Buka Pasar Murah Serentak, Wagub Sani Dorong Kolaborasi Perkuat Ketahanan Pangan Jelang Ramadan
Pantaukebijakan.com – Wakil Gubernur Jambi, Abdullah Sani, mengajak seluruh pihak meningkatkan kolaborasi dan sinergisitas dalam mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan saat membuka Gerakan Pasar Murah Serentak Provinsi Jambi dalam rangka menyambut Ramadan 1447 Hijriah, di Citraland NGK, Kota Jambi, Jumat (13/02/2026). Dalam sambutannya, Abdullah Sani menegaskan stabilitas harga bahan pokok menjadi faktor penting dalam menjaga daya beli masyarakat dan mengendalikan inflasi daerah. Menurutnya, fluktuasi harga yang tinggi dapat mengganggu keseimbangan ekonomi, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. “Gerakan Pangan Murah ini merupakan bentuk intervensi langsung pemerintah untuk memastikan ketersediaan pangan berkualitas dengan harga terjangkau bagi masyarakat,” ujarnya. Ia menambahkan, pemerintah pusat dan daerah memiliki tanggung jawab menjamin ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan pokok. Karena itu, ia mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pasar murah tersebut. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi, inflasi year on year (y-on-y) Januari 2026 tercatat sebesar 3,35 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) 109,98. Penyumbang utama inflasi berasal dari kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga, diikuti kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya, serta kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Sementara itu, produksi beras Januari–Desember 2025 mencapai 212,76 ribu ton atau meningkat 30,88 persen dibandingkan 2024. Potensi produksi Januari–Maret 2026 diperkirakan sebesar 57,40 ribu ton atau naik 11,21 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Abdullah Sani menegaskan, kegiatan pasar murah merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam mendukung program ketahanan pangan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 4 Tahun 2025 tentang RPJMD Provinsi Jambi, dengan Indeks Ketahanan Pangan sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan. “Atas nama Pemerintah Provinsi Jambi, saya mengucapkan selamat menyambut Bulan Suci Ramadan 1447 Hijriah. Semoga kegiatan ini memberi dampak positif bagi masyarakat,” katanya. Sementara itu, Wakil Wali Kota Jambi, Diza Hazra Aljosha, menyampaikan Pemerintah Kota Jambi akan menggelar pasar murah setiap pekan selama Ramadan guna menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat. “Tujuannya untuk mengendalikan inflasi dan memastikan kebutuhan pokok tetap terjangkau, khususnya bagi masyarakat kurang mampu,” ujarnya. (*)
Wagub Sani Tegaskan Komitmen Pemprov Jambi Dukung KCBN Muaro Jambi Menuju Warisan Dunia UNESCO
Pantaukebijakan.com – Wakil Gubernur Jambi, Abdullah Sani, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Jambi dalam mendukung penataan dan pengusulan Kawasan Cagar Budaya Nasional Muaro Jambi sebagai Warisan Dunia UNESCO. Hal tersebut disampaikan saat kunjungan kerja Panitia Kerja (Panja) Pelestarian Cagar Budaya Komisi X DPR RI di Pelataran Candi Muaro Jambi Kedaton, Kabupaten Muaro Jambi, Rabu (11/2/2026). Dalam sambutannya, Abdullah Sani menyampaikan apresiasi atas kunjungan Komisi X DPR RI yang dinilai sebagai bentuk perhatian nyata negara terhadap pelestarian warisan budaya nasional. “Kehadiran Komisi X DPR RI merupakan momentum strategis untuk memperkuat sinergi pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat dalam pelestarian KCBN Muaro Jambi,” ujarnya. Ia menegaskan, KCBN Muaro Jambi tidak hanya memiliki nilai sejarah dan arkeologis tinggi, tetapi juga merepresentasikan identitas dan peradaban bangsa. Revitalisasi kawasan ini, lanjutnya, merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, yang menekankan ketahanan budaya dan kontribusi Indonesia dalam peradaban dunia. Menurutnya, pelestarian KCBN Muaro