Awali Safari Ramadan di Pijoan, Gubernur Al Haris: Tingkatkan Silaturahmi dan Perkuat Keimanan
Pantaukebijakan.com – Gubernur Jambi, Al Haris, resmi memulai rangkaian Safari Ramadan 1447 Hijriah Pemerintah Provinsi Jambi di Pijoan, Kabupaten Muaro Jambi. Kegiatan diawali dengan buka puasa bersama, dilanjutkan salat Isya dan Tarawih berjamaah di Masjid Nurusa’adah RT 14, Kelurahan Pijoan, Sabtu (21/02/2026) malam. Turut mendampingi Gubernur dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Muaro Jambi Junaidi Mahir, Sekda Muaro Jambi Budhi Hartono, serta Ketua Baznas Provinsi Jambi M. Amin. Hadir pula sejumlah pejabat di lingkungan Pemprov Jambi, di antaranya para asisten dan staf ahli Gubernur, Kepala Dinas PUPR Muzakir, Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jambi Ariansayah, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi M. Umar, Kepala Dinas Koperasi Provinsi Jambi, Kepala Biro PBJ Ali Zaini, Kepala Biro Kesra Amrul, para Kepala OPD di lingkungan Pemkab Muaro Jambi, camat, lurah, kepala desa, tokoh ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta tamu undangan lainnya. Dalam sambutan dan arahannya, Gubernur Al Haris menyampaikan bahwa Safari Ramadan bertujuan mempererat silaturahmi antara pemerintah dan masyarakat sekaligus memperkuat keimanan. “Safari ini kami lakukan sebagai upaya memperkuat tali silaturahim dengan masyarakat. Ini juga menjadi kesempatan bagi kami untuk melihat lebih dekat kondisi masyarakat, mendengarkan langsung berbagai keluhan, serta mencari solusi atas berbagai sumbatan yang ada,” ujar Gubernur. Menurutnya, melalui Safari Ramadan, persatuan dan kebersamaan dapat semakin kokoh, baik di antara sesama masyarakat maupun antara masyarakat dan pemerintah. Selain itu, kegiatan ini menjadi ruang bagi pemerintah untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan strategis. “Atas nama masyarakat dan Pemerintah Provinsi Jambi, saya mengucapkan Selamat Menunaikan Ibadah Puasa Ramadan 1447 Hijriah kepada seluruh masyarakat Provinsi Jambi, khususnya masyarakat Pijoan, Kabupaten Muaro Jambi. Semoga kita dapat menjalankan ibadah puasa dan seluruh amalan dengan baik dan khusyuk,” tambahnya. Gubernur menjelaskan, dipilihnya Pijoan sebagai lokasi Safari Ramadan perdana bukan tanpa alasan. Kawasan ini dinilai memiliki potensi besar sebagai pusat pertumbuhan baru. Keberadaan pintu tol serta mulai difungsikannya Stadion Swarnabhumi menjadi faktor pendorong berkembangnya kawasan tersebut. “Insya Allah, tahun 2027 nanti pembangunan Jembatan Batanghari juga akan dimulai. Jalan Tol Jambi–Kuala Tungkal–Rengat pun akan diteruskan. Kita optimistis Pijoan akan berkembang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru,” jelasnya. Ia menambahkan, dengan dukungan infrastruktur yang memadai, termasuk stadion bertaraf regional, Pijoan diharapkan menjadi ikon olahraga sekaligus penggerak ekonomi baru di Provinsi Jambi. Sementara itu, tausiah disampaikan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah (Kanwil Kemenhaj) Provinsi Jambi, Dr. H. Wahyudin Abdul Wahab, M.Fil.I., yang mengingatkan bahwa bulan Ramadan merupakan momentum memperbanyak amal ibadah sebagai ladang pahala dan pengampunan dosa. Dalam kesempatan tersebut juga diserahkan bantuan 20 paket sembako berupa susu dan biskuit/roti oleh Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jambi Ariansayah dan Kepala Biro Kesra Provinsi Jambi Amrul melalui Program ASN Peduli Stunting. Program ini merupakan gerakan nyata Aparatur Sipil Negara (ASN) Provinsi Jambi dalam percepatan penurunan angka stunting. Usai salat Isya dan Tarawih berjamaah, Gubernur Al Haris turut menyerahkan bantuan CSR dari Bank 9 Jambi sebesar Rp20 juta dan bantuan dari Baznas Provinsi Jambi sebesar Rp5 juta kepada pengurus Masjid Nurusa’adah. Selain itu, disalurkan pula 20 paket bantuan untuk kaum dhuafa dan anak yatim dari Baznas Provinsi Jambi. (*)
