Gubernur Al Haris Pimpin Rapat Evaluasi Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Triwulan II TA 2026
Pantaukebijakan.com – Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos, MH bersama seluruh pejabat di lingkup Pemerintah Provinsi Jambi melaksanakan Rapat Evaluasi Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Provinsi Jambi Triwulan II Tahun Anggaran 2026, bertempat di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Rabu (08/07/2026) malam. Rapat yang dipimpin langsung oleh Gubernur Al Haris ini turut dihadiri Wakil Gubernur Jambi Drs. H. Abdullah Sani, M.Pd,I, Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Dr. H. Sudirman, SH, MH, para asisten dan staf ahli serta kepala OPD dilingkup Pemerintah Provinsi Jambi. Kegiatan ini bertujuan meninjau capaian fisik dan keuangan program pembangunan, mengidentifikasi hambatan pelaksanaan, serta menyusun langkah percepatan dan perbaikan untuk memastikan target RPJMD dan capaian APBD 2026 tercapai tepat waktu. Ada beberapa poin pembahasan utama pada rapat yang dilaksanakan secara tertutup ini, antara lain: – Evaluasi capaian fisik dan serapan anggaran triwulan II 2026 untuk program prioritas. – Identifikasi proyek yang tertunda serta rencana percepatan penyelesaian pekerjaan. – Langkah koordinasi antar-pemangku kepentingan untuk mengatasi permasalahan pengadaan dan pembayaran. – Penguatan monitoring dan evaluasi serta pelaporan berkala untuk memastikan akuntabilitas. Dalam arahannya, Gubernur Al Haris menekankan pentingnya sinergi antar OPD dan untuk mengakselerasi realisasi kegiatan strategis bisa tercapai sesuai dengan rencana yang sudah dibuat. Pada kesempatan tersebut Gubernur Al Haris meminta seluruh kepala OPD memberikan laporan capaian secara transparan dan mengajukan solusi konkret untuk setiap kendala yang ditemukan. Dan untuk para OPD yang ada pos penerimaan Gubernur Al Haris menekankan agar bekerja secara maksimal untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Anggaran Daerah (PAD). Selain itu, Gubernur Al Haris juga mengingatkan pentingnya menjaga tata kelola anggaran yang baik serta memperhatikan aspek keberlanjutan dan manfaat langsung bagi masyarakat. “Kita harus pastikan setiap rupiah yang dikeluarkan memberi manfaat nyata bagi warga Jambi—baik dari segi infrastruktur yang lebih baik, layanan kesehatan yang menjangkau seluruh lapisan, maupun mutu pendidikan yang meningkat,” ujar Gubernur Al Haris. Rapat ditutup dengan komitmen bersama untuk mempercepat realisasi program yang belum mencapai target dan memperbaiki mekanisme pelaporan sehingga evaluasi selanjutnya menunjukkan perbaikan signifikan. (*)
Pemprov Dan Forkopimda Nyatakan Sikap “Tindak Tegas Geng Motor”
Pantaukebijakan.com – Pemerintah Provinsi Jambi beserta Forkopimda Provinsi Jambi menyatakan komitmen untuk menindak tegas seluruh pelaku aksi geng motor menyusul maraknya laporan penyerangan dan tawuran. Pernyataan tersebut disampaikan Gubernur Al Haris dalam Rapat Koordinasi Strategi Penanggulangan Geng Motor di wilayah Provinsi Jambi, Rabu (8/7/2026) pagi, bertempat di Aula Lantai 3 Gedung Siginjai Polda Jambi. Hadir pada kesempatan tersebut Kapolda Jambi Inspektur Jenderal Polisi Krisno Halomoan Siregar, para Bupati/Wali Kota, Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi Sugeng Hariadi,SH.,MH, Perwakilan TNI, Dinas/Instansi terkait, Tokoh Agama, Akademisi dan undangan lainnya. Rapat Koordinasi (rakor) lintas sektoral ini telah menetapkan komitmen bersama yang menyatakan “Menolak Segala Aktivitas Geng Motor di Provinsi Jambi”, dalam komitmen ini dinyatakan bahwa sebagai wujud kesungguhan seluruh pemerintah dan lembagai negara dalam memberantas segala aktivitas geng motor yang menyebabkan terganggunya keamanandan ketertiban masyarakat. Gubernur Jambi Al Haris menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Jambi bersama Forkopimda akan mengambil langkah tegas menyikapi maraknya aksi berandalan bermotor yang belakangan meresahkan masyarakat hingga memakan korban jiwa. Gubernur Al Haris meminta seluruh pelaku yang masih berstatus pelajar segera didata untuk selanjutnya dibina melalui program Sekolah Rakyat. Menurut Gubernur Al Haris persoalan berandalan bermotor tidak bisa hanya diselesaikan melalui penegakan hukum. Pemerintah juga harus hadir memberikan solusi melalui pembinaan, terutama bagi pelaku yang masih berusia sekolah, dan lihat dulu akar masalahnya geng motor ini dimana seperti yang disampaikan adalah anak-anak sekolah. “Kita menolak keberadaan geng bermotor. Sebagian besar mereka ini masih anak sekolah. Saya minta Dinas Pendidikan mendata seluruh anak-anak geng bermotor yang ada di Jambi, hasil pendataan tersebut nantinya akan menjadi dasar untuk melakukan pembinaan melalui program Sekolah Rakyat, sebagai upaya mengembalikan para remaja ke jalur pendidikan dan kehidupan sosial yang lebih baik,” ujar Gubernur Al Haris. Disampaikan Gubernur Al Haris, salah satu penyebab terjadinya kelompok geng motor ini dikarenakan anak-anak yang mengalami broken home. “Kemarin kita sudah ada yang kita masukkan ke sekolah rakyat, anak ini bapaknya di penjara karena awalnya broken home mereka ini. Artinya adalah kalau anak-anak ini dijamin kehidupannya, diawasi, dididik kembali. Nanti kita minta