Sekda Jambi: Pupuk Bersubsidi Kunci Produktivitas dan Ketahanan Pangan
Pantaukebijakan.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi, Dr. H. Sudirman, SH., MH., menegaskan bahwa sektor pertanian merupakan tulang punggung ketahanan pangan, baik di tingkat daerah maupun nasional. Oleh karena itu, keberadaan pupuk bersubsidi dinilai memiliki peran strategis dalam menjaga produktivitas lahan dan keberlanjutan usaha tani. Hal tersebut disampaikan Sekda Sudirman saat mewakili Gubernur Jambi dalam kegiatan Rembuk Tani yang diselenggarakan oleh PT Pupuk Indonesia di Aula BPSDM Provinsi Jambi, Kamis (30/04/2026). Mengusung tema “Wujudkan Swasembada Pangan Nasional Berkelanjutan,” kegiatan ini dihadiri oleh jajaran Kepala OPD Provinsi Jambi, Forkopimda, Wali Kota Jambi, perwakilan pemerintah pusat, Direktur Operasional PT Pupuk Indonesia, serta ratusan kelompok tani dari berbagai wilayah. Dalam sambutannya, Sekda Sudirman menekankan bahwa distribusi pupuk bersubsidi harus dilakukan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, dan tepat harga. Ia mengakui, hingga saat ini masih terdapat sejumlah tantangan dalam penyaluran pupuk, mulai dari keterbatasan alokasi hingga persoalan distribusi dan validitas data penerima. “Momentum Rembuk Tani ini diharapkan menjadi ruang dialog yang terbuka, jujur, dan solutif antara pemerintah, petani, dan seluruh pemangku kepentingan,” ujarnya. Lebih lanjut, Sekda Sudirman menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Jambi menempatkan sektor pertanian sebagai prioritas utama pembangunan daerah. Hal ini tercermin dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 yang menitikberatkan pada peningkatan daya saing dan produktivitas sektor pertanian, perdagangan, industri, dan pariwisata. Dari 12 program prioritas daerah, dua di antaranya secara khusus berfokus pada pengembangan sektor pertanian, yakni pembangunan kawasan dan infrastruktur pertanian serta peningkatan produktivitas lahan guna mendukung program lumbung pangan desa dan daerah. Selain itu, melalui program Pro Jambi Tangguh, pemerintah juga menggulirkan berbagai bantuan sarana dan prasarana di bidang pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, hingga kehutanan. Menurutnya, seluruh upaya tersebut menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam memperkuat sektor pertanian sebagai pondasi ekonomi daerah. “Suara petani harus menjadi dasar dalam setiap kebijakan. Pengalaman mereka di lapangan adalah pengetahuan yang tidak tergantikan dan harus kita dengarkan dengan sungguh-sungguh,” tegasnya. Pada kesempatan tersebut, juga dilakukan penyerahan pupuk secara simbolis kepada para petani sebagai bagian dari upaya mendukung peningkatan produksi pertanian di Provinsi Jambi.(*)
Gubernur Al Haris Buka Siginjai Fest 2026, Dorong UMKM Jambi Naik Kelas
Gubernur Jambi, Al Haris, resmi membuka Semarak Ekonomi dan Keuangan Syariah Negeri Jambi “Siginjai Fest” 2026 di Jambi Town Square (Jamtos), Rabu (29/04/2026). Kegiatan tahunan yang digelar Bank Indonesia Perwakilan Jambi ini berlangsung selama lima hari, mulai 29 April hingga 3 Mei 2026. Gubernur Jambi Al Haris mengatakan Siginjai Fest memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, terutama di tengah kondisi ekonomi Jambi yang terus menunjukkan tren positif. “Pertumbuhan ekonomi Jambi saat ini sudah mencapai 4,93 persen, sedikit lagi menyentuh angka lima. Ini harus kita genjot bersama, semua sektor harus berperan,” ujarnya. Al Haris menekankan pentingnya keterlibatan seluruh elemen, mulai dari UMKM, BUMD, hingga pelaku usaha rumahan untuk memanfaatkan momentum ini. Menurutnya, festival ini menjadi ruang strategis bagi pelaku usaha lokal untuk memamerkan sekaligus memasarkan produk mereka. “Melalui Siginjai Fest, pelaku UMKM punya kesempatan tampil, memperkenalkan produk, sekaligus menjual hasil karya mereka. Ini juga jadi ajang saling bertukar informasi untuk perbaikan ke depan,” tambahnya. Gubernur juga mengajak masyarakat untuk lebih mencintai dan menggunakan produk dalam negeri, khususnya produk lokal Jambi. Ia mencontohkan kualitas batik Jambi yang dinilai mampu bersaing di tingkat nasional. *Kita harus biasakan membeli dan menggunakan produk dalam negeri. Batik Jambi tidak kalah kualitasnya. Ini bagian dari upaya mengangkat ekonomi daerah dan pelaku usaha lokal,” tegasnya. Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jambi, Tedy Arief Budiman, menjelaskan bahwa Siginjai Fest 2026 merupakan bagian dari rangkaian Road to berbagai event nasional, seperti Festival Ekonomi Syariah Sumatera (FESyar), Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF), KKI, dan Fesbi 2026. Menurutnya, kegiatan ini menjadi salah satu flagship event Bank Indonesia dalam mengembangkan UMKM dan ekosistem ekonomi keuangan syariah di Provinsi Jambi. “Siginjai Fest adalah ikhtiar kami sebagai fasilitator untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, lembaga keuangan, akademisi, hingga komunitas dan pesantren,” jelasnya. Mengusung tema “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi dan Keuangan Syariah Regional Berkelanjutan melalui Sinergi dan Transformasi Digital”, Siginjai Fest 2026 menghadirkan berbagai kegiatan menarik.Sebanyak 77 UMKM ambil bagian dalam expo, yang terdiri dari pelaku usaha makanan dan minuman, wastra, kriya, hingga kopi unggulan Jambi. Selain itu, digelar pula pameran ekonomi syariah yang melibatkan berbagai lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Baznas, hingga Dompet Dhuafa.Tak hanya pameran, Siginjai Fest juga diramaikan dengan talkshow inspiratif, pelatihan UMKM, hingga berbagai kompetisi seperti kopi (cup tester, brewer, dan latte art) yang menghadirkan juri nasional. Dalam upaya memperkuat gaya hidup halal, Bank Indonesia juga mendorong sertifikasi halal bagi UMKM, pengembangan Zona Kuliner Halal Aman dan Sehat (KHAS), serta peningkatan jumlah juru sembelih halal di Jambi. Selain itu, kegiatan ini turut menghadirkan kajian islami dengan narasumber nasional seperti Aisah Dahlan, Hanan Attaki, dan Husein Ja’far Al Hadar. Tedy menegaskan, pengembangan ekonomi syariah membutuhkan sinergi seluruh pihak agar mampu mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkeadilan. “Melalui kolaborasi yang kuat, kita berharap ekonomi syariah dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi Jambi yang berkelanjutan,” pungkasnya.(*)
Pemprov Jambi Perjuangkan Infrastruktur Pendidikan, Usulan Disambut Positif Kemendikdasmen
Pantaukebijakan.com – Pemerintah Provinsi Jambi terus mendorong peningkatan kualitas pendidikan melalui penguatan infrastruktur. Hal ini ditunjukkan lewat audiensi bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), yang dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani. Dalam pertemuan tersebut, Abdullah Sani didampingi Plt Kepala Dinas Pendidikan M. Umar My serta para bupati dan wali kota se-Provinsi Jambi. Rombongan diterima langsung oleh Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Dirjen PAUD Dikdasmen), Gogot Suharwoto. Abdullah Sani mengatakan, audiensi ini menjadi langkah konkret pemerintah daerah dalam menyampaikan berbagai kebutuhan pendidikan di Jambi, terutama terkait sarana dan prasarana, tenaga pendidik, serta lingkungan pendidikan yang layak. “Kami hadir bersama kepala daerah se-Provinsi Jambi untuk menyampaikan langsung kondisi riil pendidikan di daerah. Kami juga menyampaikan apresiasi kepada Bapak Presiden atas perhatian besar terhadap sektor pendidikan,” ujar Abdullah Sani, Senin (27/04/2026). Abdullah Sani menjelaskan, pada tahun sebelumnya Provinsi Jambi telah mendapatkan program revitalisasi untuk sejumlah sekolah, mulai dari SMA, SMK hingga SLB. Program tersebut dinilai sangat membantu dalam meningkatkan kualitas fasilitas pendidikan. Menurutnya, Pemprov Jambi kembali mengusulkan bantuan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik yang telah disiapkan dalam bentuk proposal lengkap. “Alhamdulillah, usulan yang kami sampaikan mendapat respons positif. Kami berharap ini tidak hanya menjadi rencana, tetapi bisa segera direalisasikan dan bahkan jumlahnya meningkat dibanding tahun sebelumnya,” tambahnya. Abdullah Sani juga menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, serta pemerintah pusat dalam membenahi berbagai kekurangan di sektor pendidikan. “Masih ada sejumlah kekurangan, baik dari sisi fasilitas, tenaga pendidik, maupun lingkungan sekolah. Ini menjadi perhatian bersama agar pendidikan di Jambi semakin baik,” katanya. Sementara itu, Dirjen PAUD Dikdasmen Gogot Suharwoto menyambut baik kehadiran rombongan dari Provinsi Jambi. Ia mengapresiasi langkah proaktif pemerintah daerah dalam mendukung program nasional di bidang pendidikan. “Kami sangat berbahagia menerima kunjungan dari Provinsi Jambi yang dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur. Ini menunjukkan