Pimpin Audiensi ke Komdigi RI, Kadis Kominfo Jambi Dorong Percepatan Internet Desa dan Pelatihan ASN
Pantaukebijakan.com – Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jambi, Ariansyah, memimpin rombongan Diskominfo kabupaten/kota se-Provinsi Jambi melakukan audiensi ke Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) RI di Jakarta, Senin (09/02/2026). Audiensi tersebut diikuti perwakilan delapan Diskominfo kabupaten/kota, yakni Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat, Batang Hari, Kota Sungai Penuh, Kerinci, Tebo, Merangin, dan Bungo. Dari pihak Komdigi, pertemuan dihadiri Staf Khusus Menteri Bidang Komunikasi Politik, Arnanto Nurprabowo, Ketua Tim Pusat Pengembangan Aparatur Komdigi Isnaldi, Ketua Tim Start Up Digital sekaligus Plh. Direktur Pengembangan Ekosistem Digital Anka Raharja, PIC Supervisi Layanan BAKTI Handoko, Staf Divisi Layanan TI Pemerintah Satya Nugraha Adikara, serta sejumlah tenaga ahli menteri. Dalam audiensi tersebut, Ariansyah memaparkan kondisi riil akses internet di Provinsi Jambi yang masih menyisakan sejumlah desa blank spot, khususnya di Kabupaten Kerinci, Merangin, dan Bungo. “Masih banyak desa di Jambi yang belum tersentuh akses internet. Ini berdampak pada pembangunan digital, pendidikan, dan pelayanan publik, terutama di wilayah pedalaman,” ujarnya. Selain persoalan infrastruktur, Ariansyah juga mengusulkan pelaksanaan Training of Trainers (ToT) Talent Digital bagi aparatur sipil negara (ASN) di daerah. Program tersebut diharapkan dapat meningkatkan kapasitas SDM pemerintah daerah dalam mendukung implementasi Satu Data Indonesia serta layanan publik berbasis digital. Menanggapi hal itu, Arnanto Nurprabowo menyatakan Komdigi menyambut positif inisiatif Pemerintah Provinsi Jambi. Ia menyebut kunjungan langsung tersebut menunjukkan komitmen serius dalam mendorong percepatan transformasi digital di daerah. “Kami akan memprioritaskan Provinsi Jambi. Sinergi seperti ini menjadi dasar bagi kami untuk mempercepat dukungan akses internet dan pelatihan digital bagi ASN,” katanya. Arnanto menambahkan, Komdigi saat ini tengah mempercepat program Universal Service Obligation (USO) melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI). Program tersebut menargetkan penambahan ribuan perangkat VSAT di wilayah non-3T yang dipasang di sekolah negeri, sekolah keagamaan, pondok pesantren, dan puskesmas, termasuk di Provinsi Jambi melalui usulan kementerian terkait. Audiensi ini menjadi langkah strategis bagi Provinsi Jambi dalam mempercepat pemerataan akses internet hingga tingkat desa guna mengejar ketertinggalan digital secara nasional.Ariansyah menyatakan optimistis, dengan dukungan Komdigi, Jambi dapat segera memperluas cakupan internet dan memperkuat ekosistem digital daerah. (*)
Teken Perjanjian Kinerja 2026, Al Haris Targetkan Jambi Masuk 10 Besar Nasional
Pantaukebijakan.com – Gubernur Jambi Al Haris menandatangani Perjanjian Kinerja Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan penyerahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2026 di Ruang Pola Kantor Gubernur Jambi, Senin (04/02/2026). Penandatanganan tersebut dihadiri para Asisten Setda, Staf Ahli Gubernur, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi. Dalam arahannya, Al Haris menegaskan bahwa perjanjian kinerja merupakan amanah dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang bersifat mengikat dan wajib dijalankan seluruh pejabat pemerintah, mulai dari gubernur hingga pejabat struktural di setiap OPD. Ia menyebut perjanjian kinerja sebagai janji kerja tertulis yang terukur dan disesuaikan dengan anggaran, serta mengacu pada RPJMD dan visi-misi pembangunan daerah. “Perjanjian kinerja ini bukan formalitas. Ini komitmen agar program dan kegiatan berjalan fokus, terukur, dan menghasilkan output nyata,” ujar Al Haris. Menurutnya, melalui instrumen tersebut capaian kinerja setiap OPD dapat diukur secara objektif, dievaluasi secara transparan, dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Al