mereka sekolah di sana, yang tadinya di rumah kurang tersedia makanan, yang mungkin broken home, makan susah dan ini ada sekolah rakyat, dan langkah dari Kapolda sudah memulai langkah, kita tidak boleh mundur lagi,” ungkap Gubernur Al Haris. “Tidak boleh ada geng motor, geng motor anak merusak mental anak-anak kita, dan korbannya susah ditebak bisa anak kecil bisa orang tua, ketika mereka sudah kalap bisa berbuat apapun. Maka hari ini kita membuat komitmen bersama-sama, kita tidak hanya kolaborasi, kita akan berokestrasi Bersama,” lanjutnya. Sementara itu, Kapolda Jambi menyatakan bahwa rapat ini dilaksanakan untuk memperkuat komitmen bersama dalam mengatasi dan mencari solusi bersama dalam menanggulangi geng motor di Provinsi Jambi. ”Baru saja hari ini kami dari pagi sampai siang melaksanakan rapat koordinasi dalam rangka penanggulangan geng motor di Jambi, hal ini menyikapi keprihatinan kami seluruh Forkopimda terhadap maraknya geng motor di Provinsi Jambi. Polda Jambi didukung oleh pak Gubernur, Kajati, TNI dan elemen masyarakat, swasta maupun sampai dengan Dinas Pendidikan, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda bahwa kita nanti akhirnya adalah bagaimana berkomitmen akan mendeklarasikan dan kami akan berdiskusi dengan terkait tentang langkah-langkah hukum tentunya harus mempunyai payung hukum, tapi idenya sudah dapat maupun langkah-langkah di luar hukum. Yang paling nyata itu adalah bagaimana bisa menyalurkan energi besar dalam diri mereka ini menjadi hal yang positif,” jelas Kapolda Jambi. Sementara itu juga, Kajati Jambi menyatakan akan terus mendukung langkah-langkah yang dilakukan oleh Kapolda Jambi bersama jajarannya terkait masalah geng motor. Oleh karena itu, di dalam penegakan hukum harus dilakukan. Menurutnya, penegakan hukum yang tegas, terukur dan terus berkelanjutan baik terhadap pencegahannya maupun di dalam penegakan hukum itu sendiri. “Forum ini bukan sekadar agenda seremonial atau pertemuan rutin belaka melainkan sebuah manivestasi nyata dari kepedulian, tanggung jawab dan komitmen kolektif kita bersama dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat atau kami khususnya dalam menjamin kenyamanan dan keselamatan warga negara di ruang publik dan dalam kendaraan di jalan raya. Keamanan dalam berkendara dan ketenangan jalan raya di malam hari adalah hak mendasar setiap warga negara,” ujar Kajati. Dilanjutkan Kajati bahwa ketika hak tersebut mulai terus diliputi oleh kecemasan, ketakutan dan potensi ancaman kekerasan fisik, maka di situlah negara harus hadir secara utuh, tegas dan berwibawa melalui sinergi seluruh elemen aparat penegak hukum dan pemerintah daerah. “Kehadiran kita semua di ruangan ini mencerminkan tekad bulat bahwa kita tidak akan pernah membiarkan ruang publik kita dikuasai oleh rasa takut. Dan kita tidak akan memberikan ruang sekecil apapun bagi berkembangnya tindakan destruktif di bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah yang kita cintai ini. Fenomena kelompok bermotor atau fenommotor di wilayah Provinsi Jambi, saat ini tidak lagi dapat dikategorikan sebagai sekadar kenakalan remaja, sekadar ekspresi pencarian identitas diri yang keliru. Realitas objektif di lapangan menunjukan bahwa pergeseran perilaku kelompok ini telah mengarah pada jaringan teroganisir yang bersifat destruktif dan eksesif. Ketika sekelompok pemuda berkumpul dengan sengaja membekali diri mereka dengan senjata tajam seperti parang, celurit, egrek dan busur panah. Kemudian bergerak secara acak di malam hari melakukan pengrusakan fasilitas umum, melakukan penyerangan fisik terhadap bendera lain atau kelompok yang lain yang tidak bersalah hingga menyebakan luka berat bahkan kematian. Maka tindakan ini adalah murni tindak pidana serius,” jelasnya. Ditambahkan Kajati, Kejati Jambi memandang kejahatan geng motor ini sebagai bentuk nyata dari ancaman stabilitas sosial, ketertiban umum dan merusak sendi-sendi peradaban hukum di mana masyarakat Jambi yang terkenal santun dan agamis. (*)
Gubernur Al Haris Harap Kenduri Sko Jadi Pemersatu dan Dorong Perbaikan Sarana Desa
Pantaukebijakan.com – Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos, MH yang bergelar Datuk Mangkubumi Setio Alam dan isteri Hj. Hesnidar Haris, SE (Hesti Haris) yang bergelar Karang Setio, berharap Kenduri Sko menjadi momen pemersatu dan dorongan bagi perbaikan sarana-prasarana desa demi kesejahteraan warga. Harapan tersebut disampaikannya saat menghadiri Kenduri Sko 5 Desa Tanjung Pauh Mudik, Kecamatan Danau Kerinci Barat Tahun 2026, bertempat di Lapangan Bola Kaki Bukit Pulai – Tanjung Pauh Mudik, Kabupaten Kerinci, Minggu (05/07/2026) sore. Dalam sambutan dan arahannya, Gubernur Al Haris menyampaikan bahwa Kenduri Sko berbeda dengan perayaan keagamaan tahunan seperti Idul Fitri karena bersifat berkala setiap lima tahun, sehingga menjadi kesempatan langka untuk menghimpun kembali tradisi yang diwariskan oleh leluhur. “Hidup dengan sejarah panjang, budaya, kemudian juga adat istiadat yang hari ini kita kumpulkan di lima tahun sekali,” ujar Gubernur, seraya menekankan pentingnya menjaga dan mempraktikkan adat secara sempurna agar nilai-nilai tersebut terus hidup di tengah masyarakat. Gubernur Al Haris juga menanggapi keluhan warga terkait infrastruktur. Tokoh