komitmen kuat daerah dalam memajukan pendidikan,” ujar Gogot. Dirjen mengungkapkan, pada tahun 2025 Provinsi Jambi telah menerima bantuan revitalisasi untuk 304 sekolah dengan total anggaran sekitar Rp369 miliar. Ke depan, jumlah tersebut berpeluang untuk ditingkatkan. “Tahun ini kami mengelola anggaran sekitar Rp11 triliun untuk 14 ribu sekolah di seluruh Indonesia. Bahkan, ada rencana penambahan hingga 60 ribu sekolah, sehingga peluang bagi Jambi untuk mendapatkan tambahan bantuan sangat terbuka,” jelasnya. Gogot juga menekankan bahwa program revitalisasi sekolah dilaksanakan secara swakelola, dengan dana langsung masuk ke rekening sekolah dan melibatkan masyarakat sekitar. “Konsepnya gotong royong. Dengan begitu, selain meningkatkan kualitas sekolah, program ini juga bisa membuka lapangan kerja dan menumbuhkan rasa memiliki dari masyarakat,” tambahnya. Dirinya berharap dukungan dari seluruh kepala daerah di Jambi agar program revitalisasi pendidikan dapat berjalan optimal. “Dengan sinergi yang baik, kita ingin anak-anak bisa belajar di lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan berkualitas,” pungkasnya.(*)
Lantik Sudirman sebagai Komisaris Utama, Al Haris Minta Bank Jambi Berbenah dan Mandiri
Pantaukebijakan.com – Gubernur Jambi, Al Haris, secara resmi melantik Sudirman sebagai Komisaris Utama PT Bank Pembangunan Daerah Jambi periode 2026–2030. Pelantikan berlangsung di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Senin (27/04/2026) pagi, dan dihadiri berbagai unsur penting, mulai dari perwakilan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Forkopimda, kepala daerah, hingga jajaran manajemen Bank Jambi. Gubernur Al Haris menegaskan bahwa pelantikan ini harus menjadi titik balik bagi Bank Jambi untuk bangkit dan berbenah, bukan sekadar seremoni. Ia menyoroti berbagai dinamika yang dihadapi, termasuk kasus kejahatan siber yang sempat terjadi. “Bank Jambi harus kembali bangkit, memperbaiki kekurangan, dan memperkuat fondasi agar semakin kokoh ke depan,” tegasnya. Gubernur juga menekankan pentingnya penguatan sistem keamanan, khususnya di era digital. Menurutnya, sektor perbankan saat ini menghadapi tantangan besar, sehingga peningkatan teknologi dan keamanan menjadi keharusan. “Keamanan harus semakin kuat, dan bisnis bank juga harus diperluas. Tapi yang paling penting, Bank Jambi tetap berpihak pada masyarakat dan memberi manfaat luas, bukan sekadar mengejar keuntungan,” ujarnya. Selain itu, Al Haris mengingatkan tentang kewajiban pemenuhan modal inti sebesar Rp3 triliun bagi bank pembangunan daerah. Ia menyebut, jika modal belum terpenuhi, maka opsi bergabung dalam Kelompok Usaha Bank (KUB) menjadi solusi sementara. Saat ini, Bank Jambi tergabung dalam KUB bersama Bank Jabar. Namun ke depan, pemerintah daerah menargetkan Bank Jambi bisa kembali mandiri melalui peningkatan modal dari pemerintah kabupaten/kota. “Kita harapkan ke depan setoran modal dari daerah bisa mendorong Bank Jambi mencapai Rp3 triliun sehingga bisa mandiri. Ini yang kita cita-citakan,” jelasnya. Sementara itu, Sudirman usai pelantikan menegaskan komitmennya untuk menjalankan fungsi pengawasan dan memberikan nasihat strategis kepada direksi dalam menghadapi berbagai tantangan. Ia menyinggung peristiwa yang terjadi pada 20 Februari sebagai momentum evaluasi bersama untuk mempercepat pemulihan Bank Jambi. Menurutnya, sinergi antara dewan komisaris, direksi, serta dukungan regulator menjadi kunci. “Kami sudah membangun komitmen bersama untuk mempercepat penyelesaian berbagai persoalan yang ada, termasuk berkoordinasi dengan OJK dan Bank Indonesia,” ujarnya. Terkait target modal Rp3 triliun, Sudirman optimistis hal tersebut dapat dicapai melalui langkah strategis, termasuk membuka peluang investasi dari dalam maupun luar negeri. “Pencapaian modal itu bukan hal mustahil. Dengan strategi yang tepat dan dukungan semua pihak, Bank Jambi bisa mandiri dalam beberapa tahun ke depan,” tutupnya. Pelantikan ini diharapkan menjadi awal baru bagi Bank Jambi untuk memperkuat kinerja, meningkatkan kepercayaan publik, serta menjawab tantangan industri perbankan yang semakin kompleks.(*)
Wagub Sani: APPSI Jambi Pilar Penguat Ekonomi Rakyat dan Pasar Berdaya Saing