Haris juga menekankan pentingnya pemahaman tugas dan fungsi sesuai jenjang jabatan, serta meminta indikator kinerja utama (IKU) dijabarkan secara konkret dan realistis. Lebih lanjut, ia menargetkan Provinsi Jambi dapat masuk 10 besar provinsi terbaik secara nasional dalam berbagai indikator kinerja pemerintahan mulai 2026. Ia mencontohkan capaian positif Jambi, di antaranya peringkat pertama nasional dalam penilaian Ombudsman Republik Indonesia serta peningkatan signifikan pada Monitoring Center for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi. “Kalau satu bidang bisa terbaik, maka bidang lain juga harus bisa. Kita harus berpikir untuk berada di papan atas nasional,” katanya. Terkait sumber daya manusia, Al Haris meminta pimpinan OPD menempatkan aparatur secara profesional dan berani melakukan evaluasi bila diperlukan demi mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah. Ia juga mengingatkan agar setiap penugasan memiliki output dan outcome yang jelas, bukan sekadar laporan administratif. Regenerasi aparatur pun harus dipersiapkan sejak dini mengingat sejumlah pejabat akan memasuki masa pensiun dalam beberapa tahun ke depan. Dalam hal pengelolaan anggaran, Al Haris menegaskan kebijakan efisiensi tidak boleh melemahkan kinerja pemerintah daerah. Efisiensi justru harus mendorong kreativitas dan inovasi, termasuk dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia turut mengingatkan pentingnya menjaga integritas, khususnya bagi pejabat yang berperan sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), agar terhindar dari penyimpangan dan praktik korupsi. “Kita ingin bekerja dengan tenang dan tidak bermasalah secara hukum. Karena itu, tunjuk orang yang mampu, jujur, dan bertanggung jawab,” tegasnya. Al Haris menutup arahannya dengan mengajak seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Jambi bekerja maksimal demi kepentingan masyarakat dan mendukung program strategis pemerintah pusat. (*)
Tunaikan Janji, Al Haris Berangkatkan Orang Tua Atlet Peraih Emas PON Aceh–Sumut Umroh
Pantaukebijakan.com – Gubernur Jambi Al Haris menunaikan komitmennya untuk memberangkatkan umroh orang tua atlet peraih medali emas pada ajang Pekan Olahraga Nasional 2024. Program tersebut merupakan bentuk apresiasi atas prestasi atlet yang telah mengharumkan nama Provinsi Jambi di tingkat nasional.Kepastian itu disampaikan Al Haris saat didampingi Ketua Umum KONI Provinsi Jambi, Mat Sanusi, di Kantor Gubernur Jambi, Rabu (04/02/2026). Al Haris mengatakan, sejak awal dirinya telah berkomitmen memberikan dukungan moral kepada atlet berprestasi melalui pemberangkatan umroh bagi orang tua peraih emas. “Niat saya dari awal ingin memberi dukungan dan semangat kepada atlet kita. Ini bentuk penghargaan atas perjuangan mereka,” ujarnya. Untuk memastikan realisasi program tersebut, Gubernur meminta KONI Jambi, Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), serta pihak travel umroh segera berkoordinasi guna menetapkan jadwal keberangkatan.Ia menegaskan, pemberangkatan umroh tersebut murni sebagai motivasi agar atlet Jambi terus berprestasi dan menjaga marwah daerah di level nasional. Selain itu, Al Haris juga meminta para atlet tetap fokus menjalani latihan menghadapi agenda kompetisi berikutnya. Pemerintah daerah, kata dia, juga membuka peluang dukungan bagi atlet yang belum memiliki pekerjaan sesuai kebutuhan dan potensi masing-masing. Sementara itu, Mat Sanusi menyebut langkah Gubernur merupakan tindak lanjut dari komitmen yang telah disampaikan saat pelepasan kontingen PON Aceh–Sumut. Ia menyampaikan apresiasi atas perhatian yang diberikan kepada atlet dan keluarganya. Tercatat, terdapat tujuh atlet Jambi peraih medali emas pada PON Aceh–Sumut 2024 yang orang tuanya akan diberangkatkan umroh, yakni Muhammad Ripqy Ramadha, Juliana Klarisa, Mutiara Rahma Putri, Topan Satria, Aprilian Anggara, M. Angger Dharmawan, dan M. Angger Setiawan. (*)