Komisi II DPR RI Kunjungi Jambi, Al Haris Dorong Reformasi Total BUMD dan Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria
Pantaukebijakan.com – Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos., MH., menerima kunjungan kerja Komisi II DPR RI dalam rangka pengawasan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), pembahasan tata ruang, serta penanganan konflik agraria, Jumat (20/02/2026), kegiatan berlangsung di Gedung Mahligai 9 Bank Jambi. Kunjungan tersebut dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf, didampingi anggota Komisi II, Taufan Pawe dan Azis Subekti. Rombongan disambut Gubernur Al Haris bersama Komisaris dan Direksi Bank Jambi, Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, serta para Bupati dan Walikota se-Provinsi Jambi. Dalam pertemuan tersebut, Dede Yusuf menyampaikan bahwa kunjungan kerja merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan, penganggaran, dan legislasi DPR RI, khususnya dalam bidang pemerintahan daerah dan BUMD. Ia menekankan pentingnya penguatan tata kelola BUMD agar lebih profesional, transparan, dan berbasis kinerja guna mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan paparan Kementerian Dalam Negeri, dari sekitar 1.200 BUMD di Indonesia, kurang dari 40 persen dinilai sehat, dan sekitar 25 persen berada dalam kondisi baik. Untuk itu, Komisi II DPR RI tengah merencanakan penyusunan Undang-Undang tentang BUMD guna memperkuat aspek regulasi dan manajerial. Selain itu, Komisi II juga menyoroti peran bank daerah dalam mendukung pembiayaan sektor mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pengelolaan BUMD, termasuk bank daerah, diharapkan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta tidak terpengaruh kepentingan non profesional. Dalam pembahasan tata ruang dan agraria, Komisi II DPR RI mendorong implementasi kebijakan satu peta (One Map Policy) agar data pertanahan antarinstansi selaras dan tidak tumpang tindih. DPR RI juga telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) Penanganan Konflik Agraria untuk mempercepat penyelesaian berbagai persoalan pertanahan di daerah. Sementara itu, Gubernur Al Haris menyampaikan apresiasi atas kunjungan kerja tersebut dan menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Jambi dalam memperkuat tata kelola BUMD. “Kami menyambut baik kunjungan Komisi II DPR RI sebagai bentuk perhatian dan penguatan bagi daerah. Ini menjadi momentum evaluasi dan perbaikan agar BUMD di Jambi semakin profesional, sehat, dan mampu memberikan kontribusi optimal terhadap PAD,” ujarnya. Gubernur Jambi tersebut melaporkan bahwa saat ini terdapat 20 BUMD di Provinsi Jambi yang tersebar di kabupaten dan kota. Pada tingkat provinsi, terdapat dua BUMD utama, yakni Bank Jambi dan PT Jambi Indoguna Internasional. Menurutnya, kinerja Bank Jambi relatif baik dan telah menjangkau hingga pelosok daerah. Namun, dari sisi permodalan, bank tersebut belum memenuhi ketentuan modal inti Rp3 triliun sesuai regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sehingga perlu melakukan Kelompok Usaha Bank (KUB) dengan Bank Jabar Banten (BJB). “Secara kinerja, Bank Jambi menunjukkan tren yang positif. Tantangan kita saat ini adalah penguatan permodalan agar mampu bersaing dan memenuhi ketentuan regulasi. Melalui skema KUB, kami berharap kapasitas dan daya saing bank daerah semakin meningkat,” tambahnya. Terkait PT Jambi Indoguna Internasional, Al Haris menjelaskan bahwa pihaknya tengah berproses untuk memperoleh Participating Interest (PI) pada sejumlah perusahaan migas, antara lain PetroChina dan Jetstone Energy, yang saat ini berada pada tahap due diligence. “Kami mohon dukungan agar proses Participating Interest ini dapat segera terealisasi. Jika berhasil, ini akan menjadi sumber pendapatan baru bagi daerah sekaligus memperkuat peran BUMD dalam sektor strategis,” tutup Gubernur Al Haris. Pertemuan diakhiri dengan sesi dialog antara Komisi II DPR RI dan para kepala daerah se-Provinsi Jambi guna menyerap masukan terkait pengelolaan BUMD, peningkatan PAD, serta penyelesaian persoalan tata ruang dan agraria di daerah. (*)
