Pemprov Jambi Gelar Rakor Pengamanan Idul Fitri 1447 H, Pastikan Mudik Aman dan Terkendali
Pantaukebijakan.com– Pemerintah Provinsi Jambi bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menggelar Rapat Koordinasi Persiapan Pengamanan Idul Fitri 1447 Hijriah di Swiss-Belhotel Jambi, Senin (16/3/2026). Rapat tersebut dihadiri Gubernur Jambi Al Haris, Ketua DPRD Provinsi Jambi M. Hafizh, Kapolda Jambi Irjen Pol. Krisno H. Siregar, Kajati Jambi Sugeng Hariadi, Danrem 042/Gapu, Kabinda, serta para bupati dan wali kota se-Provinsi Jambi. Rakor digelar untuk memastikan kesiapan seluruh pihak dalam menghadapi arus mudik dan arus balik Lebaran yang diperkirakan meningkat signifikan tahun ini. Dalam arahannya, Gubernur Al Haris menegaskan bahwa Idul Fitri merupakan momentum besar yang membutuhkan kesiapan matang dari seluruh unsur pemerintah dan aparat keamanan. “Ini perhelatan yang sangat besar. Bayangkan arus mudik dan arus pulang nanti pasti luar biasa. Kalau tidak kita kelola dengan baik, tentu bisa menimbulkan gejolak di masyarakat,” ujarnya. Ia menyebutkan sejumlah aspek penting yang perlu menjadi perhatian bersama, antara lain kelancaran arus lalu lintas, ketersediaan bahan bakar minyak (BBM), LPG, serta stabilitas harga kebutuhan pokok. Menurutnya, potensi kemacetan panjang dan lonjakan harga bahan pokok harus diantisipasi sejak dini agar tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Al Haris juga meminta pemerintah kabupaten dan kota untuk berperan aktif dalam memastikan kesiapan di wilayah masing-masing. “Semua level di kabupaten dan kota harus ikut terlibat. Ini penting karena tugas kita adalah melayani masyarakat, khususnya warga yang akan merayakan Lebaran,” katanya. Ia menekankan pentingnya kesiapsiagaan seluruh pihak dalam menghadapi lonjakan mobilitas masyarakat menjelang hari raya. “Kita harus siaga. Pastikan semuanya lancar, aman, stok kebutuhan tersedia, dan petugas juga siap,” tegasnya.Melalui rakor ini, diharapkan koordinasi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan instansi terkait semakin kuat guna memastikan perayaan Idul Fitri di Provinsi Jambi berlangsung aman, tertib, dan kondusif. (*)
Gubernur Al Haris Lepas 198 Mudik Gratis untuk Warga Jambi dan Mahasiswa di Perantauan
Pantaukebijakan.com – Gubernur Jambi, Dr. H. Al Haris, S.Sos, MH, melepaskeberangkatan mudik gratis 198 warga Provinsi Jambi menuju ke Pulau Jawa, Pati, Solo, Padang. Selain itu untuk dalam provinsi Jambi Kerinci–Sungai Penuh, Sarolangun–Bangko, serta Tebo–Bungo dengan berjumlah 198 dengan 4 Bis dan 4 Toyota Hiace, Pencanangan Angkutan Lebaran Terpadu dan pelepasan Mudik Gratis Provinsi Jambi Tahun 1447 – 2026 ini berlangsung di Terminal Tipe A Alam Barajo, Kota Jambi, Sabtu (14/03/2026). Dalam sambutan dan arahannya, Gubernur Al Haris mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya Tuhan berikan Indonesia yang aman, damai dan sejahtera, tentu untuk warganya bisa hidup membahagiakan diri. “Pada kesempatan ini mari kita jaga kedamaian, keamanan, agar bisa menikmati lebaran dengan sempurna, bisa berkumpul dengan keluarga yang kita cintai, mari kebhagian itu terus dipertahankan,” ucap Gubernur Al Haris. “Seperti diketahui, momen mudik lebaran adalah tradisi penting bagi masyarakat Indonesia untuk berkumpul bersama keluarga di kampung halaman. Namun, tingginya mobilitas masyarakat sering kali menimbulkan berbagai tantangan, seperti kemacetan, kecelakaan lalu lintas, serta biaya perjalanan yang cukup besar bagi sebagian masyarakat. Untuk itu, Pemprov Jambi melaksanakan pencanangan Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2026/1447 H dan Mudik Gratis ini,” lanjutnya. Dikatakan Gubernur Al Haris, Pemerintah Provinsi Jambi dengan dibantu para swasta di Provinsi Jambi memberikan program Mudik Gratis 2026 bagi