Tanpa Maladministrasi, Pemprov Jambi Peringkat 1 Nasional Penilaian Ombudsman RI 2025
Pantaukebijakan.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi meraih prestasi nasional dengan menempati peringkat 1 nasional kategori pemerintah provinsi dalam Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik Tahun 2025 yang dilakukan Ombudsman Republik Indonesia. Pemprov Jambi memperoleh Opini Kualitas Tertinggi Tanpa Maladministrasi. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Ombudsman RI kepada Gubernur Jambi Al Haris di Kantor Ombudsman RI, Jakarta, Kamis (29/1/2026). Penyerahan penghargaan turut disaksikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan RI Yusril Ihza Mahendra, Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara, serta perwakilan pemerintah daerah dari seluruh Indonesia. Opini tertinggi tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas komitmen Pemprov Jambi dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang bersih, patuh terhadap peraturan perundang-undangan, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat. Gubernur Jambi Al Haris menyampaikan apresiasi atas capaian tersebut dan menyebut penghargaan ini merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran pemerintah daerah. “Kami tentu sangat berterima kasih dan mengapresiasi atas capaian ini. Ke depan, tugas kita adalah mempertahankan, karena yang menjadi objek penilaian adalah sejauh mana kita berusaha menghindari hal-hal yang menyalahi aturan,” ujar Al Haris. Ia menegaskan, Pemprov Jambi akan terus melakukan evaluasi dan pembenahan terhadap aparatur sipil negara (ASN) guna meningkatkan kualitas pelayanan publik. “Kita akan terus menata ASN agar bekerja sebaik-baiknya, mentaati aturan, dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tambahnya. Penilaian Ombudsman RI Tahun 2025 dilakukan secara ketat terhadap instansi yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat. Di lingkungan Pemprov Jambi, terdapat tiga instansi utama yang menjadi objek penilaian, yakni Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil (Sosdukcapil), serta Dinas Kesehatan. Ketiga instansi tersebut dinilai berhasil menjalankan pelayanan secara transparan dan akuntabel, serta bebas dari praktik pungutan liar dan penundaan berlarut yang merupakan bentuk maladministrasi.Pemprov Jambi menyatakan capaian peringkat 1 nasional ini akan dijadikan motivasi untuk terus memperkuat integritas dan profesionalisme aparatur, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap pelayanan pemerintah daerah. (*)
Program Makan Bergizi Serap Rp177 Miliar di Jambi hingga Januari 2026
Pantaukebijakan.com – Program Makan Bergizi (MBG) menunjukkan dampak signifikan terhadap perekonomian daerah. Hingga Januari 2026, pelaksanaan MBG di Provinsi Jambi telah menyerap anggaran sekitar Rp177 miliar. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) RI, Prof. Dr. Ir. Dadan Hindayana, menyampaikan bahwa secara nasional BGN telah menyalurkan dana sekitar Rp19,5 triliun sepanjang Januari 2026 ke seluruh Indonesia. Dana tersebut disalurkan langsung ke virtual account Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah. “Sekitar 70 persen dana digunakan untuk pembelian bahan baku, dan 92 persennya merupakan produk pertanian. Karena itu, MBG harus menjadi penggerak ekonomi lokal,” ujar Prof. Dadan saat Konsolidasi Percepatan Penyelenggaraan Program MBG di Kantor Wali Kota Jambi, Rabu (28/1/2026). Prof. Dadan menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam memastikan rantai pasok MBG dipenuhi oleh produksi lokal. Menurutnya, jika dana MBG berputar di daerah, dampaknya akan sangat besar bagi perekonomian masyarakat. Ia menjelaskan, satu SPPG membutuhkan sekitar 5 ton beras per bulan atau setara dengan 10 ton gabah kering giling dari dua hektare sawah. Dalam setahun, kebutuhan padi untuk satu SPPG mencapai sekitar 24 hektare luas panen. Untuk protein hewani, satu kali penyajian membutuhkan sekitar 3.000 butir telur, sehingga diperlukan sekitar 4.000 ayam