Jambi harus dilakukan secara komprehensif, mencakup aspek budaya, ekonomi, dan ekologi. Pemerintah Provinsi Jambi juga mendorong pemberdayaan masyarakat sekitar melalui pengembangan desa wisata serta penguatan sektor pertanian, perdagangan, industri, dan pariwisata. “KCBN Muaro Jambi diharapkan kembali menjadi pusat peradaban dan pembelajaran sejarah nusantara, sekaligus memberi manfaat berkelanjutan bagi masyarakat sekitar tanpa mengorbankan keaslian warisan budaya,” katanya. Abdullah Sani menekankan pentingnya dukungan kebijakan nasional, penguatan regulasi, serta alokasi anggaran memadai guna mendukung upaya pengusulan Muaro Jambi sebagai warisan dunia. Sementara itu, Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menyampaikan bahwa Panja Cagar Budaya terus menjalankan fungsi pengawasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 dan UU Nomor 5 Tahun 2017. Ia menilai Candi Muaro Jambi sebagai situs purbakala peninggalan abad ke-6 yang memiliki nilai sejarah luar biasa sebagai pusat pendidikan Buddha terbesar di Asia Tenggara. “Komitmen pemerintah pusat dan daerah harus diperkuat, termasuk dukungan pendanaan dan SDM, agar pelestarian Candi Muaro Jambi dapat berjalan optimal dan memberi kesejahteraan bagi masyarakat,” ujarnya. Kunjungan kerja tersebut juga diisi dengan diskusi bersama pelaku budaya, tokoh adat, arkeolog, dan masyarakat setempat guna menghimpun masukan terkait pengembangan dan penataan kawasan.Pemerintah Provinsi Jambi berharap sinergi lintas sektor dapat mempercepat terwujudnya KCBN Muaro Jambi sebagai warisan budaya bangsa yang diakui dunia. (*)
Diskominfo se-Jambi Ikuti Sosialisasi Satelit Merah Putih, Dorong Akses Internet hingga Pelosok
Pantaukebijakan.com – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jambi bersama Diskominfo kabupaten/kota se-Provinsi Jambi mengikuti sosialisasi transformasi digital melalui pemanfaatan Satelit Nasional Merah Putih di Gedung Telkom Landmark Tower, Jakarta, Selasa (10/02/2026). Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat konektivitas digital di Jambi, terutama untuk mengatasi wilayah blank spot di daerah terpencil yang belum terjangkau jaringan internet. Rombongan Diskominfo diterima manajemen Telkomsel dan Telkomsat. Hadir dalam pertemuan tersebut Vice President LBCC Telkomsel Philipus Nanang, General Manager Telkomsat Widi Sulistyanto, Account Manager PT Telkom Nabila, serta Presales Engineer Vidiyan. Dalam pemaparan, Telkomsat memperkenalkan layanan Internet Merah Putih, yakni internet berbasis satelit broadband unlimited dengan dukungan teknologi High Throughput Satellite (HTS). Layanan ini dirancang untuk menyediakan koneksi cepat dan stabil tanpa batas kuota hingga ke wilayah pelosok. General Manager Telkomsat Widi Sulistyanto menyatakan layanan tersebut dapat menjadi solusi bagi daerah yang belum terjangkau jaringan fiber optik maupun seluler. “Dengan teknologi satelit nasional, konektivitas tetap bisa hadir hingga ke daerah terluar dan terpencil,” ujarnya.Selain Internet Merah Putih, diperkenalkan pula layanan Starlink Business Service (SBS) dan solusi femtocell untuk meningkatkan kualitas jaringan komunikasi di daerah. Kepala Diskominfo Provinsi Jambi, Ariansyah, menyambut positif sosialisasi tersebut. Ia menilai pemanfaatan teknologi satelit menjadi langkah strategis dalam mempercepat transformasi digital daerah. “Masih ada wilayah di Jambi yang mengalami keterbatasan akses internet. Dengan solusi ini, diharapkan persoalan blank spot di kabupaten/kota dapat segera teratasi,” katanya. Menurutnya, pemerataan konektivitas digital akan berdampak langsung pada peningkatan pelayanan publik, pengembangan ekonomi digital, sektor pendidikan, kesehatan, serta tata kelola pemerintahan berbasis elektronik. Melalui sosialisasi ini, Diskominfo Provinsi Jambi bersama seluruh Diskominfo kabupaten/kota menyatakan komitmen untuk bersinergi dengan PT Telkom Group dalam memperluas akses internet. Implementasi Satelit Nasional Merah Putih diharapkan dapat segera direalisasikan guna mempercepat transformasi digital yang inklusif di Provinsi Jambi. (*)