Pemprov Jambi Apresiasi Sinergi BAZNAS dan MUI, Dorong Pengelolaan Zakat Berbasis Syariah, Hukum, dan HAM
Pantaukebijakan.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi memberikan apresiasi kepada BAZNAS Provinsi Jambi dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jambi atas sinergi dalam penyelenggaraan kegiatan keumatan yang dinilai strategis dan berdampak langsung bagi masyarakat. Apresiasi tersebut disampaikan Wakil Gubernur Jambi Drs. H. Abdullah Sani, M.Pd.I., dalam kegiatan sarasehan yang mengangkat tema produktivitas lembaga berbasis fatwa, kepatuhan hukum, dan perspektif hak asasi manusia (HAM). Acara berlangsung di Ratu Hotel Jambi, Sabtu (14/02/2026) pagi. Menurutnya, kolaborasi antara lembaga pengelola zakat dan lembaga keagamaan menjadi langkah penting untuk memastikan setiap program berjalan sesuai syariah, taat hukum, dan menjunjung nilai kemanusiaan. “Saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada BAZNAS Provinsi Jambi dan Dewan Pimpinan MUI Provinsi Jambi atas terselenggaranya kegiatan ini. Sinergi antara lembaga pengelola zakat dan lembaga keagamaan merupakan langkah strategis untuk memastikan seluruh aktivitas keumatan berjalan sesuai syariah, taat hukum, dan menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia,” ujar Abdullah Sani. Ia menegaskan, produktivitas lembaga tidak semata diukur dari banyaknya program yang dilaksanakan, melainkan dari kekuatan landasan fatwa, kepatuhan terhadap regulasi, serta komitmen terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi ruh setiap kebijakan. “Fatwa memiliki peran penting sebagai pedoman moral dan normatif. Fatwa harus dipahami sebagai hasil ijtihad kolektif yang responsif terhadap perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat, sehingga mampu menjaga harmoni sosial dan memperkuat moderasi beragama,” katanya. Selain aspek syariah, Abdullah Sani juga menekankan pentingnya kepatuhan hukum dalam pengelolaan zakat dan kegiatan sosial keagamaan. Menurutnya, seluruh program harus berjalan sesuai peraturan perundang-undangan guna mewujudkan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan profesional. Perspektif HAM, lanjutnya, tidak dapat dipisahkan dari aktivitas keagamaan. Setiap kebijakan dan program diharapkan mempertimbangkan prinsip keadilan, kesetaraan, serta perlindungan terhadap kelompok rentan agar manfaatnya benar-benar dirasakan secara luas dan berkelanjutan. Pemerintah Provinsi Jambi juga menyinggung capaian tingkat kemiskinan di Provinsi Jambi pada 2025 yang berada di angka 7,19 persen, lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional sebesar 8,25 persen. Meski demikian, upaya pengentasan kemiskinan disebut harus terus diperkuat melalui sinergi kebijakan dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. “Pengelolaan zakat yang profesional dan tepat sasaran, apabila ditopang fatwa yang kokoh, kepatuhan hukum, serta perspektif HAM yang inklusif, akan membuat program tidak hanya produktif secara kuantitatif, tetapi juga bermakna secara substantif bagi kesejahteraan masyarakat,” tutup Abdullah Sani. Melalui sarasehan ini, Pemprov Jambi berharap lahir rekomendasi strategis yang dapat menjadi pedoman penguatan peran fatwa, harmonisasi hukum, serta internalisasi nilai-nilai HAM dalam setiap program kelembagaan ke depan. (*)
Buka Pasar Murah Serentak, Wagub Sani Dorong Kolaborasi Perkuat Ketahanan Pangan Jelang Ramadan