Pantaukebijakan.com – Wakil Gubernur Jambi, Drs. H. Abdullah Sani, M.Pd.I menghadiri Pelantikan Dewan Pimpinan Wilayah Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (DPW APPSI) Provinsi Jambi yang dirangkaikan dengan arahan Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia, Sudaryono, bertempat di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Senin (20/04/2026) malam. Dalam sambutannya, Wagub Sani menekankan pentingnya menjaga nilai silaturahmi dan memperkuat kebersamaan sebagai fondasi dalam membangun perekonomian daerah, khususnya melalui penguatan peran pasar rakyat. Momentum pelantikan ini diharapkan menjadi ajang mempererat sinergi antara pemerintah, pedagang, dan seluruh pemangku kepentingan. “Atas nama Pemerintah Provinsi Jambi, saya mengucapkan selamat dan sukses kepada pengurus DPW APPSI Provinsi Jambi yang baru saja dilantik. Amanah ini bukan tugas yang ringan, namun dengan komitmen dan kebersamaan, saya yakin organisasi ini mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah,” ujar Wagub Sani. Wagub Sani juga menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat datang kepada Wakil Menteri Pertanian RI, seraya berharap kunjungan tersebut semakin memperkuat dukungan pemerintah pusat terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi. Menurut Wagub Sani, pasar rakyat merupakan salah satu pilar penting dalam perekonomian daerah. Selain menjadi pusat transaksi jual beli, pasar juga berfungsi sebagai ruang interaksi sosial, penggerak ekonomi kerakyatan, serta penopang utama pertumbuhan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). “Keberadaan dan keberlanjutan pasar bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi menjadi tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan, termasuk para pedagang, pengelola pasar, hingga masyarakat sebagai konsumen,” tegasnya. Ia menilai DPW APPSI Provinsi Jambi memiliki peran strategis sebagai wadah berhimpun para pedagang sekaligus jembatan komunikasi antara pedagang dengan pemerintah dan stakeholder lainnya. Melalui APPSI, diharapkan tercipta pasar yang aman, tertib, bersih, dan berdaya saing, serta mampu beradaptasi dengan dinamika ekonomi dan perkembangan industri maupun pariwisata. Wagub Sani juga menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi menunjukkan tren positif yang tidak terlepas dari kontribusi seluruh elemen masyarakat, termasuk pedagang pasar. Ia mengajak seluruh pihak untuk terus bersinergi mewujudkan visi pembangunan “Jambi Mantap Berdaya Saing dan Berkelanjutan 2029”. “Semoga dengan kebersamaan ini, ekonomi Jambi semakin mantap dan masyarakatnya semakin sejahtera,” tutupnya. Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian RI, Sudaryono, menegaskan pentingnya peran pedagang pasar dalam mendukung ketahanan dan swasembada pangan nasional. Ia mengawali sambutannya dengan mengingatkan pentingnya kesehatan sebagai modal utama dalam menjalankan aktivitas dan pengabdian, merujuk pada pengalaman masa pandemi COVID-19. “Sehat itu lebih penting daripada urusan lainnya. Kita bersyukur hari ini hadir dalam keadaan sehat. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, panjang umur, dan rezeki yang barokah untuk kita semua,” ujarnya. Wamentan juga mengapresiasi sinergi Pemerintah Provinsi Jambi bersama Forkopimda serta para pedagang pasar. Ia menekankan bahwa organisasi pedagang harus aktif dan tidak hanya hadir secara seremonial. “Saya minta pengurus harus aktif. Jangan hanya semangat saat pelantikan. Harus berani berkoordinasi dengan bupati, wali kota, dinas perdagangan hingga Bulog. Jika ada kendala distribusi atau akses barang, segera komunikasikan. Kita bantu fasilitasi,” tegasnya. Menurutnya, pedagang pasar memegang peran strategis dalam rantai distribusi pangan, mulai dari sayur-mayur, telur hingga daging ayam. Ia juga memaparkan sejarah berdirinya asosiasi pedagang pasar yang lahir dari semangat perjuangan pada tahun 2004 sebagai respons terhadap maraknya pembangunan ritel modern. Wamentan menyebut sejumlah tokoh nasional yang pernah memimpin organisasi tersebut, di antaranya Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno, sebagai bagian dari perjalanan panjang perjuangan pedagang pasar. Di akhir arahannya, Wamentan menjelaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran pemerintah bertujuan memastikan setiap rupiah digunakan secara tepat sasaran dan berdampak langsung bagi rakyat. “Efisiensi bukan berarti mengurangi pelayanan, tetapi memastikan anggaran lebih fokus, produktif, dan efektif,” jelasnya. Sementara itu, Ketua DPW APPSI Provinsi Jambi, Ari Budi Pratiwi, S.Pd., M.Pd., menyampaikan komitmen jajaran pengurus untuk menjadikan APPSI sebagai organisasi yang solid, aktif, dan responsif terhadap kebutuhan pedagang. Ia menegaskan bahwa kepengurusan yang baru akan memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah serta mendukung program ketahanan pangan dan stabilitas harga. Dengan pelantikan ini, diharapkan DPW APPSI Provinsi Jambi semakin berperan sebagai pilar penguat ekonomi rakyat serta mitra strategis pemerintah dalam menjaga keberlangsungan pasar tradisional yang tangguh dan berdaya saing.(*)