masyarakat. “Program mudik gratis digelar untuk membantu warga pulang ke kampung halaman dengan aman dan nyaman menjelang Idul Fitri, Pemprov Jambi menyediakan sebanyak 8 kendaraan, 4 bus dan 4 Toyota Hiace dengan jumlah penumpang yang terdaftar 198 penumpang, tujuan kita untuk meringankan beban masyarakat Jambi, juga meringankan biaya bagi para mahasiswa/mahasiswi untuk pulang kekampung halamannya,” kata Gubernur Al Haris. “Tujuan kita agar masyarakat Jambi pulang kampung bersama dengan nyaman, dengan fasilitas aman tanpa terbebani biaya tinggi serta meningkatkan kualitas pelayanan transportasi publik agar lebih tertata dan efisien, selain itu mengurangi beban infrastruktur dan dampak lingkungan mengurangi kepadatan kendaraan pribadi di jalan dan jalur utama mudik. Program ini diharapkan dapat membantu masyarakat melakukan perjalanan mudik sehingga dapat merayakan Idul Fitri bersama keluarga dengan aman dan nyaman,” sambungnya. Selain itu, Gubernur Al Haris berpesan kepada seluruh anggota keluarga yang pulang mudik gratis agar menjaga anak-anaknya sewaktu berbuka puasa nanti di rumah makan. “Kepada seluruh keluarga yang pulang mudik gratis agar menjaga anak-anaknya nanti waktu istirahat makan, tolong anak-anaknya dijaga betul, nanti jangan ada kehilangan anak atau kejadian yang tidak kita inginkan,” pesan Gubernur Al Haris. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, Jhon Eka Powa, menyampaikan, program mudik gratis ini diharapkan membantu masyarakat yang ingin pulang kampung tanpa harus terbebani biaya transportasi yang tinggi, sekaligus mengurangi kepadatan kendaraan pribadi di jalan selama arus mudik. Sebelum keberangkatan, petugas dari Badan Narkotika Nasional Kota Jambi juga melakukan pemeriksaan barang bawaan penumpang serta tes urin terhadap para sopir. Hasil pemeriksaan menunjukkan seluruh sopir negatif dari narkoba, sehingga perjalanan dinyatakan aman untuk diberangkatkan. (*)
Gubernur Al Haris Dorong Penguatan SDM Guru pada Koordinasi Program Prioritas GTK 2026
Pantaukebijakan.com – Gubernur Jambi, Dr. H. Al Haris, S.Sos., MH., menghadiri kegiatan Koordinasi Program Prioritas Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Provinsi Jambi Tahun 2026 yang digelar di Aston Jambi Hotel & Conference Center, Kamis (12/03/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam meningkatkan kualitas guru serta tenaga kependidikan guna mewujudkan pendidikan bermutu di Provinsi Jambi. Dalam sambutan dan arahannya, Gubernur Al Haris menyampaikan bahwa pemerintah saat ini tengah mendorong penguatan sektor pendidikan melalui berbagai program, termasuk pembangunan sejumlah sekolah yang merupakan program pemerintah pusat. “Pemerintah sedang menggerakkan sektor pendidikan, termasuk pembangunan beberapa sekolah dari program pemerintah pusat. Ini menjadi bagian dari upaya kita meningkatkan kualitas pendidikan di daerah,” ujar Gubernur Al Haris. Dikatakan Gubernur Al Haris, salah satu persoalan yang masih dihadapi daerah adalah keberadaan guru yang belum masuk dalam skema paruh waktu. “Persoalan kita ada pada guru yang belum masuk paruh waktu. Saya sudah berkali-kali menemui dan berdiskusi dengan Menteri PANRB untuk mencari solusi terbaik,” katanya. Ia juga menambahkan, untuk memastikan para guru tersebut tetap menjalankan tugasnya, Pemerintah Provinsi Jambi juga telah mengambil langkah melalui kebijakan daerah. “Saya bahkan membuatkan mereka Surat Keputusan (SK) Gubernur agar mereka tetap bekerja sebagaimana mestinya sambil menunggu kebijakan lebih lanjut dari pemerintah pusat,” tegas Gubernur Al Haris. Sementara itu, Direktur Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru (GTKPG), Prof. Dr. Nunuk Suryani, M.Pd., mengapresiasi perhatian besar Gubernur Jambi terhadap peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan. “Kami melihat