JAMBI — Kabut asap yang kembali menyelimuti sejumlah wilayah di Provinsi Jambi mendapat sorotan dari Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Putri (KOPRI PMII) Provinsi Jambi. Memburuknya kualitas udara dinilai tidak hanya menjadi persoalan lingkungan dan kesehatan, tetapi juga berdampak langsung terhadap perempuan dan anak sebagai kelompok yang membutuhkan perlindungan khusus.
Ketua KOPRI PKC PMII Provinsi Jambi, Anisa, menegaskan bahwa kondisi ini harus menjadi evaluasi serius bagi Pemerintah Provinsi Jambi, khususnya Gubernur Jambi.
Ketika kualitas udara semakin memburuk, perempuan dan anak tidak boleh hanya menjadi kelompok yang disebut dalam imbauan. Mereka harus menjadi prioritas dalam kebijakan perlindungan dan penanganan dampak kabut asap,” tegas Anisa.
Menurutnya, dampak kabut asap terhadap perempuan tidak hanya berkaitan dengan kesehatan, tetapi juga beban pengasuhan dalam keluarga. Ketika anak sakit atau aktivitas keluarga terganggu akibat kabut asap, perempuan sering menjadi pihak yang paling banyak mengambil peran dalam merawat anggota keluarga. Kondisi tersebut dapat menambah beban sosial, emosional, bahkan ekonomi perempuan.
Sementara itu, anak-anak memiliki kebutuhan perlindungan yang lebih besar karena kualitas udara buruk dapat mengganggu kesehatan, aktivitas bermain, belajar, dan perkembangan mereka. Karena itu, pemerintah harus memastikan sekolah memiliki kebijakan yang responsif terhadap kondisi kualitas udara, termasuk penyesuaian kegiatan belajar ketika udara berada pada kategori berbahaya.
Sekretaris KOPRI PKC PMII Jambi menambahkan, pemerintah tidak menunggu masyarakat jatuh sakit terlebih dahulu untuk bertindak.
Pemerintah perlu memastikan ketersediaan layanan kesehatan bagi perempuan dan anak terdampak, informasi kualitas udara yang mudah diakses, distribusi perlindungan kesehatan, serta kebijakan pendidikan yang mengutamakan keselamatan anak.
Anak-anak berhak belajar dan tumbuh dalam lingkungan yang sehat. Perempuan juga berhak mendapatkan perlindungan ketika harus menghadapi dampak kabut asap terhadap dirinya maupun keluarganya. Jangan sampai persoalan karhutla justru memperbesar beban perempuan dan mengorbankan kesehatan anak,” ujar Dina.
KOPRI PMII Jambi juga meminta Gubernur Jambi melakukan evaluasi menyeluruh terhadap strategi penanggulangan karhutla. Sebab, keberhasilan penanganan bukan hanya diukur dari pemadaman titik api, tetapi dari kemampuan pemerintah mencegah kebakaran berulang sekaligus melindungi masyarakat, terutama perempuan dan anak.
Jangan biarkan perempuan dan anak terus menjadi pihak yang menanggung dampak dari karhutla yang berulang. Pemerintah harus hadir dengan langkah yang nyata, cepat, terukur, dan berkelanjutan. Siklus kebakaran, kabut asap, masyarakat sakit, lalu persoalan dilupakan setelah hujan turun harus segera diputus,” tutup Anisa