Gubernur Al Haris Dorong HKTI Jadi Lokomotif Gerakan Pangan di Jambi
Pantaukebijakan.com – Gubernur Jambi, Dr. H. Al Haris, S.Sos., M.H., mendorong Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Provinsi Jambi untuk mengambil peran strategis sebagai penggerak utama dalam pembangunan sektor pertanian dan ketahanan pangan daerah. Hal tersebut disampaikan Gubernur Al Haris saat menyambut kedatangan jajaran pengurus HKTI Provinsi Jambi dalam pertemuan yang berlangsung di Rumah Dinas Gubernur Jambi, Rabu (15/04/2026) malam. Kegiatan diawali dengan jamuan makan malam bersama. Dalam sambutan dan arahannya, Gubernur Al Haris menegaskan bahwa HKTI tidak boleh hanya menjadi organisasi seremonial, melainkan harus hadir sebagai lokomotif gerakan yang mampu menjembatani kepentingan petani dengan pelaku usaha. “HKTI harus berperan sebagai lokomotif gerakan, jangan hanya menjadi penonton. Tugas HKTI adalah menyambungkan petani dengan pelaku usaha, sehingga petani mendapatkan kejelasan pasar,” ujarnya. Gubernur Al Haris juga menekankan pentingnya dukungan penuh terhadap program nasional, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan petani dan memperkuat ketahanan pangan. “Dengan sinergi yang kuat, kita harapkan petani semakin rukun dan sejahtera,” tambahnya. Pada kesempatan tersebut, Gubernur Al Haris juga ditunjuk sebagai Ketua Dewan Pembina HKTI Provinsi Jambi. Sementara itu, Ketua DPD HKTI Provinsi Jambi, Sutan Adil Hendra, menegaskan komitmen organisasinya untuk bergerak aktif dalam mendukung program pemerintah daerah di sektor pertanian. “HKTI bukan sekadar organisasi seremonial. Kami melihat Gubernur sangat konsen terhadap pertanian. Gerakan beliau sangat cepat dalam membawa program pusat ke daerah,” puji Sutan. Sutan menyebutkan, HKTI Jambi telah mempersiapkan sejumlah langkah konkret, salah satunya pembentukan Koperasi Garuda Tani yang akan menjadi mitra strategis bagi kelompok Wanita Tani. “Gerakan tani makmur ini kami dorong untuk mewujudkan ketahanan pangan dan energi menuju Indonesia Emas 2045,” katanya. Pertemuan tersebut juga membahas rencana kedatangan Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, yang juga menjabat sebagai Ketua DPN HKTI, dalam rangka pelantikan pengurus DPD HKTI dan Wanita Tani Provinsi Jambi. Kegiatan ini turut dihadiri Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Dr. Faizal Riza, M.M., Kadis Kominfo Provinsi Jambi, Drs. Ariansyah, M.E., Kepala OPD lingkup pemerintah Provinsi Jambi, serta jajaran pengurus HKTI Provinsi Jambi.(*)
Hesti Haris: Pangan Terjangkau, Gizi Terjaga, Inflasi Terkendali
Pantaukebijakan.com – Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jambi Hj. Hesnidar Haris (Hesti Haris) kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan Pojok Berkah yang dirangkaikan dengan Sarapan Bergizi dan Gerakan Pangan Murah (GPM), Rabu (15/04/2026), bertempat di Halaman Kantor TP-PKK Provinsi Jambi. Kegiatan ini terselenggara atas kerja sama TP-PKK Provinsi Jambi dengan Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi dan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi. Sinergi ini menjadi bentuk nyata kolaborasi lintas sektor dalam membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau sekaligus mendukung upaya pengendalian inflasi daerah. Sejak pagi hari, masyarakat tampak antusias memadati lokasi kegiatan untuk mendapatkan bahan pangan pokok seperti beras, minyak goreng, gula, dan kebutuhan strategis lainnya dengan harga lebih murah dari pasaran. Selain itu, masyarakat juga dapat menikmati sarapan gratis yang disediakan oleh TP-PKK Provinsi Jambi sebagai bagian dari program PKK Berkah Berbagi. Dalam sambutan dan arahannya, Ketua TP-PKK Provinsi Jambi, Hesti Haris menyampaikan bahwa Gerakan Pangan Murah merupakan langkah konkret dalam membantu masyarakat menghadapi dinamika harga kebutuhan pokok. “Gerakan Pangan Murah ini tentu sudah terbayang