Jambi Tancap Gas Digitalisasi 2029, Ariansyah Sinkronkan Target Daerah dengan Komdigi RI
Pantaukebijakan.com – Pemerintah Provinsi Jambi memperkuat langkah percepatan transformasi digital menuju 2029 melalui audiensi resmi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) RI, Senin (09/02/2026). Audiensi dipimpin Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jambi, Ariansyah, bersama perwakilan delapan Diskominfo kabupaten/kota se-Provinsi Jambi. Pertemuan tersebut bertujuan menyinkronkan program daerah dengan target nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Dalam paparannya, Ariansyah menyampaikan bahwa cakupan populasi 4G di Jambi telah mencapai 99,69 persen. Namun, pemerataan jaringan serat optik hingga tingkat desa masih menjadi tantangan, dengan capaian baru sekitar 0,72 persen. “Capaian 4G sudah tinggi, tetapi pemerataan fiber optik ke desa masih menjadi pekerjaan besar. Ini penting sebagai fondasi menuju penguatan layanan digital dan kesiapan teknologi 5G,” ujarnya. Ia menegaskan, fokus Pemerintah Provinsi Jambi adalah memastikan seluruh fasilitas publik—mulai dari sekolah, puskesmas, hingga kantor desa—memiliki koneksi internet yang memadai untuk mendukung pelayanan masyarakat. Untuk menjangkau wilayah sulit, Pemprov Jambi mendorong optimalisasi pemanfaatan Satelit Multifungsi SATRIA-1. Saat ini, melalui dukungan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI), telah beroperasi 545 titik akses internet dan tujuh unit BTS di Jambi. Selain infrastruktur, Ariansyah juga memperluas implementasi Layanan Panggilan Darurat 112. Empat daerah—Kota Jambi, Muaro Jambi, Tanjung Jabung Barat, dan Tanjung Jabung Timur—telah menjadi pelaksana awal, dan ditargetkan seluruh kabupaten/kota segera menyusul. Isu lain yang menjadi perhatian adalah masih adanya desa blank spot, khususnya di Kabupaten Kerinci, Merangin, dan Bungo. Pemprov Jambi, kata Ariansyah, siap menyediakan lahan dan mempermudah perizinan, sementara pembangunan infrastruktur diharapkan didukung pemerintah pusat dan operator seluler. Ia juga mengusulkan program Training of Trainers (ToT) Talent Digital bagi aparatur sipil negara (ASN) guna mendukung implementasi Satu Data Indonesia dan penguatan layanan publik berbasis digital. “Transformasi digital bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga kesiapan SDM. ASN harus menjadi motor penggerak birokrasi digital,” tegasnya. Menanggapi hal tersebut, Staf Khusus Menteri Bidang Komunikasi Politik Komdigi, Arnanto Nurprabowo, menyatakan apresiasi atas kekompakan tim Diskominfo se-Provinsi Jambi. “Kami akan memberikan prioritas lebih tinggi bagi Provinsi Jambi. Sinergi provinsi dan kabupaten/kota seperti ini menunjukkan komitmen serius,” ujarnya. Arnanto memastikan Komdigi tengah mempercepat program Universal Service Obligation (USO) melalui BAKTI dengan pemasangan ribuan VSAT di wilayah non-3T, termasuk sekolah, pondok pesantren, dan puskesmas di Jambi. Audiensi tersebut turut dihadiri kepala Diskominfo dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat, Batang Hari, Kota Sungai Penuh, Kerinci, Tebo, Merangin, serta Sekretaris Diskominfo Bungo, bersama jajaran pejabat dan tenaga ahli Komdigi. Pertemuan ini menjadi bagian dari langkah strategis Pemprov Jambi dalam mengejar target transformasi digital 2029 dan mempersempit kesenjangan akses internet hingga ke tingkat desa. (*)
Pimpin Audiensi ke Komdigi RI, Kadis Kominfo Jambi Dorong Percepatan Internet Desa dan Pelatihan ASN