komitmen yang kuat dari pemerintah daerah, khususnya Gubernur Jambi, dalam mendukung pengembangan sumber daya manusia guru dan tenaga kependidikan. Hal ini sangat penting untuk mewujudkan tujuan Pendidikan Bermutu untuk Semua,” ucap Nunuk. Nunuk menjelaskan, pemerintah telah menyiapkan grand design pemenuhan kebutuhan guru secara berkelanjutan yang mencakup tahapan pre-service, in-service, hingga post-service. “Melalui skema tersebut, kita ingin memastikan bahwa proses pemenuhan kebutuhan guru tidak hanya soal jumlah, tetapi juga kualitas dan pengembangan karier guru secara berkelanjutan,” jelasnya. “Selain itu, pemerintah juga terus berupaya menyelesaikan berbagai persoalan guru non-ASN. Kami memastikan bahwa guru non-ASN tetap dapat bekerja sambil menunggu proses penataan yang sedang dilakukan pemerintah,” tambahnya. Kegiatan tersebut diakhiri dengan penandatanganan deklarasi bersama komitmen dalam mendukung program prioritas Balai Guru dan Tenaga Kependidikan (BGTK) Provinsi Jambi serta pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di lingkungan BGTK. Penandatanganan deklarasi ini menjadi bentuk kesepakatan bersama dalam mewujudkan tata kelola kelembagaan yang bersih, transparan, dan berintegritas guna mendukung peningkatan kualitas layanan bagi guru dan tenaga kependidikan di Provinsi Jambi. (*)
Safari Ramadhan di Tanjab Timur, Wagub Jambi Serahkan Bantuan Stunting, CSR hingga BAZNAS
Pantaukebijakan.com – Wakil Gubernur Jambi, Abdullah Sani, melaksanakan Safari Ramadhan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur bersama Bupati Tanjung Jabung Timur Dillah Hikmah Sari dan Wakil Bupati Muslimin Tanja, serta dihadiri unsur Forkopimda dan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Rabu (11/03/2026). Kegiatan tersebut menjadi momentum mempererat silaturahmi antara pemerintah daerah dan masyarakat sekaligus memperkuat sinergi dalam mendukung pembangunan daerah. Dalam sambutannya, Wagub Sani menyampaikan bahwa Safari Ramadhan bukan hanya kegiatan keagamaan, tetapi juga menjadi ruang dialog antara pemerintah daerah dan masyarakat. “Ini juga merupakan ruang dialog dan penguatan sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat, tidak hanya untuk memperkuat ukhuwah dan kebersamaan, tetapi juga untuk menyatukan langkah dalam membangun daerah yang kita cintai,” ujar Wagub Sani. Sementara itu, Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Muslimin Tanja menilai Safari Ramadhan menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan. “Safari Ramadhan ini menjadi momentum untuk membangun dan memperkuat sinergi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Muslimin. Pada kesempatan tersebut, Pemprov Jambi juga menyerahkan berbagai bantuan kepada masyarakat. Bantuan tersebut di antaranya 15 paket sembako bagi keluarga berisiko stunting melalui program Genting (Gerakan Orang Tua Asuh Peduli Stunting) ASN Peduli Jambi yang bekerja sama dengan BKKBN Provinsi Jambi. Kegiatan Safari Ramadhan tersebut kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan shalat Isya dan Tarawih berjamaah bersama masyarakat di Masjid Al Ikhlas, Kecamatan Muara Sabak Barat, yang berlangsung dalam suasana penuh kekhidmatan dan kebersamaan. Selain itu, Pemprov Jambi juga menyalurkan bantuan dari program Corporate Social Responsibility (CSR) Bank 9 Jambi untuk pembangunan Masjid Al Ikhlas senilai Rp10 juta, bantuan dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kepada masyarakat yang membutuhkan, serta bantuan 1 buah kursi roda dari Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Jambi. (*)
Wagub Jambi Sidak Harga Pangan Jelang Idul Fitri