masyarakat dan panitia acara, menyampaikan masalah jembatan dan banjir yang kerap melanda kawasan Tanjung Pauh mudik terutama saat hujan deras dari aliran hulu. Menyikapi hal tersebut, Gubernur Al Haris berjanji akan memerintahkan Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan instansi terkait untuk melakukan kajian segera terhadap potensi dan penyebab banjir, serta merumuskan langkah penanganan, termasuk rehabilitasi saluran dan pembangunan infrastruktur pengendalian banjir. “Kalau tidak ada dana di daerah, kita akan mengajukan ke pusat. Kalau perlu, kami tangani secara bertahap dari anggaran provinsi. Meski pelan-pelan, insya Allah akan kami upayakan,” lanjutnya. Gubernur Al Haris juga menyampaikan apresiasi kepada tokoh yang turut mendukung pelaksanaan Kenduri Sko, serta memberikan ucapan terima kasih atas kerja panitia, termasuk sumbangan dari kalangan pemuda setempat. Ia menyinggung pula figur-figur pemerintahan daerah lama, menyerukan penghargaan terhadap pengalaman para tokoh yang pernah memimpin, dan memberi semangat agar acara adat terus hidup. “Kita minta balai untuk melihat berapa potensinya, berapa masalahnya di atas itu. Kalau tidak ada dana dari pusat, kami upayakan secara bertahap untuk melakukan penanganan,” ujar Gubernur. Ia menegaskan bahwa banjir merupakan persoalan kemanusiaan yang mengancam jiwa, harta benda, dan kelangsungan ekonomi serta pertanian warga. Karena itu, penanganan menjadi prioritas pemerintah daerah. “Kenduri Sko, sebuah tradisi turun-temurun yang masih dipraktikkan di beberapa daerah dan komunitas di Jambi, kembali mendapat sorotan karena perannya dalam melestarikan nilai, kearifan lokal, dan identitas budaya nenek moyang. Untuk itu perlunya bagi kitamembudayakan dan generasi muda yang mulai melihat pentingnya menjaga warisan tersebut dari kepunahan,” sebutnya. Selain itu Gubernur Al Haris juga menyampaikan apresiasi kepada panitia dan seluruh masyarakat Tanjung Pauh Mudik atas komitmen menjaga dan mengembangkan tradisi Kenduri Sko secara berkelanjutan. Menurutnya, festival budaya seperti Kenduri Sko memegang peranan penting dalam pelestarian nilai-nilai budaya dan kearifan lokal di tengah arus globalisasi. Pada kesempatan tersebut Gubernur Al Haris juga menyerahkan bantuan dana CSR bank Jambi senilai 25 juta untuk lima desa. Sementara itu, Bupati Kerinci Monadi, S.Sos, M.Si menyambut baik upaya pelestarian adat dan budaya yang terus dilakukan oleh masyarakat Tanjung Pauh. “Adat lamu, pusako, dan tradisi turun-temurun yang diwariskan oleh nenek moyang merupakan identitas dan kekuatan sosial kita. Kita harus bersama-sama menjaga pusat-pusat adat tersebut agar nilai-nilai kearifan lokal tetap hidup dan diwariskan kepada generasi mendatang,” ujar Bupati. “Saya mencatat dan mengapresiasi rangkaian ungkapan adat yang disampaikan di sini — mulai dari Iyo-iyo, Nek Mamak, Depatai, Kato Rajo, Kato Melimpah, hingga siratat lainnya yang selama ini menjadi peneguh tata adat di desa-desa kita. Melalui momen ini mari kita teguhkan komitmen untuk melestarikan adat-istiadat dan memperkuat solidaritas antarwarga,” tambahnya. “Di sisi lain, tantangan zaman tidak bisa kita abaikan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membawa kemudahan sekaligus ancaman. Kita harus waspada dan mengambil peran aktif mengarahkan anak, cucu, dan keponakan agar memanfaatkan teknologi secara bijak. Saat ini muncul masalah serius seperti maraknya judi online dan peredaran narkotika yang merusak sendi keluarga dan masyarakat, bahkan menyebabkan meningkatnya kasus perceraian. Untuk itu, saya mengajak seluruh lapisan masyarakat, tokoh adat, serta keluarga untuk bersama-sama melakukan pengawasan, pendidikan nilai, dan pembinaan generasi muda,” lanjutnya. “Kepada para orang tua, khususnya bagi anak metino dan anak jantan di Tanjung Pauh, tunjukkan teladan yang baik. Ajarkan mereka kearifan lokal, disiplin, serta kemampuan menghadapi godaan teknologi. Adat nenek moyang kita dulu menekankan ketahanan pangan, banyak pemukiman dekat sumber air dan sawah. Oleh karena itu, mari kita pertahankan dan kembalikan fungsi sawah sebagai bagian dari ketahanan pangan keluarga dan desa,” pungkas Bupati. Pada Kenduri Sko kali ini turut dihadiri Ketua TP PKK Kabupaten Kerinci Novra Wenti Monadi, S.Pd., Wali Kota Sungai Penuh Alfin, S.H. beserta Ketua TP PKK Kota Sungai Penuh Sri Kartini Alfin, S.Kep., Ners., Wakil Bupati Kerinci beserta Ketua GOW Kabupaten Kerinci., Wakil Wali Kota Sungai Penuh beserta Ketua GOW Kota Sungai Penuh, para OPD Provinsi Jambi dan Kabupaten Kerinci para tokoh masyarakat dan para undangan lainnya. (*)
Gubernur Al Haris Letakkan Batu Pertama Pembangunan RSUD Bukit Tengah di Kerinci