oleh kita semua, isinya adalah kebutuhan yang sangat mendasar seperti beras, minyak, dan bahan pokok lainnya. Ini sangat dibutuhkan masyarakat, terutama dalam menjaga kestabilan pengeluaran rumah tangga,” ujarnya. Ia juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Bank Indonesia yang terus bersinergi dengan pemerintah daerah dan TP-PKK dalam mendukung pengendalian inflasi serta penguatan ekonomi masyarakat. “Hari ini masyarakat semakin memahami bahwa Bank Indonesia tidak hanya mengurus soal uang, tetapi juga berperan aktif dalam membantu kemajuan ekonomi daerah dan masyarakat, termasuk dalam upaya pencegahan dan pengendalian inflasi. Terima kasih atas dukungan dan kolaborasinya,” tambah Hesti. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa kegiatan ini bukan hanya sekadar operasi pasar, tetapi juga menjadi ruang edukasi bagi masyarakat tentang pentingnya belanja bijak, pengelolaan keuangan keluarga, serta pemenuhan gizi yang seimbang. “Melalui Pojok Berkah, kami juga menghadirkan sarapan gratis yang insya Allah bergizi. Kami ingin masyarakat tidak hanya mendapatkan bahan pokok murah, tetapi juga perhatian terhadap kebutuhan gizi keluarga. Kegiatan ini masih berlangsung hingga siang hari, dan kami persilakan masyarakat untuk datang,” tuturnya. Sementara itu, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi, Robby Fathir Nashary, menegaskan bahwa keterlibatan Bank Indonesia dalam kegiatan ini merupakan bagian dari strategi pengendalian inflasi melalui sinergi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). “Pengendalian inflasi, khususnya pada kelompok pangan bergejolak (volatile food), membutuhkan kerja sama yang kuat antara Bank Indonesia, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan. Gerakan Pangan Murah ini adalah salah satu langkah konkret untuk menjaga ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga di masyarakat,” jelasnya. Ia menambahkan, stabilitas harga pangan sangat berpengaruh terhadap daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, BI terus mendorong berbagai program penguatan ketahanan pangan dan distribusi yang efisien. “Kami berharap kegiatan seperti ini dapat terus dilakukan secara berkelanjutan, sehingga masyarakat merasakan langsung manfaatnya. Stabilitas harga bukan hanya angka statistik, tetapi menyangkut kesejahteraan masyarakat sehari-hari,” tegas Robby. Di kesempatan yang sama, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi, Johansyah, menyampaikan bahwa pihaknya memastikan ketersediaan bahan pangan pokok dalam kondisi aman dan distribusi berjalan lancar. “Melalui Gerakan Pangan Murah ini, kita memperpendek rantai distribusi sehingga harga yang diterima masyarakat menjadi lebih terjangkau. Ini bagian dari strategi menjaga ketahanan pangan daerah sekaligus mengantisipasi potensi gejolak harga,” ujar Johansyah. Selain itu, ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam memperkuat ketahanan pangan, mulai dari aspek produksi, distribusi, hingga konsumsi. “Kami terus bersinergi dengan berbagai pihak, termasuk TP-PKK dan Bank Indonesia, agar program-program stabilisasi pasokan dan harga pangan dapat berjalan efektif. Ketahanan pangan bukan hanya tanggung jawab satu instansi, tetapi tanggung jawab bersama,” tambahnya. Kegiatan ini juga dihadiri oleh jajaran pengurus TP-PKK, perwakilan organisasi wanita, mitra kerja, serta perangkat daerah terkait. Antusiasme masyarakat yang tinggi menjadi bukti bahwa program seperti ini sangat dibutuhkan, terutama dalam membantu menjaga stabilitas ekonomi rumah tangga. Melalui kegiatan Pojok Berkah yang dirangkaikan dengan Gerakan Pangan Murah dan Sarapan Bergizi, TP-PKK Provinsi Jambi bersama Bank Indonesia dan Dinas Ketahanan Pangan berharap dapat terus memperkuat sinergi dalam menjaga inflasi tetap terkendali, memastikan ketersediaan pangan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Provinsi Jambi secara berkelanjutan.(*)
Sekda Sudirman Lantik 13 Pejabat III Pemprov Jambi. Berikut Nama-namanya