Pantaukebijakan.com – Wakil Gubernur Jambi, Abdullah Sani, mengajak seluruh pihak meningkatkan kolaborasi dan sinergisitas dalam mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan saat membuka Gerakan Pasar Murah Serentak Provinsi Jambi dalam rangka menyambut Ramadan 1447 Hijriah, di Citraland NGK, Kota Jambi, Jumat (13/02/2026). Dalam sambutannya, Abdullah Sani menegaskan stabilitas harga bahan pokok menjadi faktor penting dalam menjaga daya beli masyarakat dan mengendalikan inflasi daerah. Menurutnya, fluktuasi harga yang tinggi dapat mengganggu keseimbangan ekonomi, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. “Gerakan Pangan Murah ini merupakan bentuk intervensi langsung pemerintah untuk memastikan ketersediaan pangan berkualitas dengan harga terjangkau bagi masyarakat,” ujarnya. Ia menambahkan, pemerintah pusat dan daerah memiliki tanggung jawab menjamin ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan pokok. Karena itu, ia mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pasar murah tersebut. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi, inflasi year on year (y-on-y) Januari 2026 tercatat sebesar 3,35 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) 109,98. Penyumbang utama inflasi berasal dari kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga, diikuti kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya, serta kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Sementara itu, produksi beras Januari–Desember 2025 mencapai 212,76 ribu ton atau meningkat 30,88 persen dibandingkan 2024. Potensi produksi Januari–Maret 2026 diperkirakan sebesar 57,40 ribu ton atau naik 11,21 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Abdullah Sani menegaskan, kegiatan pasar murah merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam mendukung program ketahanan pangan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 4 Tahun 2025 tentang RPJMD Provinsi Jambi, dengan Indeks Ketahanan Pangan sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan. “Atas nama Pemerintah Provinsi Jambi, saya mengucapkan selamat menyambut Bulan Suci Ramadan 1447 Hijriah. Semoga kegiatan ini memberi dampak positif bagi masyarakat,” katanya. Sementara itu, Wakil Wali Kota Jambi, Diza Hazra Aljosha, menyampaikan Pemerintah Kota Jambi akan menggelar pasar murah setiap pekan selama Ramadan guna menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat. “Tujuannya untuk mengendalikan inflasi dan memastikan kebutuhan pokok tetap terjangkau, khususnya bagi masyarakat kurang mampu,” ujarnya. (*)
Wagub Sani Tegaskan Komitmen Pemprov Jambi Dukung KCBN Muaro Jambi Menuju Warisan Dunia UNESCO
Pantaukebijakan.com – Wakil Gubernur Jambi, Abdullah Sani, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Jambi dalam mendukung penataan dan pengusulan Kawasan Cagar Budaya Nasional Muaro Jambi sebagai Warisan Dunia UNESCO. Hal tersebut disampaikan saat kunjungan kerja Panitia Kerja (Panja) Pelestarian Cagar Budaya Komisi X DPR RI di Pelataran Candi Muaro Jambi Kedaton, Kabupaten Muaro Jambi, Rabu (11/2/2026). Dalam sambutannya, Abdullah Sani menyampaikan apresiasi atas kunjungan Komisi X DPR RI yang dinilai sebagai bentuk perhatian nyata negara terhadap pelestarian warisan budaya nasional. “Kehadiran Komisi X DPR RI merupakan momentum strategis untuk memperkuat sinergi pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat dalam pelestarian KCBN Muaro Jambi,” ujarnya. Ia menegaskan, KCBN Muaro Jambi tidak hanya memiliki nilai sejarah dan arkeologis tinggi, tetapi juga merepresentasikan identitas dan peradaban bangsa. Revitalisasi kawasan ini, lanjutnya, merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, yang menekankan ketahanan budaya dan kontribusi Indonesia dalam peradaban dunia. Menurutnya, pelestarian KCBN Muaro Jambi harus dilakukan secara komprehensif, mencakup aspek budaya, ekonomi, dan