Pantaukebijakan.com – Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos, MH, melakukan peletakan batu pertama pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bukit Tengah Kabupaten Kerinci, Minggu (05/07/2026). Kegiatan yang berlangsung di area Rumah Sakit Umum Bukit Tengah ini menandai dimulainya pengerjaan fisik proyek yang diharapkan meningkatkan layanan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Kerinci dan sekitarnya. Gubernur Al Haris didampingi Bupati Kerinci Monadi, Wakil Bupati Kerinci Murison,Sekda Kerinci Zainal Efendi, SP, M.Si, Kepala Dinas Kesehatan Kerinci H. Hermendizal, SE, SKM, MM, dan unsur Forkopimda Kabupaten Kerinci, OPD Provinsi Jambi dan OPD Kabupaten Kerinci, camat dan tokoh masyarakat serta undangan lainnya Dalam sambutan dan arahannya, Gubernur Al Haris menyatakan bahwa pembangunan rumah sakit ini merupakan wujud komitmen Pemerintah Provinsi Jambi dan Kabupaten Kerinci untuk memperkuat kapasitas fasilitas layanan kesehatan di daerah dan wilayah perbatasan. “Pembangunan Rumah Sakit Bukit Tengah akan memperpendek akses layanan kesehatan, mengurangi rujukan ke luar daerah, dan meningkatkan kualitas pelayanan medis bagi masyarakat Kerinci,” ujar Gubernur Al Haris. Gubernur Al Haris menceritakan proses panjang yang membawa proyek ini sampai pada tahap pembangunan. “Pada saat kami baru dilantik tahun lalu saya mengajak langsung Bupati dan perwakilan daerah bertemu Menteri Kesehatan untuk menyampaikan kebutuhan fasilitas kesehatan Kerinci. Alhamdulillah, setelah melalui proses, yang begitu panjang permintaan kami disetujui,” kata Gubernur. Gubernur menjelaskan bahwa meskipun Kerinci merupakan daerah induk, layanan rumah sakit sebelumnya terdampak pemekaran sehingga sebagian fasilitas berada di Kota Sungai Penuh. Kehadiran RSUD Bukit Tengah diharapkan menutup kekurangan layanan tersebut. “Kita berharap proyek ini berjalan cepat, Juli kita mulai, Desember target selesai bersamaan dengan pengadaan alat kesehatan (alkes),” tambahnya. Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Al Haris menyampaikan rencana penguatan sumber daya manusia (SDM). Para dokter dan medis perlu di tingkatkan dan layanan spesialis di RSUD Bukit Tengah. Ia menyebutkan kebutuhan dokter spesialis, layanan hemodialisis (cuci darah), hingga kemampuan operasi jantung dan ginjal yang saat ini sudah mulai tersedia di Jambi. “Kita dorong anak-anak Kerinci yang dokter umum untuk melanjutkan spesialis secara gratis melalui program PPDS yang telah bekerja sama dengan universitas di Jambi dan rumah sakit rujukan,” ucap Gubernur Al Haris. Gubernur Al Haris juga menegaskan pentingnya sinergi antar-pemangku kepentingan dalam pelaksanaan proyek. Ia meminta agar pelaksanaan konstruksi dilaksanakan sesuai standar teknis dan waktu, dengan pengawasan ketat untuk menjaga kualitas dan keselamatan. “Saya berharap seluruh pihak, termasuk kontraktor dan dinas terkait, bekerja profesional sehingga rumah sakit ini bisa segera beroperasi dan memberi manfaat nyata,” harapnya. Gubernur juga memohon dukungan Menteri Kesehatan terkait alkes dan sarana pendukung. “Untuk kelengkapan alkes yang belum tersedia kita akan koordinasikan dengan pusat; ada anggaran sekitar Rp.50 miliar yang bisa dimanfaatkan untuk melengkapi kebutuhan,” jelasnya. Selain itu, Gubernur meminta dukungan penuh dari media dan semua pihak agar proses pembangunan berjalan lancar dan terhindar dari kesalahpahaman. Ia mengimbau pengawalan informasi yang baik dan transparan demi kelancaran proyek yang juga membawa banyak pekerjaan di Kerinci. “Tolong kawal ini, media-media semua tolong kawal ya dengan baik,” pesan Gubernur Al Haris. Peletakan batu pertama ini menandai dimulainya pembangunan fasilitas kesehatan yang diharapkan mampu memberikan pelayanan cepat dan komprehensif bagi masyarakat Kabupaten Kerinci dan sekitarnya. Pembangunan ini juga menjadi bagian dari upaya menanggulangi masalah pelayanan kesehatan di daerah terpencil serta meningkatkan kapasitas rujukan spesialistik di Provinsi Jambi. Pada sesi wawancara Gubernur Al Haris menyampaikan dukungan penuh atas pembangunan RSUD Kerinci senilai Rp.137,5 miliar dari APBN, ditambah pengadaan alat kesehatan lebih dari Rp.50 miliar. Pembangunan dilakukan secara single-year dan ditargetkan selesai pada Desember, sehingga rumah sakit diharapkan dapat beroperasi pada 2027. Langkah ini penting karena Kerinci saat ini belum memiliki rumah sakit setelah pemekaran daerah dan pemindahan rumah sakit lama ke Wali Kota Sungai Penuh. Gubernur Al Haris menegaskan komitmen pemantauan agar proses pembangunan berjalan lancar tanpa hambatan dan menyatakan bahwa pemerintah provinsi akan membantu menutup kekurangan yang diperlukan sebagai wakil pusat di daerah. Selain fasilitas bangunan dan alat, Gubernur juga menyoroti pentingnya sumber daya manusia (SDM) yang kompeten. RSUD nantinya direncanakan memiliki layanan hemodialisis (cuci darah), pusat jantung, dan kemoterapi, sehingga diharapkan warga tidak perlu lagi berobat ke luar daerah seperti Sumatera Barat atau Kota Jambi. Untuk ketersediaan dokter spesialis, Gubernur menyebut program PPDS (pendidikan dokter spesialis) sebagai jalur untuk meningkatkan jumlah dan kualitas dokter di daerah. Gubernur optimis setelah fasilitas lengkap dan SDM terpenuhi, pelayanan kesehatan di Kerinci akan memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sementara itu, Bupati Kerinci Monadi, S.Sos., M.Si, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi, khususnya Gubernur, atas dukungan yang signifikan dalam pendirian Rumah Sakit tipe D Pratama. Menurut Bupati, peran pemerintah provinsi sangat menentukan hingga rumah sakit ini dapat mulai dioperasikan sejak 1 November 2025. “Pertama, terima kasih, sebenarnya, berdirinya Rumah Sakit tipe D Pratama ini tidak terlepas dari peran