Pantaukebijakan.com – Wakil Gubernur Jambi, Abdullah Sani, bersama Tim Satgas Pangan Provinsi Jambi melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah pasar tradisional menjelang Hari Raya Idul Fitri. Sidak tersebut dilakukan untuk memastikan ketersediaan dan stabilitas harga bahan pokok di pasaran. Dalam sidak tersebut, Wagub Sani meninjau langsung harga dan ketersediaan sejumlah komoditas penting seperti beras, minyak goreng, gula, telur, daging ayam, hingga cabai. Ia juga berdialog dengan para pedagang dan pembeli guna mengetahui kondisi harga serta pasokan menjelang hari besar keagamaan tersebut. Wagub Sani mengatakan bahwa pemerintah daerah bersama Tim Satgas Pangan terus melakukan pemantauan guna memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. “Melalui sidak ini kita ingin memastikan stok bahan pokok aman dan harga tetap stabil menjelang Idul Fitri. Kita juga ingin masyarakat merasa tenang karena pemerintah terus memantau kondisi pasar,” ujar Sani. Ia menjelaskan, berdasarkan hasil pemantauan sementara, ketersediaan bahan pokok di sejumlah pasar masih dalam kondisi aman meskipun terdapat kenaikan harga pada beberapa komoditas. “Secara umum stok masih cukup. Memang ada beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga, tetapi masih dalam batas wajar. Kita akan terus melakukan pengawasan bersama Satgas Pangan,” katanya. Wagub Sani juga mengimbau para pedagang agar tidak melakukan penimbunan maupun menaikkan harga secara tidak wajar yang dapat merugikan masyarakat. “Kami mengingatkan para pedagang untuk tetap menjaga stabilitas harga dan tidak melakukan penimbunan. Satgas Pangan akan terus melakukan pengawasan agar distribusi berjalan lancar,” tutupnya. Sidak tersebut turut melibatkan unsur dari kepolisian, dinas terkait, serta instansi yang tergabung dalam Tim Satgas Pangan Provinsi Jambi. Pemerintah Provinsi Jambi memastikan pengawasan akan terus dilakukan hingga mendekati Hari Raya Idul Fitri guna menjaga stabilitas harga dan pasokan bahan pokok di daerah. (*).
Temui Menteri PKP, Gubernur Al Haris bersama Bupati/Wali Kota Perjuangkan Kuota Perumahan untuk Jambi
Pantaukebijakan.com – Gubernur Jambi, Al Haris, bersama para Bupati dan Wali Kota se-Provinsi Jambi melakukan audiensi dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Senin (23/2/2026). Audiensi tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) kabupaten/kota se-Provinsi Jambi serta sejumlah pejabat terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi. Pertemuan membahas dukungan program perumahan rakyat untuk Provinsi Jambi, termasuk Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), penataan kawasan kumuh, serta program rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Al Haris menyampaikan bahwa kebutuhan rumah layak huni di Provinsi Jambi masih cukup tinggi dan memerlukan dukungan pemerintah pusat. “Kami hadir bersama para kepala daerah untuk memastikan masyarakat Jambi mendapatkan akses program perumahan secara merata. Data kebutuhan sudah kami siapkan agar intervensi pusat tepat sasaran,” ujar Al Haris. Ia menegaskan, pemerintah daerah siap mendukung pelaksanaan program melalui penyediaan data, koordinasi lintas sektor, serta pengawasan di lapangan. Menurutnya, penyediaan hunian layak akan berdampak pada peningkatan kualitas hidup, kesehatan, serta kesejahteraan masyarakat. Menanggapi hal tersebut, Menteri PKP Maruarar Sirait menyatakan komitmennya untuk mendukung kebutuhan perumahan di daerah, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat sektor perumahan rakyat. “Kita akan melakukan sejumlah terobosan untuk memperluas akses pembiayaan dan subsidi perumahan, termasuk penyederhanaan skema KPR serta penguatan program BSPS,” kata Maruarar. Ia juga memaparkan beberapa strategi yang akan dioptimalkan, antara lain pemberdayaan ekonomi rumah tangga melalui kolaborasi dengan PNM Mekaar, penataan kawasan kumuh, pemerataan program rumah swadaya di seluruh kabupaten/kota, serta kemudahan akses KPR