ekologi. Pemerintah Provinsi Jambi juga mendorong pemberdayaan masyarakat sekitar melalui pengembangan desa wisata serta penguatan sektor pertanian, perdagangan, industri, dan pariwisata. “KCBN Muaro Jambi diharapkan kembali menjadi pusat peradaban dan pembelajaran sejarah nusantara, sekaligus memberi manfaat berkelanjutan bagi masyarakat sekitar tanpa mengorbankan keaslian warisan budaya,” katanya. Abdullah Sani menekankan pentingnya dukungan kebijakan nasional, penguatan regulasi, serta alokasi anggaran memadai guna mendukung upaya pengusulan Muaro Jambi sebagai warisan dunia. Sementara itu, Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menyampaikan bahwa Panja Cagar Budaya terus menjalankan fungsi pengawasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 dan UU Nomor 5 Tahun 2017. Ia menilai Candi Muaro Jambi sebagai situs purbakala peninggalan abad ke-6 yang memiliki nilai sejarah luar biasa sebagai pusat pendidikan Buddha terbesar di Asia Tenggara. “Komitmen pemerintah pusat dan daerah harus diperkuat, termasuk dukungan pendanaan dan SDM, agar pelestarian Candi Muaro Jambi dapat berjalan optimal dan memberi kesejahteraan bagi masyarakat,” ujarnya. Kunjungan kerja tersebut juga diisi dengan diskusi bersama pelaku budaya, tokoh adat, arkeolog, dan masyarakat setempat guna menghimpun masukan terkait pengembangan dan penataan kawasan.Pemerintah Provinsi Jambi berharap sinergi lintas sektor dapat mempercepat terwujudnya KCBN Muaro Jambi sebagai warisan budaya bangsa yang diakui dunia. (*)
Diskominfo se-Jambi Ikuti Sosialisasi Satelit Merah Putih, Dorong Akses Internet hingga Pelosok
Pantaukebijakan.com – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jambi bersama Diskominfo kabupaten/kota se-Provinsi Jambi mengikuti sosialisasi transformasi digital melalui pemanfaatan Satelit Nasional Merah Putih di Gedung Telkom Landmark Tower, Jakarta, Selasa (10/02/2026). Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat konektivitas digital di Jambi, terutama untuk mengatasi wilayah blank spot di daerah terpencil yang belum terjangkau jaringan internet. Rombongan Diskominfo diterima manajemen Telkomsel dan Telkomsat. Hadir dalam pertemuan tersebut Vice President LBCC Telkomsel Philipus Nanang, General Manager Telkomsat Widi Sulistyanto, Account Manager PT Telkom Nabila, serta Presales Engineer Vidiyan. Dalam pemaparan, Telkomsat memperkenalkan layanan Internet Merah Putih, yakni internet berbasis satelit broadband unlimited dengan dukungan teknologi High Throughput Satellite (HTS). Layanan ini dirancang untuk menyediakan koneksi cepat dan stabil tanpa batas kuota hingga ke wilayah pelosok. General Manager Telkomsat Widi Sulistyanto menyatakan layanan tersebut dapat menjadi solusi bagi daerah yang belum terjangkau jaringan fiber optik maupun seluler. “Dengan teknologi satelit nasional, konektivitas tetap bisa hadir hingga ke daerah terluar dan terpencil,” ujarnya.Selain Internet Merah Putih, diperkenalkan pula layanan Starlink Business Service (SBS) dan solusi femtocell untuk meningkatkan kualitas jaringan komunikasi di daerah. Kepala Diskominfo Provinsi Jambi, Ariansyah, menyambut positif sosialisasi tersebut. Ia menilai pemanfaatan teknologi satelit menjadi langkah strategis dalam mempercepat transformasi digital daerah. “Masih ada wilayah di Jambi yang mengalami keterbatasan akses internet. Dengan solusi ini, diharapkan persoalan blank spot di kabupaten/kota dapat segera teratasi,” katanya. Menurutnya, pemerataan konektivitas digital akan berdampak langsung pada peningkatan pelayanan publik, pengembangan ekonomi digital, sektor pendidikan, kesehatan, serta tata kelola pemerintahan berbasis elektronik. Melalui sosialisasi ini, Diskominfo Provinsi Jambi bersama seluruh Diskominfo kabupaten/kota menyatakan komitmen untuk bersinergi dengan PT Telkom Group dalam memperluas akses internet. Implementasi Satelit Nasional Merah Putih diharapkan dapat segera direalisasikan guna mempercepat transformasi digital yang inklusif di Provinsi Jambi. (*)