Pemerintah Provinsi dan Pak Gubernur,” ujar Bupati dalam laporan yang disampaikan pada acara yang dihadiri unsur pemerintahan terkait dan perwakilan masyarakat Kabupaten Kerinci. Bupati menjelaskan proses panjang yang dilalui sebelum rumah sakit dapat beroperasi, termasuk penyusunan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) yang membutuhkan persetujuan gubernur, serta rangkaian visitasi untuk menilai kelayakan fasilitas. Setelah melewati serangkaian tahapan administrasi tersebut, rumah sakit resmi mulai beroperasi pada 1 November 2025, meskipun masih beroperasi dengan keterbatasan. Salah satu syarat penting untuk mendapatkan status Rumah Sakit tipe C adalah ketersediaan lahan. Bupati menyebutkan dukungan Gubernur melalui fasilitasi dengan Kementerian Kesehatan serta alokasi lahan oleh DPRD menjadi faktor pendukung utama. “Kami juga berterima kasih kepada pimpinan DPRD yang telah mengalokasikan tanah dan pembiayaan; kolaborasi ini sangat menentukan,” kata Bupati. Bupati mengimbau masyarakat Kabupaten Kerinci untuk ikut menjaga dan mendukung proses pembangunan lanjutan fasilitas ini agar berjalan lancar. Saat ini lahan yang disiapkan kurang lebih 3,5 hektare, yang akan dimanfaatkan untuk pengembangan rumah sakit. Bupati menegaskan pentingnya persiapan sumber daya manusia (SDM) dan kelancaran proses anggaran di tingkat daerah. “Walaupun pembangunan dilaksanakan oleh PT. Urban, pemerintah daerah harus menyiapkan SDM agar rumah sakit dapat segera beroperasi pada 2027. Proses penganggaran daerah memiliki tahapan dan waktu tertentu, OPD terkait diminta mengawal proses ini secara serius,” ujar Bupati. “Pelaksanaan proyek di Bukit Tengah, Kecamatan Siulak ini resmi diserah terimakan kepada pihak penyedia, yaitu PT. PP Urban (Urban Penta KSO). Rumah sakit ini dirancang menjadi RSUD Tipe
Gubernur Al Haris Dianugerahi Gelar Adat Kehormatan Depati Amanah Negroi Tanoh Sunge Pnoh
Pantaukebijakan.com – Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos, MH yang bergelar Datuk Mangkubumi Setio Alam kembali mendapat gelar adat kehormatan dari Lembaga Kerapatan Adat Enam Luhah Sungai Penuh dengan gelar Depati Amanah Negroi Tanoh Sunge Pnoh, gelar tersebut diberikan pada Kaluhoi Clak Kaluhoi Piagaeng, Kaluhoi Adeak , Kaluhoi Sko Enam Luhah Sungai Penuh (Kenduri Sko Enam Luhah Sungai Penuh), bertempat di Tanah Mendapo Kota Sungai Penuh, Sabtu (04/07/2026). Adapun tema dalam kegiatan ini adalah “Membudayakan Masyarakat Adat yang Beradab”. Selain itu Gelar Adat Kehormatan juga diberikan kepada yang lain diantaranya Wali Kota Sungai Penuh Alfin, SH, dengan gelar Depati Susun Negroi Tanoh Sungei Pnoh, Bupati Kerinci Monadi dengan gelar Depati Sinar Bumi Sakti, Sekda Kota Sungai Penuh Alpian dengan gelar Depati Setiawan Negroi Sungai Pnoh. Dalam sambutan dan arahannya Gubernur Al Haris mengawali dengan ungkapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Gubernur Al Haris mengingatkan bahwa meskipun Kota Sungai Penuh tengah mengalami kemajuan dan modernisasi yang pesat, pembangunan tidak boleh mengesampingkan adat istiadat dan tradisi lokal yang menjadi identitas masyarakat setempat. Gubernur Al Haris yang datang bersama isteri Hj. Hesnidar Haris (Hesti Haris) juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat Enam Luhah Sungai Penuh atas komitmen menjaga dan mengembangkan nilai-nilai budaya melalui penyelenggaraan Kenduri Sko. Menurutnya, upaya pelestarian tradisi ini penting agar adat terus dikenal oleh generasi penerus. “Adat bagi masyarakat Kota Sungai Penuh dan Provinsi Jambi bukan sekadar tradisi. Adat adalah cara kita memahami hidup, menjaga keseimbangan antara manusia, alam, dan Sang Pencipta. Adat bersendi syarak, syarak bersendi Kitabullah — menunjukkan adat dan agama saling menguatkan,” ujar Gubernur Al Haris. Gubernur Al Haris menyoroti bahwa acara kenduri sko kali ini merupakan peristiwa bersejarah karena pelaksanaannya baru dilakukan setelah status Sungai Penuh menjadi kota, sementara kegiatan serupa terakhir kali diselenggarakan sekitar 18–19 tahun lalu ketika daerah ini masih bagian dari Kabupaten Kerinci. Oleh karena itu, momentum ini dinilai penting untuk mengobarkan kembali semangat pelestarian adat di kalangan generasi muda. Gubernur Al Haris juga memuji peran tokoh adat, khususnya para sesepuh dan nenek-nenek yang hadir, atas upaya mereka menghidupkan kembali tradisi setempat. Semangat kebersamaan itu menurutnya harus menjadi penangkal perpecahan yang dapat timbul akibat isu politik atau kontestasi pilkada. “Kita ini satu — kita satu Sakti Alam Kerinci,” ucapnya, seraya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu membangun daerah. Selain itu, Gubernur Al Haris menegaskan pentingnya sinergi antar-pemimpin daerah. Ia memberikan apresiasi atas hubungan kompak antara Wali Kota Sungai Penuh dan Bupati Kerinci yang dinilai berkualitas dan tidak menimbulkan persaingan yang mengganggu hubungan antar-daerah. Kerja sama seperti ini, menurutnya, justru mendukung upaya memajukan masing-masing daerah. Gubernur Al Haris menyampaikan sambutan hangat pada acara Kenduri Sko (Kondrisiko) yang diselenggarakan untuk memperkuat nilai-nilai adat dan kebersamaan masyarakat Kota Sungai Penuh. Gubernur Al Haris berharap agar kenduri sko mampu