tapak dan rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Menteri Maruarar mengapresiasi langkah Gubernur Al Haris yang membawa langsung para kepala daerah dan data pendukung dalam audiensi tersebut. Ia menyampaikan rencana kunjungan kerja ke Jambi usai Lebaran untuk meninjau kesiapan pelaksanaan program di lapangan. Dalam pertemuan tersebut, Menteri PKP juga menyebut akan melakukan kunjungan serupa ke beberapa daerah lain, termasuk Sulawesi Tengah bersama Gubernur Rusdy Mastura, guna memastikan program perumahan berjalan optimal. Turut mendampingi Gubernur Al Haris dalam audiensi tersebut Kepala Dinas Kominfo, Kepala Bappeda, Plt. Kadis Perkimtan, Karo Kesra, Plt. Karo Adpim, serta Plt. Kepala Badan Penghubung Provinsi Jambi. (*)
Wagub Sani Buka Festival Arakan Sahur Tahun 2026
Pantaukebijakan.com – Wakil Gubernur Jambi, Abdullah Sani, secara resmi membuka Festival Arakan Sahur Tahun 2026 Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kegiatan tersebut berlangsung di halaman depan Rumah Dinas Bupati, Kuala Tungkal, Sabtu (21/2/2026) malam. Pembukaan Festival Arakan Sahur ditandai dengan pemukulan bedug oleh Wagub Sani bersama Bupati Tanjung Jabung Barat, Anwar Sadat, yang dilanjutkan dengan iring-iringan peserta festival. Ratusan peserta tampak antusias mengikuti ajang tahunan yang telah menjadi tradisi masyarakat setempat tersebut. Dalam sambutan dan arahannya, Wagub Sani menyampaikan bahwa Festival Arakan Sahur merupakan agenda rutin Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang menjadi jembatan untuk semakin merekatkan hubungan antara pemerintah dan masyarakat (hablumminannas), sekaligus sebagai wadah ekspresi kreativitas. “Khususnya, ini menjadi ruang bagi generasi muda dalam melestarikan nilai-nilai budaya dan tradisi Islami yang diwariskan secara turun-temurun,” ujar Wagub Sani. Ia menegaskan, di tengah arus modernisasi, kegiatan seperti Festival Arakan Sahur menjadi pengingat pentingnya menjaga identitas budaya dan kearifan lokal. Menurutnya, tradisi ini merupakan media dakwah kultural yang tumbuh dari kearifan masyarakat, serta bukti bahwa nilai-nilai Islam dapat berpadu harmonis dengan budaya daerah. “Oleh karena itu, saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, seluruh peserta festival, serta pihak-pihak yang telah berkontribusi menyukseskan kegiatan ini. Festival ini menjadi simbol kuat ukhuwah Islamiyah dan wujud kecintaan masyarakat terhadap syiar Ramadan serta pelestarian budaya lokal,” katanya. Wagub Sani juga berpesan agar tradisi tersebut terus dilestarikan dengan sentuhan kreativitas yang positif, sehingga warisan budaya yang sarat makna tidak hilang ditelan zaman, melainkan berkembang lebih baik, tertata, dan bermakna. Ia turut mengingatkan seluruh pihak untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan keselamatan selama rangkaian kegiatan berlangsung, serta menghindari hal-hal yang dapat mengganggu kekhusyukan ibadah Ramadan dan kenyamanan masyarakat. Sementara itu, Bupati Tanjung Jabung Barat, Anwar Sadat, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya Festival Arakan Sahur di malam-malam Ramadan 1447 Hijriah. “Kami mengapresiasi kreativitas para peserta yang semakin baik dan berkembang setiap tahunnya. Semoga kreasi dan inovasi generasi muda terus meningkat dalam melestarikan tradisi budaya kebanggaan Tanjung Jabung Barat,” ungkapnya. Menurut Bupati, selain menjadi ajang silaturahmi, festival ini juga berdampak positif terhadap pergerakan ekonomi masyarakat, khususnya sektor UMKM. “Terima kasih kepada para pelaku UMKM yang telah menyuguhkan beragam kuliner khas daerah. Kegiatan ini menjadi pemantik ekonomi masyarakat, mulai dari pedagang kaki lima hingga industri rumahan,” ujarnya.Bupati juga mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga kebersihan lingkungan selama festival berlangsung agar Kuala Tungkal tetap menjadi kota yang asri, nyaman, dan tertib. (*)