Jambi Tancap Gas Digitalisasi 2029, Ariansyah Sinkronkan Target Daerah dengan Komdigi RI
Pantaukebijakan.com – Pemerintah Provinsi Jambi memperkuat langkah percepatan transformasi digital menuju 2029 melalui audiensi resmi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) RI, Senin (09/02/2026). Audiensi dipimpin Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jambi, Ariansyah, bersama perwakilan delapan Diskominfo kabupaten/kota se-Provinsi Jambi. Pertemuan tersebut bertujuan menyinkronkan program daerah dengan target nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Dalam paparannya, Ariansyah menyampaikan bahwa cakupan populasi 4G di Jambi telah mencapai 99,69 persen. Namun, pemerataan jaringan serat optik hingga tingkat desa masih menjadi tantangan, dengan capaian baru sekitar 0,72 persen. “Capaian 4G sudah tinggi, tetapi pemerataan fiber optik ke desa masih menjadi pekerjaan besar. Ini penting sebagai fondasi menuju penguatan layanan digital dan kesiapan teknologi 5G,” ujarnya. Ia menegaskan, fokus Pemerintah Provinsi Jambi adalah memastikan seluruh fasilitas publik—mulai dari sekolah, puskesmas, hingga kantor desa—memiliki koneksi internet yang memadai untuk mendukung pelayanan masyarakat. Untuk menjangkau wilayah sulit, Pemprov Jambi mendorong optimalisasi pemanfaatan Satelit Multifungsi SATRIA-1. Saat ini, melalui dukungan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI), telah beroperasi 545 titik akses internet dan tujuh unit BTS di Jambi. Selain infrastruktur, Ariansyah juga memperluas implementasi Layanan Panggilan Darurat 112. Empat daerah—Kota Jambi, Muaro Jambi, Tanjung Jabung Barat, dan Tanjung Jabung Timur—telah menjadi pelaksana awal, dan ditargetkan seluruh kabupaten/kota segera menyusul. Isu lain yang menjadi perhatian adalah masih adanya desa blank spot, khususnya di Kabupaten Kerinci, Merangin, dan Bungo. Pemprov Jambi, kata Ariansyah, siap menyediakan lahan dan mempermudah perizinan, sementara pembangunan infrastruktur diharapkan didukung pemerintah pusat dan operator seluler. Ia juga mengusulkan program Training of Trainers (ToT) Talent Digital bagi aparatur sipil negara (ASN) guna mendukung implementasi Satu Data Indonesia dan penguatan layanan publik berbasis digital. “Transformasi digital bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga kesiapan SDM. ASN harus menjadi motor penggerak birokrasi digital,” tegasnya. Menanggapi hal tersebut, Staf Khusus Menteri Bidang Komunikasi Politik Komdigi, Arnanto Nurprabowo, menyatakan apresiasi atas kekompakan tim Diskominfo se-Provinsi Jambi. “Kami akan memberikan prioritas lebih tinggi bagi Provinsi Jambi. Sinergi provinsi dan kabupaten/kota seperti ini menunjukkan komitmen serius,” ujarnya. Arnanto memastikan Komdigi tengah mempercepat program Universal Service Obligation (USO) melalui BAKTI dengan pemasangan ribuan VSAT di wilayah non-3T, termasuk sekolah, pondok pesantren, dan puskesmas di Jambi. Audiensi tersebut turut dihadiri kepala Diskominfo dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat, Batang Hari, Kota Sungai Penuh, Kerinci, Tebo, Merangin, serta Sekretaris Diskominfo Bungo, bersama jajaran pejabat dan tenaga ahli Komdigi. Pertemuan ini menjadi bagian dari langkah strategis Pemprov Jambi dalam mengejar target transformasi digital 2029 dan mempersempit kesenjangan akses internet hingga ke tingkat desa. (*)
Pimpin Audiensi ke Komdigi RI, Kadis Kominfo Jambi Dorong Percepatan Internet Desa dan Pelatihan ASN