Pantaukebijakan.com – Pemerintah Provinsi Jambi kembali melakukan penyegaran di tubuh birokrasi. Gubernur Jambi, Al Haris, melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Sudirman, resmi melantik 13 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Jabatan Administrator atau eselon III. Pelantikan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 264/KEP.GUB/BKD-3.3/2026 yang ditandatangani langsung oleh Gubernur Al Haris. Kebijakan ini menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas organisasi serta mendorong optimalisasi pelayanan kepada masyarakat. Rotasi dan promosi jabatan ini menyasar sejumlah posisi strategis di berbagai organisasi perangkat daerah. Langkah tersebut diharapkan mampu menghadirkan penyegaran, sekaligus memperkuat kapasitas aparatur dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pembangunan. Sejumlah pejabat yang dilantik di antaranya, sebagai berikut. 1. Makhbub Junaidi, S.T. Menjabat sebagai Kepala UPTB (Samsat) Kabupaten Tebo pada Badan Pendapatan Daerah. 2. Ferdiansyah, S.STP., MA. Menjabat sebagai Inspektur Pembantu I pada Inspektorat Daerah Provinsi Jambi. 3. M. Ridwan, SH. Menjabat sebagai Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jambi. 4. Isro Handayani, SH. Menjabat sebagai Kepala UPTB Kabupaten Merangin pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi. 5. Dr. Mustarhadi, S.HI., M.H. Menjabat sebagai Wakil Direktur Umum dan Keuangan pada RSUD Raden Mattaher Jambi. 6. Benny Pardilah, SH., MAP. Menjabat sebagai Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi. 7. dr. Sephelio Menjabat sebagai Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Provinsi Jambi 8. Budi Kus Yulianto, S.Hut. Menjabat sebagai Kepala UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun pada Dinas Kehutanan Provinsi Jambi. 9. Pahari, SH. Menjabat sebagai Kepala Bidang Sertifikasi, Kompetensi, dan Pengelolaan Kelembagaan pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jambi. 10. Rauyani, SP., M.Eng. Menjabat sebagai Kepala UPTD KPHP Tebo Timur Unit X pada Dinas Kehutanan Provinsi Jambi. 11. Helvirani, SE. Menjabat sebagai Kepala UPTB (Samsat) Kota Jambi pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi. 12. Misriadi, SP., M.Sc. Menjabat sebagai Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Perlindungan Perkebunan pada Dinas Perkebunan Provinsi Jambi. 13. Yopie Said Ramadhany, SE., M.Ak. Menjabat sebagai Kepala Bidang Pengendalian, Evaluasi, dan Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi.
Di Hadapan Komisi VIII DPR RI, Al Haris Sampaikan Komitmen Pemprov Jambi Bantu Biaya Domestik Haji hingga Rp40 Miliar
Pantaukebijakan.com – Pemerintah Provinsi Jambi yang dipimpin langsung Gubernur, Al Haris bersama Kanwil Haji dan Kanwil Kemenag Jambi menerima kunjungan kerja Spesifik Panitia Kerja Komisi VIII DPR RI, Kamis (09/04/2026). Kunjungan kerja komisi VIII DPR RI yang khusus terkait persiapan haji ini dipimpin Ketua Tim Panja Komisi VIII DPR RI, H. Marwan Dasopang, bersama sejumlah anggota, di antaranya Wakil Ketua H. Ansory Siregar, Hj. Selly Andriany Gantina, Hj. Ina Ammania, Hasan Basri Agus (HBA), Hj. Derta Rosidin, H. M. Husni, Hidayat Nurwahid, Sudian Noor, hingga Zulfikar Achmad. Pada pertemuan yang berlangsung di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi ini, Gubernur Al Haris menyampaikan apresiasi atas kunjungan tersebut yang bertepatan dengan momen persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Ia juga memaparkan kondisi kehidupan beragama di Provinsi Jambi yang tetap kondusif, dengan tingkat kerukunan antarumat beragama yang terjaga baik. “Kami bersyukur kondisi Jambi tetap aman dan harmonis. Ini berkat kerja bersama tokoh agama, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen,” ujar Al Haris. Terkait persiapan haji, Al Haris menegaskan bahwa pemerintah daerah, mulai dari kabupaten/kota hingga provinsi, memiliki peran masing-masing dalam mendukung keberangkatan jemaah. Jika pemerintah kabupaten/kota menanggung transportasi darat menuju asrama haji, maka Pemprov Jambi bertanggung jawab pada transportasi lanjutan hingga ke embarkasi. “Setiap tahun kami menyiapkan anggaran sekitar Rp40 miliar lebih untuk mendukung biaya domestik haji, mulai dari transportasi, sewa fasilitas bandara, hingga kebutuhan lainnya,” jelasnya. Al Haris menegaskan, komitmen tersebut bukan hal baru, melainkan sudah menjadi kebijakan berkelanjutan sejak kepemimpinan gubernur sebelumnya. Menurutnya, langkah ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah dalam meringankan beban biaya jemaah haji. “Meski dalam kondisi efisiensi anggaran, ini tetap menjadi prioritas. Kami ingin memastikan jemaah bisa berangkat dengan baik, menjalankan ibadah dengan lancar, dan kembali ke tanah air dengan selamat serta meraih haji mabrur,” tambahnya. Sementara