petelur. Kebutuhan pakan ayam tersebut setara dengan produksi jagung dari sekitar 12 hektare luas tanam per tahun. Sementara itu, kebutuhan buah-buahan juga cukup besar. Sekali penyajian pisang membutuhkan sekitar 3.000 buah. Jika disajikan dua kali dalam seminggu, satu SPPG memerlukan sekitar 1.440 pohon pisang per tahun atau sekitar 1,5 hektare kebun pisang. “Jika Kota Jambi memiliki 100 SPPG, maka dibutuhkan sekitar 150 hektare kebun pisang. Jika lahannya tidak mencukupi, bisa bekerja sama dengan daerah sekitar,” kata Prof. Dadan. Dengan skala tersebut, perputaran ekonomi dari 100 SPPG di Kota Jambi diperkirakan mencapai Rp1 triliun per tahun. Sementara di tingkat Provinsi Jambi, nilainya diproyeksikan mencapai Rp4 triliun per tahun.Selain dampak ekonomi, MBG juga memberikan dampak sosial. Satu SPPG mempekerjakan sekitar 42 orang, mayoritas ibu rumah tangga berusia di atas 40 tahun, dengan pendapatan berkisar Rp2 juta hingga Rp2,4 juta per bulan. Saat ini, sekitar 22.000 SPPG telah beroperasi di seluruh Indonesia dan seluruhnya dibangun melalui kontribusi mitra tanpa menggunakan APBN untuk pembangunan fisik. Pada 2026, BGN akan mulai menerapkan sertifikasi dan akreditasi SPPG dengan klasifikasi A, B, dan C. Prof. Dadan menegaskan, anggaran Badan Gizi Nasional tahun 2026 mencapai Rp298 triliun, ditambah dana cadangan Rp67 triliun, sehingga total mencapai Rp335 triliun. Ia memastikan Program MBG merupakan program prioritas nasional dan tidak mengganggu anggaran pendidikan. “Program MBG ini adalah program bersama. Dengan sinergi yang kuat, dampaknya bagi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat akan semakin besar,” tutupnya. (*)
Jambi Jadi Contoh Nasional Gerakan Tanam Pohon Serentak
Pantaukebijakan.com – Staf Ahli Menteri Lingkungan Hidup Bidang Kelestarian Sumber Daya Keanekaragaman Hayati dan Sosial Budaya, Nur Adi Wardoyo, menyatakan Provinsi Jambi layak menjadi contoh nasional dalam pelaksanaan gerakan penanaman pohon serentak. Hal tersebut disampaikannya pada kegiatan Penanaman Pohon Serentak se-Provinsi Jambi dalam rangka HUT ke-69 Provinsi Jambi, di Sempadan Sungai Batanghari, Desa Pematang Jering, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Rabu (28/1/2026). Nur Adi Wardoyo mengapresiasi inisiatif Pemerintah Provinsi Jambi yang menjadikan peringatan hari jadi daerah sebagai momentum gerakan pelestarian lingkungan. Ia berharap kegiatan penanaman pohon tidak berhenti secara seremonial, namun terus berlanjut dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan hingga tingkat lingkungan warga. Menurutnya, penanaman pohon secara berkelanjutan dapat menciptakan lingkungan yang hijau, bersih, sehat, serta mengurangi risiko bencana seperti banjir dan longsor. Upaya yang dilakukan Provinsi Jambi tersebut dinilai dapat menjadi contoh dan digerakkan secara serentak di seluruh Indonesia. Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos., MH., menyampaikan bahwa gerakan penanaman pohon serentak merupakan upaya pemulihan areal yang mengalami degradasi dan kerusakan lingkungan. Bibit yang ditanam terdiri dari tanaman kayu-kayuan, tanaman penghasil hasil hutan bukan kayu, serta jenis Multi Purpose Tree Species (MPTS). Gubernur Al Haris juga menyinggung berbagai bencana alam yang terjadi di sejumlah provinsi di Sumatera sebagai dampak berkurangnya tutupan hutan. Ia menegaskan pentingnya menanam dan memelihara pohon untuk menjaga fungsi lindung, hidrologis, dan tata air demi keberlanjutan lingkungan dan generasi mendatang. Kegiatan penanaman pohon serentak ini melibatkan pemerintah daerah, kelompok masyarakat, pecinta lingkungan, petani, serta pemegang perizinan berusaha di bidang kehutanan. Total bibit yang ditanam mencapai 201.274 batang dengan luas sekitar 503,2 hektar di seluruh wilayah Provinsi Jambi. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Gubernur Jambi, Bupati Muaro Jambi Bambang Bayu Suseno, unsur Forkopimda Provinsi Jambi, Ketua TP-PKK Provinsi Jambi Hj. Hesnidar Haris, serta undangan lainnya. (*)