Pantaukebijakan.com – Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jambi, Ariansyah, memimpin rombongan Diskominfo kabupaten/kota se-Provinsi Jambi melakukan audiensi ke Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) RI di Jakarta, Senin (09/02/2026). Audiensi tersebut diikuti perwakilan delapan Diskominfo kabupaten/kota, yakni Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat, Batang Hari, Kota Sungai Penuh, Kerinci, Tebo, Merangin, dan Bungo. Dari pihak Komdigi, pertemuan dihadiri Staf Khusus Menteri Bidang Komunikasi Politik, Arnanto Nurprabowo, Ketua Tim Pusat Pengembangan Aparatur Komdigi Isnaldi, Ketua Tim Start Up Digital sekaligus Plh. Direktur Pengembangan Ekosistem Digital Anka Raharja, PIC Supervisi Layanan BAKTI Handoko, Staf Divisi Layanan TI Pemerintah Satya Nugraha Adikara, serta sejumlah tenaga ahli menteri. Dalam audiensi tersebut, Ariansyah memaparkan kondisi riil akses internet di Provinsi Jambi yang masih menyisakan sejumlah desa blank spot, khususnya di Kabupaten Kerinci, Merangin, dan Bungo. “Masih banyak desa di Jambi yang belum tersentuh akses internet. Ini berdampak pada pembangunan digital, pendidikan, dan pelayanan publik, terutama di wilayah pedalaman,” ujarnya. Selain persoalan infrastruktur, Ariansyah juga mengusulkan pelaksanaan Training of Trainers (ToT) Talent Digital bagi aparatur sipil negara (ASN) di daerah. Program tersebut diharapkan dapat meningkatkan kapasitas SDM pemerintah daerah dalam mendukung implementasi Satu Data Indonesia serta layanan publik berbasis digital. Menanggapi hal itu, Arnanto Nurprabowo menyatakan Komdigi menyambut positif inisiatif Pemerintah Provinsi Jambi. Ia menyebut kunjungan langsung tersebut menunjukkan komitmen serius dalam mendorong percepatan transformasi digital di daerah. “Kami akan memprioritaskan Provinsi Jambi. Sinergi seperti ini menjadi dasar bagi kami untuk mempercepat dukungan akses internet dan pelatihan digital bagi ASN,” katanya. Arnanto menambahkan, Komdigi saat ini tengah mempercepat program Universal Service Obligation (USO) melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI). Program tersebut menargetkan penambahan ribuan perangkat VSAT di wilayah non-3T yang dipasang di sekolah negeri, sekolah keagamaan, pondok pesantren, dan puskesmas, termasuk di Provinsi Jambi melalui usulan kementerian terkait. Audiensi ini menjadi langkah strategis bagi Provinsi Jambi dalam mempercepat pemerataan akses internet hingga tingkat desa guna mengejar ketertinggalan digital secara nasional.Ariansyah menyatakan optimistis, dengan dukungan Komdigi, Jambi dapat segera memperluas cakupan internet dan memperkuat ekosistem digital daerah. (*)
Teken Perjanjian Kinerja 2026, Al Haris Targetkan Jambi Masuk 10 Besar Nasional
Pantaukebijakan.com – Gubernur Jambi Al Haris menandatangani Perjanjian Kinerja Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan penyerahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2026 di Ruang Pola Kantor Gubernur Jambi, Senin (04/02/2026). Penandatanganan tersebut dihadiri para Asisten Setda, Staf Ahli Gubernur, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi. Dalam arahannya, Al Haris menegaskan bahwa perjanjian kinerja merupakan amanah dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang bersifat mengikat dan wajib dijalankan seluruh pejabat pemerintah, mulai dari gubernur hingga pejabat struktural di setiap OPD. Ia menyebut perjanjian kinerja sebagai janji kerja tertulis yang terukur dan disesuaikan dengan anggaran, serta mengacu pada RPJMD dan visi-misi pembangunan daerah. “Perjanjian kinerja ini bukan formalitas. Ini komitmen agar program dan kegiatan berjalan fokus, terukur, dan menghasilkan output nyata,” ujar Al Haris. Menurutnya, melalui instrumen tersebut capaian kinerja setiap OPD dapat diukur secara objektif, dievaluasi secara transparan, dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Al Haris juga menekankan pentingnya pemahaman tugas dan fungsi sesuai jenjang jabatan, serta