Pantaukebijakan.com – Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jambi, Ariansyah, memimpin rombongan Diskominfo kabupaten/kota se-Provinsi Jambi melakukan audiensi ke Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) RI di Jakarta, Senin (09/02/2026). Audiensi tersebut diikuti perwakilan delapan Diskominfo kabupaten/kota, yakni Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat, Batang Hari, Kota Sungai Penuh, Kerinci, Tebo, Merangin, dan Bungo. Dari pihak Komdigi, pertemuan dihadiri Staf Khusus Menteri Bidang Komunikasi Politik, Arnanto Nurprabowo, Ketua Tim Pusat Pengembangan Aparatur Komdigi Isnaldi, Ketua Tim Start Up Digital sekaligus Plh. Direktur Pengembangan Ekosistem Digital Anka Raharja, PIC Supervisi Layanan BAKTI Handoko, Staf Divisi Layanan TI Pemerintah Satya Nugraha Adikara, serta sejumlah tenaga ahli menteri. Dalam audiensi tersebut, Ariansyah memaparkan kondisi riil akses internet di Provinsi Jambi yang masih menyisakan sejumlah desa blank spot, khususnya di Kabupaten Kerinci, Merangin, dan Bungo. “Masih banyak desa di Jambi yang belum tersentuh akses internet. Ini berdampak pada pembangunan digital, pendidikan, dan pelayanan publik, terutama di wilayah pedalaman,” ujarnya. Selain persoalan infrastruktur, Ariansyah juga mengusulkan pelaksanaan Training of Trainers (ToT) Talent Digital bagi aparatur sipil negara (ASN) di daerah. Program tersebut diharapkan dapat meningkatkan kapasitas SDM pemerintah daerah dalam mendukung implementasi Satu Data Indonesia serta layanan publik berbasis digital. Menanggapi hal itu, Arnanto Nurprabowo menyatakan Komdigi menyambut positif inisiatif Pemerintah Provinsi Jambi. Ia menyebut kunjungan langsung tersebut menunjukkan komitmen serius dalam mendorong percepatan transformasi digital di daerah. “Kami akan memprioritaskan Provinsi Jambi. Sinergi seperti ini menjadi dasar bagi kami untuk mempercepat dukungan akses internet dan pelatihan digital bagi ASN,” katanya. Arnanto menambahkan, Komdigi saat ini tengah mempercepat program Universal Service Obligation (USO) melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI). Program tersebut menargetkan penambahan ribuan perangkat VSAT di wilayah non-3T yang dipasang di sekolah negeri, sekolah keagamaan, pondok pesantren, dan puskesmas, termasuk di Provinsi Jambi melalui usulan kementerian terkait. Audiensi ini menjadi langkah strategis bagi Provinsi Jambi dalam mempercepat pemerataan akses internet hingga tingkat desa guna mengejar ketertinggalan digital secara nasional.Ariansyah menyatakan optimistis, dengan dukungan Komdigi, Jambi dapat segera memperluas cakupan internet dan memperkuat ekosistem digital daerah. (*)
Teken Perjanjian Kinerja 2026, Al Haris Targetkan Jambi Masuk 10 Besar Nasional
Pantaukebijakan.com – Gubernur Jambi Al Haris menandatangani Perjanjian Kinerja Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan penyerahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2026 di Ruang Pola Kantor Gubernur Jambi, Senin (04/02/2026). Penandatanganan tersebut dihadiri para Asisten Setda, Staf Ahli Gubernur, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi. Dalam arahannya, Al Haris menegaskan bahwa perjanjian kinerja merupakan amanah dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang bersifat mengikat dan wajib dijalankan seluruh pejabat pemerintah, mulai dari gubernur hingga pejabat struktural di setiap OPD. Ia menyebut perjanjian kinerja sebagai janji kerja tertulis yang terukur dan disesuaikan dengan anggaran, serta mengacu pada RPJMD dan visi-misi pembangunan daerah. “Perjanjian kinerja ini bukan formalitas. Ini komitmen agar program dan kegiatan berjalan fokus, terukur, dan menghasilkan output nyata,” ujar Al Haris. Menurutnya, melalui instrumen tersebut capaian kinerja setiap OPD dapat diukur secara objektif, dievaluasi secara transparan, dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Al Haris juga menekankan pentingnya pemahaman tugas dan fungsi sesuai jenjang jabatan, serta meminta indikator kinerja utama (IKU) dijabarkan secara konkret dan realistis. Lebih lanjut, ia menargetkan Provinsi Jambi dapat masuk 10 