Pantaukebijakan.com — Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf bersama Gubernur Jambi Al Haris menggelar kegiatan Open House Sekolah Rakyat di Sentra Alyatama Jambi, Jumat (5/6/2026). Kegiatan ini menjadi langkah awal memperkenalkan program pendidikan berasrama bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Open house ini dihadiri sejumlah pejabat daerah, mulai dari Wali Kota Jambi, Wakil Bupati Bungo, anggota DPR RI Dapil Jambi, hingga jajaran pemerintah provinsi dan tokoh pendidikan. Para orang tua calon siswa juga tampak antusias mengikuti kegiatan tersebut.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Jambi yang dinilai aktif mendukung program Sekolah Rakyat melalui kolaborasi lintas sektor.
“Terima kasih kepada Gubernur Jambi yang telah bekerja sama dengan kementerian dan berbagai lembaga dalam menghadirkan Sekolah Rakyat,” ujarnya.
Ia menjelaskan, saat ini Sekolah Rakyat telah hadir di 166 titik di seluruh Indonesia dengan memanfaatkan fasilitas sementara, termasuk di Jambi yang menggunakan Sentra milik Kementerian Sosial.
Selain itu, pemerintah juga tengah membangun lebih dari 100 sekolah rakyat permanen yang ditargetkan mampu menampung ribuan siswa dari berbagai daerah.
Program Sekolah Rakyat dirancang tidak hanya fokus pada pendidikan formal, tetapi juga pembinaan karakter siswa selama 24 jam melalui sistem berasrama. Seluruh kebutuhan siswa, mulai dari pendidikan hingga pengasuhan, disiapkan secara menyeluruh.
“Sekolah Rakyat memberikan pembinaan penuh selama 24 jam dengan fasilitas yang mendukung proses belajar siswa,” jelasnya.
Gubernur Jambi Al Haris menyambut baik kehadiran program ini. Menurutnya, Sekolah Rakyat menjadi solusi nyata bagi anak-anak yang terkendala akses pendidikan karena faktor ekonomi.
“Kami sangat berterima kasih atas program ini. Tugas kami di daerah adalah memastikan setiap kabupaten/kota menyiapkan lahan yang clear untuk pembangunan Sekolah Rakyat,” katanya.
Saat ini, pembangunan Sekolah Rakyat tengah berjalan di Kota Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Sementara itu, enam lokasi lainnya masih dalam tahap pengajuan, termasuk di Kabupaten Tebo, Bungo, Merangin, dan Sarolangun.
Al Haris menilai program ini menjadi harapan baru bagi banyak anak yang selama ini terancam putus sekolah.
“Program ini membuka peluang besar bagi anak-anak kita yang belum mendapatkan akses pendidikan. Ini solusi nyata dari pemerintah,” pungkasnya. (*)