Awali Safari Ramadan di Pijoan, Gubernur Al Haris: Tingkatkan Silaturahmi dan Perkuat Keimanan
Pantaukebijakan.com – Gubernur Jambi, Al Haris, resmi memulai rangkaian Safari Ramadan 1447 Hijriah Pemerintah Provinsi Jambi di Pijoan, Kabupaten Muaro Jambi. Kegiatan diawali dengan buka puasa bersama, dilanjutkan salat Isya dan Tarawih berjamaah di Masjid Nurusa’adah RT 14, Kelurahan Pijoan, Sabtu (21/02/2026) malam. Turut mendampingi Gubernur dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Muaro Jambi Junaidi Mahir, Sekda Muaro Jambi Budhi Hartono, serta Ketua Baznas Provinsi Jambi M. Amin. Hadir pula sejumlah pejabat di lingkungan Pemprov Jambi, di antaranya para asisten dan staf ahli Gubernur, Kepala Dinas PUPR Muzakir, Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jambi Ariansayah, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi M. Umar, Kepala Dinas Koperasi Provinsi Jambi, Kepala Biro PBJ Ali Zaini, Kepala Biro Kesra Amrul, para Kepala OPD di lingkungan Pemkab Muaro Jambi, camat, lurah, kepala desa, tokoh ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta tamu undangan lainnya. Dalam sambutan dan arahannya, Gubernur Al Haris menyampaikan bahwa Safari Ramadan bertujuan mempererat silaturahmi antara pemerintah dan masyarakat sekaligus memperkuat keimanan. “Safari ini kami lakukan sebagai upaya memperkuat tali silaturahim dengan masyarakat. Ini juga menjadi kesempatan bagi kami untuk melihat lebih dekat kondisi masyarakat, mendengarkan langsung berbagai keluhan, serta mencari solusi atas berbagai sumbatan yang ada,” ujar Gubernur. Menurutnya, melalui Safari Ramadan, persatuan dan kebersamaan dapat semakin kokoh, baik di antara sesama masyarakat maupun antara masyarakat dan pemerintah. Selain itu, kegiatan ini menjadi ruang bagi pemerintah untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan strategis. “Atas nama masyarakat dan Pemerintah Provinsi Jambi, saya mengucapkan Selamat Menunaikan Ibadah Puasa Ramadan 1447 Hijriah kepada seluruh masyarakat Provinsi Jambi, khususnya masyarakat Pijoan, Kabupaten Muaro Jambi. Semoga kita dapat menjalankan ibadah puasa dan seluruh amalan dengan baik dan khusyuk,” tambahnya. Gubernur menjelaskan, dipilihnya Pijoan sebagai lokasi Safari Ramadan perdana bukan tanpa alasan. Kawasan ini dinilai memiliki potensi besar sebagai pusat pertumbuhan baru. Keberadaan pintu tol serta mulai difungsikannya Stadion Swarnabhumi menjadi faktor pendorong berkembangnya kawasan tersebut. “Insya Allah, tahun 2027 nanti pembangunan Jembatan Batanghari juga akan dimulai. Jalan Tol Jambi–Kuala Tungkal–Rengat pun akan diteruskan. Kita optimistis Pijoan akan berkembang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru,” jelasnya. Ia menambahkan, dengan dukungan infrastruktur yang memadai, termasuk stadion bertaraf regional, Pijoan diharapkan menjadi ikon olahraga sekaligus penggerak ekonomi baru di Provinsi Jambi. Sementara itu, tausiah disampaikan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah (Kanwil Kemenhaj) Provinsi Jambi, Dr. H. Wahyudin Abdul Wahab, M.Fil.I., yang mengingatkan bahwa bulan Ramadan merupakan momentum memperbanyak amal ibadah sebagai ladang pahala dan pengampunan dosa. Dalam kesempatan tersebut juga diserahkan bantuan 20 paket sembako berupa susu dan biskuit/roti oleh Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jambi Ariansayah dan Kepala Biro Kesra Provinsi Jambi Amrul melalui Program ASN Peduli Stunting. Program ini merupakan gerakan nyata Aparatur Sipil Negara (ASN) Provinsi Jambi dalam percepatan penurunan angka stunting. Usai salat Isya dan Tarawih berjamaah, Gubernur Al Haris turut menyerahkan bantuan CSR dari Bank 9 Jambi sebesar Rp20 juta dan bantuan dari Baznas Provinsi Jambi sebesar Rp5 juta kepada pengurus Masjid Nurusa’adah. Selain itu, disalurkan pula 20 paket bantuan untuk kaum dhuafa dan anak yatim dari Baznas Provinsi Jambi. (*)