besar provinsi terbaik secara nasional dalam berbagai indikator kinerja pemerintahan mulai 2026. Ia mencontohkan capaian positif Jambi, di antaranya peringkat pertama nasional dalam penilaian Ombudsman Republik Indonesia serta peningkatan signifikan pada Monitoring Center for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi. “Kalau satu bidang bisa terbaik, maka bidang lain juga harus bisa. Kita harus berpikir untuk berada di papan atas nasional,” katanya. Terkait sumber daya manusia, Al Haris meminta pimpinan OPD menempatkan aparatur secara profesional dan berani melakukan evaluasi bila diperlukan demi mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah. Ia juga mengingatkan agar setiap penugasan memiliki output dan outcome yang jelas, bukan sekadar laporan administratif. Regenerasi aparatur pun harus dipersiapkan sejak dini mengingat sejumlah pejabat akan memasuki masa pensiun dalam beberapa tahun ke depan. Dalam hal pengelolaan anggaran, Al Haris menegaskan kebijakan efisiensi tidak boleh melemahkan kinerja pemerintah daerah. Efisiensi justru harus mendorong kreativitas dan inovasi, termasuk dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia turut mengingatkan pentingnya menjaga integritas, khususnya bagi pejabat yang berperan sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), agar terhindar dari penyimpangan dan praktik korupsi. “Kita ingin bekerja dengan tenang dan tidak bermasalah secara hukum. Karena itu, tunjuk orang yang mampu, jujur, dan bertanggung jawab,” tegasnya. Al Haris menutup arahannya dengan mengajak seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Jambi bekerja maksimal demi kepentingan masyarakat dan mendukung program strategis pemerintah pusat. (*)
Tunaikan Janji, Al Haris Berangkatkan Orang Tua Atlet Peraih Emas PON Aceh–Sumut Umroh
Pantaukebijakan.com – Gubernur Jambi Al Haris menunaikan komitmennya untuk memberangkatkan umroh orang tua atlet peraih medali emas pada ajang Pekan Olahraga Nasional 2024. Program tersebut merupakan bentuk apresiasi atas prestasi atlet yang telah mengharumkan nama Provinsi Jambi di tingkat nasional.Kepastian itu disampaikan Al Haris saat didampingi Ketua Umum KONI Provinsi Jambi, Mat Sanusi, di Kantor Gubernur Jambi, Rabu (04/02/2026). Al Haris mengatakan, sejak awal dirinya telah berkomitmen memberikan dukungan moral kepada atlet berprestasi melalui pemberangkatan umroh bagi orang tua peraih emas. “Niat saya dari awal ingin memberi dukungan dan semangat kepada atlet kita. Ini bentuk penghargaan atas perjuangan mereka,” ujarnya. Untuk memastikan realisasi program tersebut, Gubernur meminta KONI Jambi, Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), serta pihak travel umroh segera berkoordinasi guna menetapkan jadwal keberangkatan.Ia menegaskan, pemberangkatan umroh tersebut murni sebagai motivasi agar atlet Jambi terus berprestasi dan menjaga marwah daerah di level nasional. Selain itu, Al Haris juga meminta para atlet tetap fokus menjalani latihan menghadapi agenda kompetisi berikutnya. Pemerintah daerah, kata dia, juga membuka peluang dukungan bagi atlet yang belum memiliki pekerjaan sesuai kebutuhan dan potensi masing-masing. Sementara itu, Mat Sanusi menyebut langkah Gubernur merupakan tindak lanjut dari komitmen yang telah disampaikan saat pelepasan kontingen PON Aceh–Sumut. Ia menyampaikan apresiasi atas perhatian yang diberikan kepada atlet dan keluarganya. Tercatat, terdapat tujuh atlet Jambi peraih medali emas pada PON Aceh–Sumut 2024 yang orang tuanya akan diberangkatkan umroh, yakni Muhammad Ripqy Ramadha, Juliana Klarisa, Mutiara Rahma Putri, Topan Satria, Aprilian Anggara, M. Angger Dharmawan, dan M. Angger Setiawan. (*)
Tanpa Maladministrasi, Pemprov Jambi Peringkat 1 Nasional Penilaian Ombudsman RI 2025