menumbuhkan kebanggaan dan rasa memiliki budaya daerah di kalangan generasi muda, sehingga budaya lokal tetap menjadi tuan rumah di daerahnya sendiri. Ia juga menekankan peran nilai-nilai adat sebagai penyaring pengaruh negatif globalisasi, digitalisasi, dan kemajuan teknologi informasi. Di bagian akhir sambutannya, Gubernur Al Haris mengimbau agar rumah adat dan empat jenis simbol adat segera diambil alih dan dibina oleh lembaga adat tunggal, yaitu Lembaga Adat Sakti Alam Kerinci. Pengelompokan ini diharapkan mampu menjaga kesinambungan adat serta menjamin bahwa simbol-simbol tradisi tetap menjadi bagian dari pembangunan daerah. Sementara itu, Wali Kota Sungai Penuh Alfin, S.H.,menyampaikan, Pemerintah Kota Sungai Penuh menyatakan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan kenduri sko 2026. Sinergi antara pemerintah daerah, lembaga adat, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen masyarakat diharapkan mampu menjadikan kegiatan ini sebagai salah satu agenda budaya unggulan yang tidak hanya melestarikan tradisi, tetapi juga mendorong pengembangan pariwisata budaya di Kota Sungai Penuh. “Melalui kenduri sko, masyarakat tidak hanya mempertahankan identitas budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun, tetapi juga menanamkan nilai gotong royong, musyawarah, penghormatan kepada leluhur, serta falsafah adat bersendi syara’, syara’ bersendi Kitabullah sebagai fondasi kehidupan masyarakat Kerinci. Dengan semangat kebersamaan tersebut, Kenduri Sko 6 Luhah Sungai Penuh 2026 diharapkan berlangsung sukses, khidmat, dan semakin memperkuat eksistensi budaya daerah di tingkat nasional,” pungkas Wali Kota Sungai Penuh. Berbagai kesenian tradisional dalam pergelaran kenduri sko ditampilkan, dimulai pertunjukan pencak silat yang langsung menarik perhatian penonton dan berbagai tarian daerah seperti tari Iyo-Iyo, tari Rangguk, tari Sekapur Sirih, hingga tari Asoak. Setiap penampilan menggambarkan kekayaan adat dan budaya masyarakat Sungai Penuh. (*)
Gubernur Al Haris Hadiri Upacara Hari Bhayangkara ke-80, Apresiasi Pengabdian Polri untuk Bangsa dan Daerah
Pantaukebijakan.com – Gubernur Jambi, Dr. H. Al Haris, S.Sos., M.H., menghadiri Upacara Peringatan Hari Bhayangkara ke-80 yang diselenggarakan di Lapangan Garuda Kantor Gubernur Jambi, Rabu (01/07/2026) pagi. Upacara berlangsung khidmat dengan Inspektur Upacara Kapolda Jambi Irjen Pol. Krisno Halomoan Siregar.Turut hadir Wakil Gubernur Jambi, Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Danrem 042/Garuda Putih, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kepala instansi vertikal, serta tamu undangan lainnya. Momentum Hari Bhayangkara ke-80 menjadi wujud penghormatan atas dedikasi dan pengabdian Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjaga keamanan, ketertiban masyarakat, serta mendukung keberhasilan pembangunan nasional dan daerah. Usai mengikuti upacara, Gubernur Al Haris menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran Polri atas pengabdian yang telah diberikan selama delapan dekade. “Delapan puluh tahun bukanlah perjalanan yang singkat. Polri telah memberikan pengabdian yang luar biasa bagi bangsa dan negara. Berbagai tantangan telah dihadapi, namun semangat pengabdian kepada masyarakat tetap terjaga. Atas nama Pemerintah Provinsi Jambi, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh jajaran Polri,” ujar Gubernur Al Haris. Gubernur Al Haris menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jambi terus memperkuat sinergi dengan Polda Jambi dalam menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif sebagai fondasi utama percepatan pembangunan daerah. Menurutnya, peran Polri saat ini tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga aktif mendukung berbagai program strategis pemerintah, termasuk penguatan ketahanan pangan sebagai bagian dari implementasi Asta Cita Presiden Republik Indonesia. “Kondusivitas daerah merupakan modal penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Karena itu, sinergi antara pemerintah daerah, TNI, Polri, Forkopimda, tokoh agama, tokoh masyarakat, insan pers, dan seluruh elemen masyarakat harus terus diperkuat,” tambahnya. Sementara itu, Kapolda Jambi Irjen Pol. Krisno Halomoan Siregar menegaskan bahwa Hari Bhayangkara bukan sekadar peringatan tahunan, melainkan momentum untuk melakukan refleksi, evaluasi, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Kapolda juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Jambi beserta seluruh unsur Forkopimda dan masyarakat yang selama ini telah membangun kolaborasi dalam menjaga stabilitas keamanan di Provinsi Jambi. Menurutnya, tantangan keamanan ke depan semakin kompleks, mulai dari kejahatan siber, penyalahgunaan narkotika, tindak pidana perdagangan orang, hingga potensi konflik sosial. Oleh karena itu, diperlukan sinergi, komunikasi, dan kolaborasi yang semakin erat antara seluruh pemangku kepentingan. Pada kesempatan tersebut, Kapolda juga mengingatkan seluruh personel Polda Jambi agar terus meningkatkan profesionalisme, menjaga integritas, serta menghindari penyalahgunaan wewenang demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri. Peringatan Hari Bhayangkara ke-80 di Provinsi Jambi menjadi momentum memperkokoh komitmen bersama antara Pemerintah Provinsi Jambi, Polri, TNI, dan seluruh komponen masyarakat untuk terus menjaga keamanan, memperkuat persatuan, serta mendukung terwujudnya pembangunan daerah yang maju, aman, dan sejahtera. (*)