Komisi II DPR RI Kunjungi Jambi, Al Haris Dorong Reformasi Total BUMD dan Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria
Pantaukebijakan.com – Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos., MH., menerima kunjungan kerja Komisi II DPR RI dalam rangka pengawasan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), pembahasan tata ruang, serta penanganan konflik agraria, Jumat (20/02/2026), kegiatan berlangsung di Gedung Mahligai 9 Bank Jambi. Kunjungan tersebut dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf, didampingi anggota Komisi II, Taufan Pawe dan Azis Subekti. Rombongan disambut Gubernur Al Haris bersama Komisaris dan Direksi Bank Jambi, Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, serta para Bupati dan Walikota se-Provinsi Jambi. Dalam pertemuan tersebut, Dede Yusuf menyampaikan bahwa kunjungan kerja merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan, penganggaran, dan legislasi DPR RI, khususnya dalam bidang pemerintahan daerah dan BUMD. Ia menekankan pentingnya penguatan tata kelola BUMD agar lebih profesional, transparan, dan berbasis kinerja guna mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan paparan Kementerian Dalam Negeri, dari sekitar 1.200 BUMD di Indonesia, kurang dari 40 persen dinilai sehat, dan sekitar 25 persen berada dalam kondisi baik. Untuk itu, Komisi II DPR RI tengah merencanakan penyusunan Undang-Undang tentang BUMD guna memperkuat aspek regulasi dan manajerial. Selain itu, Komisi II juga menyoroti peran bank daerah dalam mendukung pembiayaan sektor mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pengelolaan BUMD, termasuk bank daerah, diharapkan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta tidak terpengaruh kepentingan non profesional. Dalam pembahasan tata ruang dan agraria, Komisi II DPR RI mendorong implementasi kebijakan satu peta (One Map Policy) agar data pertanahan antarinstansi selaras dan tidak tumpang tindih. DPR RI juga telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) Penanganan Konflik Agraria untuk mempercepat penyelesaian berbagai persoalan pertanahan di daerah. Sementara itu, Gubernur Al Haris menyampaikan apresiasi atas kunjungan kerja tersebut dan menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Jambi dalam memperkuat tata kelola BUMD. “Kami menyambut baik kunjungan Komisi II DPR RI sebagai bentuk perhatian dan penguatan bagi daerah. Ini menjadi momentum evaluasi dan perbaikan agar BUMD di Jambi semakin profesional, sehat, dan mampu memberikan kontribusi optimal terhadap PAD,” ujarnya. Gubernur Jambi tersebut melaporkan bahwa saat ini terdapat 20 BUMD di Provinsi Jambi yang tersebar di kabupaten dan kota. Pada tingkat provinsi, terdapat dua BUMD utama, yakni Bank Jambi dan PT Jambi Indoguna Internasional. Menurutnya, kinerja Bank Jambi relatif baik dan telah menjangkau hingga pelosok daerah. Namun, dari sisi permodalan, bank tersebut belum memenuhi ketentuan modal inti Rp3 triliun sesuai regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sehingga perlu melakukan Kelompok Usaha Bank (KUB) dengan Bank Jabar Banten (BJB). “Secara kinerja, Bank Jambi menunjukkan tren yang positif. Tantangan kita saat ini adalah penguatan permodalan agar mampu bersaing dan memenuhi ketentuan regulasi. Melalui skema KUB, kami berharap kapasitas dan daya saing bank daerah semakin meningkat,” tambahnya. Terkait PT Jambi Indoguna Internasional, Al Haris menjelaskan bahwa pihaknya tengah berproses untuk memperoleh Participating Interest (PI) pada sejumlah perusahaan migas, antara lain PetroChina dan Jetstone Energy, yang saat ini berada pada tahap due diligence. “Kami mohon dukungan agar proses Participating Interest ini dapat segera terealisasi. Jika berhasil, ini akan menjadi sumber pendapatan baru bagi daerah sekaligus memperkuat peran BUMD dalam sektor strategis,” tutup Gubernur Al Haris. Pertemuan diakhiri dengan sesi dialog antara Komisi II DPR RI dan para kepala daerah se-Provinsi Jambi guna menyerap masukan terkait pengelolaan BUMD, peningkatan PAD, serta penyelesaian persoalan tata ruang dan agraria di daerah. (*)