Pantaukebijakan.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi meraih prestasi nasional dengan menempati peringkat 1 nasional kategori pemerintah provinsi dalam Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik Tahun 2025 yang dilakukan Ombudsman Republik Indonesia. Pemprov Jambi memperoleh Opini Kualitas Tertinggi Tanpa Maladministrasi. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Ombudsman RI kepada Gubernur Jambi Al Haris di Kantor Ombudsman RI, Jakarta, Kamis (29/1/2026). Penyerahan penghargaan turut disaksikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan RI Yusril Ihza Mahendra, Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara, serta perwakilan pemerintah daerah dari seluruh Indonesia. Opini tertinggi tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas komitmen Pemprov Jambi dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang bersih, patuh terhadap peraturan perundang-undangan, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat. Gubernur Jambi Al Haris menyampaikan apresiasi atas capaian tersebut dan menyebut penghargaan ini merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran pemerintah daerah. “Kami tentu sangat berterima kasih dan mengapresiasi atas capaian ini. Ke depan, tugas kita adalah mempertahankan, karena yang menjadi objek penilaian adalah sejauh mana kita berusaha menghindari hal-hal yang menyalahi aturan,” ujar Al Haris. Ia menegaskan, Pemprov Jambi akan terus melakukan evaluasi dan pembenahan terhadap aparatur sipil negara (ASN) guna meningkatkan kualitas pelayanan publik. “Kita akan terus menata ASN agar bekerja sebaik-baiknya, mentaati aturan, dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tambahnya. Penilaian Ombudsman RI Tahun 2025 dilakukan secara ketat terhadap instansi yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat. Di lingkungan Pemprov Jambi, terdapat tiga instansi utama yang menjadi objek penilaian, yakni Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil (Sosdukcapil), serta Dinas Kesehatan. Ketiga instansi tersebut dinilai berhasil menjalankan pelayanan secara transparan dan akuntabel, serta bebas dari praktik pungutan liar dan penundaan berlarut yang merupakan bentuk maladministrasi.Pemprov Jambi menyatakan capaian peringkat 1 nasional ini akan dijadikan motivasi untuk terus memperkuat integritas dan profesionalisme aparatur, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap pelayanan pemerintah daerah. (*)
Program Makan Bergizi Serap Rp177 Miliar di Jambi hingga Januari 2026
Pantaukebijakan.com – Program Makan Bergizi (MBG) menunjukkan dampak signifikan terhadap perekonomian daerah. Hingga Januari 2026, pelaksanaan MBG di Provinsi Jambi telah menyerap anggaran sekitar Rp177 miliar. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) RI, Prof. Dr. Ir. Dadan Hindayana, menyampaikan bahwa secara nasional BGN telah menyalurkan dana sekitar Rp19,5 triliun sepanjang Januari 2026 ke seluruh Indonesia. Dana tersebut disalurkan langsung ke virtual account Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah. “Sekitar 70 persen dana digunakan untuk pembelian bahan baku, dan 92 persennya merupakan produk pertanian. Karena itu, MBG harus menjadi penggerak ekonomi lokal,” ujar Prof. Dadan saat Konsolidasi Percepatan Penyelenggaraan Program MBG di Kantor Wali Kota Jambi, Rabu (28/1/2026). Prof. Dadan menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam memastikan rantai pasok MBG dipenuhi oleh produksi lokal. Menurutnya, jika dana MBG berputar di daerah, dampaknya akan sangat besar bagi perekonomian masyarakat. Ia menjelaskan, satu SPPG membutuhkan sekitar 5 ton beras per bulan atau setara dengan 10 ton gabah kering giling dari dua hektare sawah. Dalam setahun, kebutuhan padi untuk satu SPPG mencapai sekitar 24 hektare luas panen. Untuk protein hewani, satu kali penyajian membutuhkan sekitar 3.000 butir telur, sehingga diperlukan sekitar 4.000 ayam petelur. Kebutuhan pakan ayam tersebut setara dengan produksi jagung dari sekitar 12 hektare luas tanam per