Gubernur Al Haris Buka Gubernur Jambi Cup 2026 di Stadion Swarnabhumi Pijoan
Pantaukebijakan.com – Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, secara resmi membuka Turnamen Sepak Bola Gubernur Jambi Cup 2026 di Stadion Swarnabhumi Pijoan, Kabupaten Muaro Jambi, Rabu (14/1/2026) sore. Turnamen ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-69 Provinsi Jambi. Dalam sambutannya, Gubernur Al Haris berharap kehadiran Gubernur Jambi Cup dapat melahirkan talenta-talenta sepak bola asal Jambi yang mampu berprestasi di tingkat nasional hingga internasional. “Dengan turnamen ini, kita berharap sepak bola Jambi semakin berkembang dan mampu melahirkan atlet-atlet berprestasi. Stadion Swarnabhumi ini kita bangun sebagai sarana untuk masyarakat dan pembinaan olahraga,” ujar Al Haris. Gubernur Al Haris menyampaikan apresiasi kepada seluruh kontingen sepak bola dari kabupaten dan kota se-Provinsi Jambi yang ikut ambil bagian dalam turnamen tersebut. Ia juga menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Jambi untuk melanjutkan pembangunan Stadion Swarnabhumi secara bertahap. Menurutnya, Pemprov Jambi terus mengupayakan dukungan pemerintah pusat agar pembangunan stadion dapat diselesaikan hingga memenuhi standar nasional. Salah satu syarat untuk mendapatkan bantuan pusat, kata Al Haris, adalah kepemilikan klub sepak bola daerah. “Setelah stadion ini selesai, Provinsi Jambi harus memiliki klub sepak bola. Ini penting agar stadion benar-benar dimanfaatkan untuk pembinaan atlet dan kompetisi,” jelasnya. Gubernur Al Haris juga mengajak seluruh peserta turnamen menjadikan Gubernur Jambi Cup sebagai ajang silaturahmi dan menjunjung tinggi sportivitas. “Bertandinglah dengan menjunjung sportivitas. Menanglah dengan terhormat dan kalah dengan terpuji. Kalian adalah aset daerah dan generasi penerus pembangunan Provinsi Jambi,” pesannya. Usai pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan laga ekshibisi serta rangkaian pertandingan Gubernur Jambi Cup 2026 yang akan digelar hingga babak final di Stadion Swarnabhumi Pijoan. Gubernur Al Haris menegaskan bahwa turnamen ini menjadi langkah awal pemanfaatan stadion sekaligus upaya melahirkan talenta-talenta baru sepak bola dari Provinsi Jambi. (*)
Gubernur Al Haris Terima LHP BPK, Tegaskan Komitmen Perkuat Pengelolaan Keuangan Daerah
Pantaukebijakan.com – Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Jambi untuk memperkuat proses pengelolaan keuangan daerah. Hal tersebut disampaikannya saat menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kepatuhan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jambi di Auditorium Sultan Thaha, Rabu (14/1/2026). LHP tersebut diserahkan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jambi Muhamad Toha Arafat, SE, M.Si, Ak, CA, CSFA, CFrA, GRCA, GRCP, terkait pemeriksaan kepatuhan atas kegiatan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan Tahun 2024 hingga Triwulan III Tahun 2025. Selain Pemprov Jambi, laporan juga diserahkan kepada Pemerintah Kota Jambi serta Kabupaten Bungo dan Tebo. Dalam keterangannya, Gubernur Al Haris menyampaikan bahwa Pemprov Jambi akan terus memperkuat pengelolaan keuangan daerah melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, penataan sistem dan prosedur kerja, serta penguatan pengawasan dan pengendalian internal. “Kami berkomitmen menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK dan membenahi hal-hal yang menjadi catatan agar pengelolaan keuangan daerah semakin akuntabel dan transparan,” ujar Al Haris. Ia juga mengapresiasi kinerja BPK yang dinilai konsisten melakukan pembinaan kepada pemerintah daerah guna meningkatkan tata kelola dan kinerja pengelolaan keuangan. Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jambi Muhamad Toha Arafat menjelaskan bahwa pemeriksaan meliputi pemeriksaan kepatuhan atas kegiatan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan pada Pemerintah Provinsi Jambi dan Kabupaten Tebo, serta pemeriksaan kinerja atas efektivitas upaya penuntasan tuberkulosis (TBC) Tahun Anggaran 2024 dan 2025 hingga Triwulan III pada Pemerintah Kota Jambi dan Kabupaten Bungo. Menurutnya, pemeriksaan tersebut bertujuan menilai kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban, serta menilai efektivitas upaya pemerintah daerah dalam mendukung program penuntasan TBC. Kegiatan tersebut turut dihadiri Sekda Provinsi dan Kota Jambi, Ketua DPRD Provinsi dan Kota Jambi, serta undangan lainnya. (*)