Di DPR RI, Al Haris Perjuangkan Nasib PPPK: Dorong Relaksasi Anggaran dan Kepastian Kerja
Pantaukebijakan.com – Gubernur Jambi, Dr. H. Al Haris, S.Sos, MH kembali menegaskan komitmennya memperjuangkan nasib Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), baik penuh waktu maupun paruh waktu. Hal ini disampaikannya secara langsung dalam Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat (RDP), dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (8/6/2026). Rapat yang dipimpin Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, tersebut menghadirkan Menteri PAN-RB, Menteri Dalam Negeri, serta kepala daerah dari seluruh Indonesia, baik secara langsung maupun daring. Dalam forum itu, Al Haris menyoroti pentingnya relaksasi kebijakan batas maksimal 30 persen belanja pegawai dalam APBD. Ia menilai, kebijakan tersebut perlu disesuaikan dengan kondisi riil daerah agar tidak menghambat pengangkatan dan keberlanjutan nasib PPPK. “Kami sependapat dengan Mendagri, Menpan RB, dan Komisi II agar kebijakan 30 persen ini direlaksasi. Ini penting agar daerah punya ruang fiskal untuk mengakomodasi kebutuhan pegawai,” tegas Al Haris. Selain itu, ia juga mendorong pemerintah daerah untuk lebih kreatif dalam menggali sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai solusi jangka panjang dalam menjaga keseimbangan anggaran. Menurutnya, kondisi fiskal saat ini juga membuka peluang bagi kepala daerah untuk melakukan penyesuaian terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), agar tetap relevan dengan dinamika anggaran dan kebutuhan masyarakat. “RPJMD yang disusun sebelumnya tentu perlu disesuaikan dengan kondisi APBD hari ini, agar program dan janji politik kepala daerah tetap bisa diwujudkan,” ujarnya. Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menyampaikan bahwa rapat tersebut membahas dua isu utama, yakni penataan ASN PPPK dan honorer, serta relaksasi kebijakan belanja pegawai daerah. Ia menjelaskan, meskipun pemerintah telah menetapkan kebijakan penghapusan tenaga honorer, faktanya di lapangan masih banyak daerah yang bergantung pada tenaga tersebut. “Karena itu, perlu solusi konkret agar ada kepastian kerja bagi jutaan PPPK di seluruh Indonesia,” katanya. Rifqinizamy juga mengungkapkan bahwa pemerintah pusat melalui koordinasi antara Kementerian PAN-RB, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan telah menemukan formula terkait relaksasi batas belanja pegawai. Hasil ini diharapkan menjadi kabar baik bagi pemerintah daerah, terutama dalam menyusun APBD tahun 2027 agar lebih adaptif dan tidak mengorbankan kepastian kerja para pegawai. Rapat tersebut turut dihadiri sejumlah gubernur dari berbagai provinsi, perwakilan APKASI dan APEKSI, serta kepala daerah lainnya yang mengikuti secara virtual. Pertemuan ini menjadi momentum penting dalam merumuskan kebijakan yang lebih berpihak pada keberlanjutan tenaga PPPK sekaligus menjaga kesehatan fiskal daerah secara berimbang. (*)
Al Haris Dorong Gerakan Indonesia ASRI, Tegaskan Pengelolaan Lingkungan Harus Dimulai dari Kesadaran Kolektif
Pantaukebijakan.com – Gubernur Jambi, Dr. H. Al Haris, S.Sos, MH menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Jambi dalam memperkuat pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini disampaikannya saat memimpin apel peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 tingkat Provinsi Jambi di Arena Ex MTQ, Sabtu (6/6/2026). Kegiatan tersebut turut diikuti Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman, jajaran OPD, ASN, serta pelajar. Usai apel, kegiatan dilanjutkan dengan aksi gotong royong membersihkan kawasan arena MTQ sebagai bentuk nyata kepedulian terhadap lingkungan. Dalam arahannya, Al Haris menyoroti pentingnya gerakan Indonesia ASRI (aman, sehat, resik, indah) sebagai langkah konkret menciptakan lingkungan yang bersih, tertib, dan layak huni. Ia menyebut, program ini akan diperkuat melalui sistem penilaian hingga ke tingkat daerah. “Di Provinsi Jambi, kita akan menggulirkan kembali penilaian seperti Adiwiyata dengan konsep baru. Tujuannya untuk mengukur sejauh mana komitmen kabupaten/kota dalam menerapkan gerakan Indonesia ASRI hingga ke tingkat paling bawah,” ujarnya. Penilaian tersebut, lanjutnya, akan mencakup lingkungan perkantoran, kawasan permukiman hingga tingkat RT, termasuk tingkat pemahaman masyarakat terhadap pentingnya memilah sampah. Al Haris menegaskan bahwa persoalan sampah masih menjadi tantangan serius. Ia mengingatkan bahwa sampah yang tidak dikelola dengan baik tidak hanya merusak estetika, tetapi juga berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat. Selain itu, ia juga menekankan pentingnya kebersihan di lingkungan instansi pemerintah. Menurutnya, budaya bersih harus dimulai dari kantor pemerintahan sebelum diterapkan lebih luas ke masyarakat. “Kalau lingkungan kantor kita sudah bersih, baru kita bisa menilai ke bawah. Ini penting agar budaya hidup bersih benar-benar menjadi kebiasaan,” tegasnya. Gubernur berharap peringatan Hari Lingkungan Hidup tidak sekadar menjadi