Pemprov Jambi Apresiasi Sinergi BAZNAS dan MUI, Dorong Pengelolaan Zakat Berbasis Syariah, Hukum, dan HAM
Pantaukebijakan.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi memberikan apresiasi kepada BAZNAS Provinsi Jambi dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jambi atas sinergi dalam penyelenggaraan kegiatan keumatan yang dinilai strategis dan berdampak langsung bagi masyarakat. Apresiasi tersebut disampaikan Wakil Gubernur Jambi Drs. H. Abdullah Sani, M.Pd.I., dalam kegiatan sarasehan yang mengangkat tema produktivitas lembaga berbasis fatwa, kepatuhan hukum, dan perspektif hak asasi manusia (HAM). Acara berlangsung di Ratu Hotel Jambi, Sabtu (14/02/2026) pagi. Menurutnya, kolaborasi antara lembaga pengelola zakat dan lembaga keagamaan menjadi langkah penting untuk memastikan setiap program berjalan sesuai syariah, taat hukum, dan menjunjung nilai kemanusiaan. “Saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada BAZNAS Provinsi Jambi dan Dewan Pimpinan MUI Provinsi Jambi atas terselenggaranya kegiatan ini. Sinergi antara lembaga pengelola zakat dan lembaga keagamaan merupakan langkah strategis untuk memastikan seluruh aktivitas keumatan berjalan sesuai syariah, taat hukum, dan menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia,” ujar Abdullah Sani. Ia menegaskan, produktivitas lembaga tidak semata diukur dari banyaknya program yang dilaksanakan, melainkan dari kekuatan landasan fatwa, kepatuhan terhadap regulasi, serta komitmen terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi ruh setiap kebijakan. “Fatwa memiliki peran penting sebagai pedoman moral dan normatif. Fatwa harus dipahami sebagai hasil ijtihad kolektif yang responsif terhadap perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat, sehingga mampu menjaga harmoni sosial dan memperkuat moderasi beragama,” katanya. Selain aspek syariah, Abdullah Sani juga menekankan pentingnya kepatuhan hukum dalam pengelolaan zakat dan kegiatan sosial keagamaan. Menurutnya, seluruh program harus berjalan sesuai peraturan perundang-undangan guna mewujudkan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan profesional. Perspektif HAM, lanjutnya, tidak dapat dipisahkan dari aktivitas keagamaan. Setiap kebijakan dan program diharapkan mempertimbangkan prinsip keadilan, kesetaraan, serta perlindungan terhadap kelompok rentan agar manfaatnya benar-benar dirasakan secara luas dan berkelanjutan. Pemerintah Provinsi Jambi juga menyinggung capaian tingkat kemiskinan di Provinsi Jambi pada 2025 yang berada di angka 7,19 persen, lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional sebesar 8,25 persen. Meski demikian, upaya pengentasan kemiskinan disebut harus terus diperkuat melalui sinergi kebijakan dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. “Pengelolaan zakat yang profesional dan tepat sasaran, apabila ditopang fatwa yang kokoh, kepatuhan hukum, serta perspektif HAM yang inklusif, akan membuat program tidak hanya produktif secara kuantitatif, tetapi juga bermakna secara substantif bagi kesejahteraan masyarakat,” tutup Abdullah Sani. Melalui sarasehan ini, Pemprov Jambi berharap lahir rekomendasi strategis yang dapat menjadi pedoman penguatan peran fatwa, harmonisasi hukum, serta internalisasi nilai-nilai HAM dalam setiap program kelembagaan ke depan. (*)