tahun. Sementara itu, kebutuhan buah-buahan juga cukup besar. Sekali penyajian pisang membutuhkan sekitar 3.000 buah. Jika disajikan dua kali dalam seminggu, satu SPPG memerlukan sekitar 1.440 pohon pisang per tahun atau sekitar 1,5 hektare kebun pisang. “Jika Kota Jambi memiliki 100 SPPG, maka dibutuhkan sekitar 150 hektare kebun pisang. Jika lahannya tidak mencukupi, bisa bekerja sama dengan daerah sekitar,” kata Prof. Dadan. Dengan skala tersebut, perputaran ekonomi dari 100 SPPG di Kota Jambi diperkirakan mencapai Rp1 triliun per tahun. Sementara di tingkat Provinsi Jambi, nilainya diproyeksikan mencapai Rp4 triliun per tahun.Selain dampak ekonomi, MBG juga memberikan dampak sosial. Satu SPPG mempekerjakan sekitar 42 orang, mayoritas ibu rumah tangga berusia di atas 40 tahun, dengan pendapatan berkisar Rp2 juta hingga Rp2,4 juta per bulan. Saat ini, sekitar 22.000 SPPG telah beroperasi di seluruh Indonesia dan seluruhnya dibangun melalui kontribusi mitra tanpa menggunakan APBN untuk pembangunan fisik. Pada 2026, BGN akan mulai menerapkan sertifikasi dan akreditasi SPPG dengan klasifikasi A, B, dan C. Prof. Dadan menegaskan, anggaran Badan Gizi Nasional tahun 2026 mencapai Rp298 triliun, ditambah dana cadangan Rp67 triliun, sehingga total mencapai Rp335 triliun. Ia memastikan Program MBG merupakan program prioritas nasional dan tidak mengganggu anggaran pendidikan. “Program MBG ini adalah program bersama. Dengan sinergi yang kuat, dampaknya bagi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat akan semakin besar,” tutupnya. (*)
Jambi Jadi Contoh Nasional Gerakan Tanam Pohon Serentak
Pantaukebijakan.com – Staf Ahli Menteri Lingkungan Hidup Bidang Kelestarian Sumber Daya Keanekaragaman Hayati dan Sosial Budaya, Nur Adi Wardoyo, menyatakan Provinsi Jambi layak menjadi contoh nasional dalam pelaksanaan gerakan penanaman pohon serentak. Hal tersebut disampaikannya pada kegiatan Penanaman Pohon Serentak se-Provinsi Jambi dalam rangka HUT ke-69 Provinsi Jambi, di Sempadan Sungai Batanghari, Desa Pematang Jering, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Rabu (28/1/2026). Nur Adi Wardoyo mengapresiasi inisiatif Pemerintah Provinsi Jambi yang menjadikan peringatan hari jadi daerah sebagai momentum gerakan pelestarian lingkungan. Ia berharap kegiatan penanaman pohon tidak berhenti secara seremonial, namun terus berlanjut dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan hingga tingkat lingkungan warga. Menurutnya, penanaman pohon secara berkelanjutan dapat menciptakan lingkungan yang hijau, bersih, sehat, serta mengurangi risiko bencana seperti banjir dan longsor. Upaya yang dilakukan Provinsi Jambi tersebut dinilai dapat menjadi contoh dan digerakkan secara serentak di seluruh Indonesia. Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos., MH., menyampaikan bahwa gerakan penanaman pohon serentak merupakan upaya pemulihan areal yang mengalami degradasi dan kerusakan lingkungan. Bibit yang ditanam terdiri dari tanaman kayu-kayuan, tanaman penghasil hasil hutan bukan kayu, serta jenis Multi Purpose Tree Species (MPTS). Gubernur Al Haris juga menyinggung berbagai bencana alam yang terjadi di sejumlah provinsi di Sumatera sebagai dampak berkurangnya tutupan hutan. Ia menegaskan pentingnya menanam dan memelihara pohon untuk menjaga fungsi lindung, hidrologis, dan tata air demi keberlanjutan lingkungan dan generasi mendatang. Kegiatan penanaman pohon serentak ini melibatkan pemerintah daerah, kelompok masyarakat, pecinta lingkungan, petani, serta pemegang perizinan berusaha di bidang kehutanan. Total bibit yang ditanam mencapai 201.274 batang dengan luas sekitar 503,2 hektar di seluruh wilayah Provinsi Jambi. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Gubernur Jambi, Bupati Muaro Jambi Bambang Bayu Suseno, unsur Forkopimda Provinsi Jambi, Ketua TP-PKK Provinsi Jambi Hj. Hesnidar Haris, serta undangan lainnya. (*)