Gubernur Al Haris Lepas Jalan Santai dan Buka Pasar Tani HUT ke-69 Provinsi Jambi
Pantaukebijakan.com – Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, melepas sekaligus mengikuti kegiatan jalan santai dan membuka Pasar Tani dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-69 Provinsi Jambi Tahun 2026, di Lapangan Garuda Kantor Gubernur Jambi, Sabtu (10/1/2026) pagi. Kegiatan tersebut diikuti Ketua TP-PKK Provinsi Jambi Hj. Hesnidar Haris, Sekda Provinsi Jambi Dr. H. Sudirman, SH, MH beserta istri, unsur Forkopimda Provinsi Jambi, pejabat daerah, ASN lingkup Pemerintah Provinsi Jambi, serta ribuan masyarakat Kota Jambi. Dalam keterangannya, Gubernur Al Haris mengatakan bahwa pembangunan kesehatan merupakan bagian penting dari pembangunan daerah yang bertujuan meningkatkan kesadaran dan kemampuan masyarakat untuk hidup sehat. “Atas nama Pemerintah Provinsi Jambi, saya mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang telah berperan aktif dalam pembangunan kesehatan, termasuk dengan berpartisipasi dalam kegiatan jalan santai ini,” ujar Al Haris. Selain jalan santai, rangkaian HUT ke-69 Provinsi Jambi juga diisi dengan Pasar Tani yang diikuti oleh 11 kabupaten/kota se-Provinsi Jambi. Pasar Tani tersebut menampilkan dan menjual berbagai komoditas pertanian secara langsung dari petani kepada masyarakat. Gubernur Al Haris menyampaikan bahwa Pasar Tani menjadi sarana untuk memperkuat ketahanan pangan daerah serta memantau ketersediaan dan stabilitas harga komoditas pertanian guna mengendalikan inflasi. “Dengan semua komoditas pertanian tersedia dan penanaman yang berkelanjutan, inflasi dapat dicegah,” katanya. Menurut Al Haris, keberagaman komoditas yang ditampilkan menunjukkan besarnya potensi pertanian Provinsi Jambi dan menjadi modal penting dalam menjaga ketahanan pangan daerah. (*)
Wagub Sani Hadiri Panen Raya Jagung Kuartal I Tahun 2026 di Muaro Jambi
Pantaukebijakan.com – Wakil Gubernur Jambi Drs. H. Abdullah Sani, M.Pd.I menghadiri Panen Raya Jagung Kuartal I Tahun 2026 di Desa Tunas Mudo, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, Kamis (8/1/2026). Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat ketahanan dan swasembada pangan di Provinsi Jambi. Panen raya dipimpin Wakapolda Jambi Brigjen Pol. Mirza Mustaqim dan dihadiri unsur Forkopimda, jajaran TNI-Polri, pemerintah daerah, serta kelompok tani setempat sebagai bentuk sinergi lintas sektor dalam mendukung program pangan nasional. Dalam keterangannya, Wagub Sani mengapresiasi peran Kepolisian Republik Indonesia, khususnya Polda Jambi, yang dinilai aktif mendukung ketahanan pangan melalui pendampingan dan kolaborasi bersama petani. “Panen Raya Jagung Kuartal I Tahun 2026 ini merupakan bukti nyata sinergi lintas sektor dalam mendukung ketahanan dan swasembada pangan nasional,” ujar Wagub Sani. Ia menegaskan bahwa keberhasilan program ketahanan pangan membutuhkan kerja bersama seluruh elemen masyarakat agar dapat berkelanjutan dan berdampak langsung pada kesejahteraan petani. Sementara itu, Wakapolda Jambi Brigjen Pol. Mirza Mustaqim menyampaikan bahwa panen jagung serentak dilaksanakan di 25 titik wilayah Polda Jambi dengan total luas lahan 26,3 hektare dan estimasi hasil panen sekitar 50 ton. Usai panen raya, kegiatan dilanjutkan dengan penyaluran bantuan sosial kepada kelompok tani serta mengikuti zoom meeting Panen Raya Jagung Serentak Kuartal I tingkat pusat bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. (*)