Pantaukebijakan.com – Program Makan Bergizi (MBG) menunjukkan dampak signifikan terhadap perekonomian daerah. Hingga Januari 2026, pelaksanaan MBG di Provinsi Jambi telah menyerap anggaran sekitar Rp177 miliar.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) RI, Prof. Dr. Ir. Dadan Hindayana, menyampaikan bahwa secara nasional BGN telah menyalurkan dana sekitar Rp19,5 triliun sepanjang Januari 2026 ke seluruh Indonesia. Dana tersebut disalurkan langsung ke virtual account Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah.
“Sekitar 70 persen dana digunakan untuk pembelian bahan baku, dan 92 persennya merupakan produk pertanian. Karena itu, MBG harus menjadi penggerak ekonomi lokal,” ujar Prof. Dadan saat Konsolidasi Percepatan Penyelenggaraan Program MBG di Kantor Wali Kota Jambi, Rabu (28/1/2026).
Prof. Dadan menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam memastikan rantai pasok MBG dipenuhi oleh produksi lokal. Menurutnya, jika dana MBG berputar di daerah, dampaknya akan sangat besar bagi perekonomian masyarakat.
Ia menjelaskan, satu SPPG membutuhkan sekitar 5 ton beras per bulan atau setara dengan 10 ton gabah kering giling dari dua hektare sawah. Dalam setahun, kebutuhan padi untuk satu SPPG mencapai sekitar 24 hektare luas panen.
Untuk protein hewani, satu kali penyajian membutuhkan sekitar 3.000 butir telur, sehingga diperlukan sekitar 4.000 ayam petelur. Kebutuhan pakan ayam tersebut setara dengan produksi jagung dari sekitar 12 hektare luas tanam per tahun.
Sementara itu, kebutuhan buah-buahan juga cukup besar. Sekali penyajian pisang membutuhkan sekitar 3.000 buah. Jika disajikan dua kali dalam seminggu, satu SPPG memerlukan sekitar 1.440 pohon pisang per tahun atau sekitar 1,5 hektare kebun pisang.
“Jika Kota Jambi memiliki 100 SPPG, maka dibutuhkan sekitar 150 hektare kebun pisang. Jika lahannya tidak mencukupi, bisa bekerja sama dengan daerah sekitar,” kata Prof. Dadan.
Dengan skala tersebut, perputaran ekonomi dari 100 SPPG di Kota Jambi diperkirakan mencapai Rp1 triliun per tahun. Sementara di tingkat Provinsi Jambi, nilainya diproyeksikan mencapai Rp4 triliun per tahun.
Selain dampak ekonomi, MBG juga memberikan dampak sosial. Satu SPPG mempekerjakan sekitar 42 orang, mayoritas ibu rumah tangga berusia di atas 40 tahun, dengan pendapatan berkisar Rp2 juta hingga Rp2,4 juta per bulan.
Saat ini, sekitar 22.000 SPPG telah beroperasi di seluruh Indonesia dan seluruhnya dibangun melalui kontribusi mitra tanpa menggunakan APBN untuk pembangunan fisik. Pada 2026, BGN akan mulai menerapkan sertifikasi dan akreditasi SPPG dengan klasifikasi A, B, dan C.
Prof. Dadan menegaskan, anggaran Badan Gizi Nasional tahun 2026 mencapai Rp298 triliun, ditambah dana cadangan Rp67 triliun, sehingga total mencapai Rp335 triliun. Ia memastikan Program MBG merupakan program prioritas nasional dan tidak mengganggu anggaran pendidikan.
“Program MBG ini adalah program bersama. Dengan sinergi yang kuat, dampaknya bagi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat akan semakin besar,” tutupnya. (*)