meminta indikator kinerja utama (IKU) dijabarkan secara konkret dan realistis. Lebih lanjut, ia menargetkan Provinsi Jambi dapat masuk 10 besar provinsi terbaik secara nasional dalam berbagai indikator kinerja pemerintahan mulai 2026. Ia mencontohkan capaian positif Jambi, di antaranya peringkat pertama nasional dalam penilaian Ombudsman Republik Indonesia serta peningkatan signifikan pada Monitoring Center for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi. “Kalau satu bidang bisa terbaik, maka bidang lain juga harus bisa. Kita harus berpikir untuk berada di papan atas nasional,” katanya. Terkait sumber daya manusia, Al Haris meminta pimpinan OPD menempatkan aparatur secara profesional dan berani melakukan evaluasi bila diperlukan demi mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah. Ia juga mengingatkan agar setiap penugasan memiliki output dan outcome yang jelas, bukan sekadar laporan administratif. Regenerasi aparatur pun harus dipersiapkan sejak dini mengingat sejumlah pejabat akan memasuki masa pensiun dalam beberapa tahun ke depan. Dalam hal pengelolaan anggaran, Al Haris menegaskan kebijakan efisiensi tidak boleh melemahkan kinerja pemerintah daerah. Efisiensi justru harus mendorong kreativitas dan inovasi, termasuk dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia turut mengingatkan pentingnya menjaga integritas, khususnya bagi pejabat yang berperan sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), agar terhindar dari penyimpangan dan praktik korupsi. “Kita ingin bekerja dengan tenang dan tidak bermasalah secara hukum. Karena itu, tunjuk orang yang mampu, jujur, dan bertanggung jawab,” tegasnya. Al Haris menutup arahannya dengan mengajak seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Jambi bekerja maksimal demi kepentingan masyarakat dan mendukung program strategis pemerintah pusat. (*)
Tunaikan Janji, Al Haris Berangkatkan Orang Tua Atlet Peraih Emas PON Aceh–Sumut Umroh
Pantaukebijakan.com – Gubernur Jambi Al Haris menunaikan komitmennya untuk memberangkatkan umroh orang tua atlet peraih medali emas pada ajang Pekan Olahraga Nasional 2024. Program tersebut merupakan bentuk apresiasi atas prestasi atlet yang telah mengharumkan nama Provinsi Jambi di tingkat nasional.Kepastian itu disampaikan Al Haris saat didampingi Ketua Umum KONI Provinsi Jambi, Mat Sanusi, di Kantor Gubernur Jambi, Rabu (04/02/2026). Al Haris mengatakan, sejak awal dirinya telah berkomitmen memberikan dukungan moral kepada atlet berprestasi melalui pemberangkatan umroh bagi orang tua peraih emas. “Niat saya dari awal ingin memberi dukungan dan semangat kepada atlet kita. Ini bentuk penghargaan atas perjuangan mereka,” ujarnya. Untuk memastikan realisasi program tersebut, Gubernur meminta KONI Jambi, Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), serta pihak travel umroh segera berkoordinasi guna menetapkan jadwal keberangkatan.Ia menegaskan, pemberangkatan umroh tersebut murni sebagai motivasi agar atlet Jambi terus berprestasi dan menjaga marwah daerah di level nasional. Selain itu, Al Haris juga meminta para atlet tetap fokus menjalani latihan menghadapi agenda kompetisi berikutnya. Pemerintah daerah, kata dia, juga membuka peluang dukungan bagi atlet yang belum memiliki pekerjaan sesuai kebutuhan dan potensi masing-masing. Sementara itu, Mat Sanusi menyebut langkah Gubernur merupakan tindak lanjut dari komitmen yang telah disampaikan saat pelepasan kontingen PON Aceh–Sumut. Ia menyampaikan apresiasi atas perhatian yang diberikan kepada atlet dan keluarganya. Tercatat, terdapat tujuh atlet Jambi peraih medali emas pada PON Aceh–Sumut 2024 yang orang tuanya akan diberangkatkan umroh, yakni Muhammad Ripqy Ramadha, Juliana Klarisa, Mutiara Rahma Putri, Topan Satria, Aprilian Anggara, M. Angger Dharmawan, dan M. Angger Setiawan. (*)