itu, Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Jambi, Dr. Wahyudi Abdul Wahab, mengungkapkan adanya peningkatan signifikan jumlah kuota jemaah haji tahun ini. Dari sebelumnya 2.909 jemaah, kini bertambah menjadi 3.276 jemaah. “Kenaikan kuota ini berdampak positif bagi Jambi, meski juga berimplikasi pada penambahan kloter dan pengaturan penerbangan,” ujarnya. Dia juga menyebutkan bahwa tingkat pelunasan biaya haji di Jambi mencapai 109 persen, termasuk jemaah cadangan. Sementara untuk proses visa, hampir seluruhnya telah rampung dengan capaian 99,8 persen. “Dari total 3.276 jemaah, hanya tersisa empat orang yang masih dalam proses penerbitan visa. Kami optimistis dalam beberapa hari ke depan semuanya akan selesai,” jelasnya. Selain itu, proses manasik haji telah diselesaikan sebelum Ramadan, serta vaksinasi jemaah—baik meningitis maupun polio—juga telah dilaksanakan, meski masih ada beberapa daerah yang dalam tahap penyelesaian.(*)
Al Haris dan Maulana Pantau TKA, Dorong Peningkatan Kualitas Pendidikan Jambi
Pantaukebijakan.com – Gubernur Jambi Al Haris bersama Wali Kota Jambi Maulana dan Wakil Wali Kota Diza meninjau langsung pelaksanaan Tes Kompetensi Akademik (TKA) tingkat Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 7 Kota Jambi, Senin (06/04/2026). Turut hadir Ketua DPRD Kota Jambi, Plt Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi, serta perwakilan dari Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP). Al Haris mengatakan, TKA menjadi salah satu indikator penting untuk mengukur sejauh mana siswa menguasai kurikulum yang telah dipelajari selama ini. Menurutnya, hasil tes ini juga akan menjadi gambaran standar kompetensi siswa di tingkat nasional. “Melalui tes ini kita bisa melihat apakah kurikulum yang selama ini dipelajari benar-benar dikuasai dengan baik oleh anak-anak kita, khususnya tingkat SMP,” ujarnya. Gubernur juga menyoroti masih adanya kendala di sejumlah sekolah, terutama terkait sarana dan prasarana pendukung pembelajaran. Salah satunya adalah keterbatasan perangkat seperti laptop yang belum dimiliki semua siswa. “Tidak semua anak memiliki fasilitas yang memadai. Ini menjadi perhatian pemerintah untuk melengkapi kebutuhan peralatan belajar di sekolah,” tambahnya. Meski demikian, Al Haris optimistis capaian nilai siswa di Jambi bisa melampaui standar nasional, terutama di sekolah-sekolah unggulan. Namun, ia mengakui masih ada tantangan di daerah terpencil yang perlu segera dibenahi. “Harapan kita nilai anak-anak Jambi bisa di atas rata-rata nasional. Tapi daerah terpencil tentu menjadi pekerjaan rumah kita bersama,” tegasnya. Terkait pelaksanaan, Al Haris menyebut sejauh ini tidak ada kendala berarti. Namun, ia tidak menampik potensi gangguan di wilayah tertentu, seperti masalah jaringan dan listrik. Sementara itu, Wali Kota Jambi Maulana mengapresiasi perhatian Gubernur yang turun langsung meninjau pelaksanaan TKA di Kota Jambi. Ia menegaskan, TKA bukan hanya mengukur kemampuan siswa, tetapi juga menjadi evaluasi menyeluruh terhadap sistem pendidikan. “Tes ini bukan hanya menilai siswa, tetapi juga merefleksikan kualitas sistem pendidikan secara keseluruhan, mulai dari sekolah hingga metode pembelajaran,” ujarnya. Maulana juga mengungkapkan, Pemerintah Kota Jambi telah mengusulkan revitalisasi sejumlah fasilitas pendidikan, baik untuk tingkat TK, SD, hingga SMP. Ia berharap dukungan dari pemerintah provinsi dan pusat dapat mempercepat peningkatan kualitas pendidikan. “Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting untuk memajukan pendidikan di semua tingkatan,” katanya. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, M. Umar My, mengatakan pelaksanaan TKA tahun ini diikuti ribuan siswa dari berbagai daerah di Provinsi Jambi. “Tes Kompetensi Akademik tingkat SMP sederajat di Provinsi Jambi diikuti oleh 1.333 satuan pendidikan dengan jumlah peserta mencapai 62.212 siswa yang tersebar di 11 kabupaten/kota. Ini menjadi momentum penting untuk memetakan kualitas pendidikan kita secara menyeluruh,” ungkap M Umar. Umar menambahkan, hasil TKA akan menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan peningkatan mutu pendidikan ke depan, terutama dalam pemerataan fasilitas dan kualitas pembelajaran di seluruh wilayah Jambi. “Kami akan menjadikan hasil ini sebagai bahan evaluasi untuk memperkuat sistem pendidikan, termasuk peningkatan sarana, prasarana, serta kualitas tenaga pendidik,” tutupnya.(*)