kegiatan seremonial, tetapi mampu membangun kesadaran bersama untuk menjaga kelestarian lingkungan secara berkelanjutan. Pada kesempatan tersebut, Pemerintah Provinsi Jambi juga memberikan penghargaan kepada berbagai pihak yang dinilai aktif dalam menjaga lingkungan dan mendukung aksi iklim, mulai dari instansi pemerintah, perusahaan, sekolah, hingga kelompok masyarakat. Dalam apel itu, Gubernur juga membacakan sambutan Menteri Lingkungan Hidup RI yang menekankan pentingnya “pertobatan ekologis” sebagai bentuk kesadaran kolektif dalam menjaga bumi. “Menjaga lingkungan bukan lagi pilihan, melainkan kewajiban moral dan sosial bagi kita semua, demi generasi sekarang dan yang akan datang,” demikian pesan yang disampaikan. Peringatan Hari Lingkungan Hidup 2026 ini menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen bersama dalam pengelolaan sampah, menjaga kebersihan, serta membangun budaya peduli lingkungan di seluruh lapisan masyarakat. (*)
450 Prajurit Yonif 142/KJ Kembali dari Papua, Disambut Haru dan Bangga di Jambi
Pantaukebijakan.com – Sebanyak 450 prajurit Satgas Pamtas RI–PNG Mobile Yonif 142/Ksatria Jaya akhirnya kembali ke Jambi setelah menuntaskan tugas selama 15 bulan di Papua. Kepulangan mereka disambut dalam upacara resmi di Mako Yonif 142/KJ, Kasang, Kota Jambi, Jumat (5/6/2026) siang. Upacara penyambutan dipimpin langsung oleh Pangdam XX/Tuanku Imam Bonjol, Mayjen TNI Arief Gajah Mada. Hadir pula Gubernur Jambi Al Haris dan Danrem 042/Gapu yang turut memberikan apresiasi atas keberhasilan tugas para prajurit. Momen ini terasa semakin emosional saat upacara berakhir. Para prajurit langsung dipeluk keluarga yang telah lama menanti. Tangis haru, senyum bahagia, hingga pelukan hangat menjadi pemandangan yang mengisi lapangan Mako. Gubernur Al Haris mengungkapkan rasa bangga atas dedikasi prajurit Yonif 142/KJ. Ia menilai mereka telah menjalankan tugas dengan baik sekaligus menjaga nama daerah. “Ini kebanggaan bagi kita semua. Mereka berangkat 450 orang dan kembali dengan jumlah yang sama. Artinya, tugas dijalankan dengan baik dan penuh tanggung jawab,” ujarnya. Gubernur Al Haris juga mengingatkan bahwa medan tugas di Papua tidaklah mudah. Pemerintah Provinsi Jambi, kata dia, sempat memberikan dukungan berupa drone untuk membantu operasional di lapangan. “Kondisi di sana cukup berat, hutan lebat dan rawan. Bantuan drone yang kita berikan terbukti bermanfaat selama mereka bertugas,” tambahnya. Gubernur Al Haris berharap, sepulang dari penugasan, para prajurit tetap menjaga semangat pengabdian dan terus berperan aktif di tengah masyarakat. “Kami berharap mereka terus semangat, hadir untuk masyarakat, dan tetap mengabdi bagi daerah serta negara,” tutupnya. (*)
Sekolah Rakyat di Jambi Resmi Diperkenalkan, Solusi Pendidikan Gratis untuk Anak Kurang Mampu
Pantaukebijakan.com — Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf bersama Gubernur Jambi Al Haris menggelar kegiatan Open House Sekolah Rakyat di Sentra Alyatama Jambi, Jumat (5/6/2026). Kegiatan ini menjadi langkah awal memperkenalkan program pendidikan berasrama bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Open house ini dihadiri sejumlah pejabat daerah, mulai dari Wali Kota Jambi, Wakil Bupati Bungo, anggota DPR RI Dapil Jambi, hingga jajaran pemerintah provinsi dan tokoh pendidikan. Para orang tua calon siswa juga tampak antusias mengikuti kegiatan tersebut. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Jambi yang dinilai aktif mendukung program Sekolah Rakyat melalui kolaborasi lintas sektor. “Terima kasih kepada Gubernur Jambi yang telah bekerja sama dengan kementerian dan berbagai lembaga dalam menghadirkan Sekolah Rakyat,” ujarnya. Ia menjelaskan, saat ini Sekolah Rakyat telah hadir di 166 titik di seluruh Indonesia dengan memanfaatkan fasilitas sementara, termasuk di Jambi yang menggunakan Sentra milik Kementerian Sosial. Selain itu, pemerintah juga tengah membangun lebih dari 100 sekolah rakyat permanen yang ditargetkan mampu menampung ribuan siswa dari berbagai daerah. Program Sekolah Rakyat dirancang tidak hanya fokus pada pendidikan formal, tetapi juga pembinaan karakter siswa selama 24 jam melalui sistem berasrama. Seluruh kebutuhan siswa, mulai dari pendidikan hingga pengasuhan, disiapkan secara menyeluruh. “Sekolah Rakyat memberikan pembinaan penuh selama 24 jam dengan fasilitas yang mendukung proses belajar siswa,” jelasnya. Gubernur Jambi Al Haris menyambut baik kehadiran program ini. Menurutnya, Sekolah Rakyat menjadi solusi nyata bagi anak-anak yang terkendala akses pendidikan karena faktor ekonomi. “Kami sangat berterima kasih atas program ini. Tugas kami di daerah adalah memastikan setiap kabupaten/kota menyiapkan lahan yang clear untuk pembangunan Sekolah Rakyat,” katanya. Saat ini, pembangunan Sekolah Rakyat tengah berjalan di Kota Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Sementara itu, enam lokasi lainnya masih dalam tahap pengajuan, termasuk di Kabupaten Tebo, Bungo, Merangin, dan Sarolangun. Al Haris menilai program ini menjadi harapan baru bagi banyak anak yang selama ini terancam putus sekolah. “Program ini membuka peluang besar bagi anak-anak kita yang belum mendapatkan akses pendidikan. Ini solusi nyata dari pemerintah,” pungkasnya. (*)